Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas di Kubar

KBRN, Sendawar : Bupati Kabupaten Kutai Barat (Kubar) FX Yapan mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kubar, Selasa (18/8/2020).

Acara pencanangan yang berlangsung dihalaman Kantor BKAD Kubar itu dihadiri PJ. Sekretaris Daerah Kubar Achmad Sofyan, Inspektur Inspektorat Kubar Robertus Bellarminus Belly Djuedi Widodo, sejumlah Kepala OPD, Anggota DPRD, Pegawai dan Staf BKAD Kutai Barat.

Bupati FX Yapan dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pencanangan zona integritas ini sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, teratur, tertib, tanpa cacat dan berwibawa atau good governance.

“Melalui pembangunan zona integritas ini pula, tata pelaksanaan kegiatan Pemerintahan akan dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas, sehingga semua pihak dapat memantau, mengawasi dan bahkan berperan serta, khususnya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, serta pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan pubik,”Ucap Bupati

Penandatanganan Pakta Integritas pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM oleh Bupati FX Yapan, Pj Sekda Kubar Achmad Sofyan, Inspektur Inspektorat Kubar R.B Belly Djuedi Widodo dan Kepala BKAD Kutai Barat Sahadi.

Di era perubahan jaman yang terus berkembang dan semakin maju saat ini, lanjut Bupati Yapan, semua pekerjaan dituntut oleh waktu. Maka itu, seluruh OPD dihimbau Bekerja cepat, Kerja Cerdas dan Kerja Benar.

“Saya minta para OPD, tingkatkan kinerja dan tingkatkan etos kerja, serta tingkatkan pengabdian kalian. Kalau kita bekerja ini berdasarkan pengabdian, tidak ada yang sulit. Yang sulitnya, apabila dalam jiwa kita ini tidak ada jiwa pengabdian. Nah itu akan mempengaruhi etos erja kita, mempengaruhi semua kinerja kita,”himbaunya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKAD Kutai Barat, Sahadi mengatakan, pencanagan ZI ini dilakukan secara mandiri atau tidak termasuk dalam kelompok OPD yang melaksanakan pencanangan berdasarkan tim penilai (Inspektorat Kubar).

Hal itu, menurutnya dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan reformasi birokrasi yang baik, terutama dalam hal pengelolaan keuangan Daerah, mengingat BKAD Kubar juga salah satu OPD yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya : Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas di Kubar

Halaman 1 dari 2

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00