PDIP Berpartisipasi Sukseskan Program Keluarga Harapan 2020

KBRN, Sendawar: Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menyatakan, mendukung instruksi Dewan Pimpinan Pusat dalam hal proses rekrutmen dan seleksi Koordinator Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan (PKH) dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Kementerian Sosial (Kemensos) RI secara offline tahun 2020 ini.

Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPC PDIP Kubar Wahyu Firanto Setiono menegaskan, bentuk dukungan yang akan diberikan nantinya melalui pengawasan sesuai secara terbuka.

Selain itu, kata Wahyu, melibatkan seluruh pengurus DPC PDIP Kubar, mulai dari tingkat kabupaten, anak cabang, dan ranting sesuai ketentuan yang berlaku.

“Bukan hanya dalam hal perekrutan tersebut, kita juga meminta kepada para kader PDIP Kubar untuk menginventarisasi, melakukan pengawasan pendataan masyarakat yang tidak mampu dan merekomendasikan mereka untuk mengikuti aturan sesuai dengan prosedural yang diatur oleh kemensos, tanpa kita intervensi,” kata Wahyu kepada RRI Sendawar, Selasa (4/8/2020).

Sebagai Partai wong cilik, klaim Wahyu, tentu PDI-P berpihak dan memperjuangkan hak masyarakat membutuhkan sentuhan langsung dari pemerintah. Itu tidak terkecuali Program Keluarga Harapan.

Memang, Kutai Barat merupakan basis terbesar PDI-P di Kalimantan Timur (Kaltim), sehingga mendukung program Pemerintah Pusat.

“Ya kita menilai, bahwa yang berhak menerima program PKH ini harus merasakan langsung manfaatnya. Walau demikian kita tidak mau masyarakat beranggapan ada intervensi dari partai politik, ini adalah salah satu upaya kami mengawasi penyaluran bantuan. Agar pelaksanaan bantuan berjalan dengan baik, tepat sasaran. Siapapun punya hak untuk ikut dalam proses rekrutmen sesuai persyaratan,”lanjutnya.

Wahyu membantah dukungan pengawasan ini lantaran PDI-P merupakan partai politik penguasa dalam rezim kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

“Karena Kita Partai wong cilik, tentu kita juga ingin berpartisipasi, ikut mengawasi kinerja dari Pemerintah Pusat. Ini tujuannya untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik dan ini kebutuhan disituasi Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia termasuk di daerah kita ini. Jadi tidak ada kaitannya dengan tahun politik saat ini, karena mau itu tahun politik atau bukan tahun politik, kita pasti menjalankan yang namanya perintah partai,” klaim Wahyu.

Wahyu menambahkan, untuk mendukung instruksi partai demi suksesnya program PKH tahun 2020 ini, DPC PDIP Kubar akan melakukan rapat internal tentang program bantuan sosial tersebut, sejalan esensi kebijakannya untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

Setelah itu, memantapkan persiapan pengawasan proses rekrutmen dan seleksi koordinator PKH tingkat kabupaten.

"Hingga membantu pengawasan pelaksanaan program keluarga harapan tersebut agar tepat sasaran, sehingga terwujudnya hari esok yang lebih baik dari pada hari ini di bumi tanaa purai ngerimaan," kata dia.

Sementara, hari ini, Selasa (4/8/2020), juga telah beredar luas sebuah surat berisi keterangan resmi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait instruksi pendaftaran PKH. Namun, hingga berita ini diturunkan, Hasto belum memberikan respons ketika RRI.co.id mencoba menghubungi demi konfirmasi

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00