Miskomunikasi Jadi Masalah Perekrutan Tenaga Kerja di Kubar

KBRN, Sendawar: Masalah Pembinaan, Perekrutan, hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan menjadi salah satu topik pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta sejumlah Perusahaan Pertambangan yang beroprasi di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Hearing yang berlangsung di lantai II, Ruang Rapat Komisi DPRD Kubar, Senin (27/7/2020).

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Anggota DPRD Kubar Fraksi Demokrat, Nasdem, Perindo (DNP) yang juga pimpinan rapat, Noratim kepada RRI menilai, adanya miskomunikasi antara Dinas Tenaga Kerja dan pihak Perusahaan, terutama dalam hal pendataan. Sehingga berdampak pada proses perekrutan hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan, khususnya tenaga kerja lokal di Wilayah di Kutai Barat.

“Makanya tadi kita sarankan, setiap perusahaan melakukan perekrutan tenaga kerja harus komunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Nah mereka (Disnakertrans) nanti mengumumkan kepada Camat di 16 Kecamatan, sampai ke-190 kampung dan 4 kelurahan di Kubar ini, supaya masyarakat tahu. Jadi perusahaan harus terbuka, jangan sampai ada penerimaan dan PHK yang dilakukan tertutup,”katanya.

Hal itu menurut Noratim, karena dalam RDP tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kubar belum bisa menunjukkan data valid tentang jumlah karyawan, perusahaan hingga kebutuhan tenaga kerja di Kutai Barat.

Namun demikian, Ia menegaskan, ini bukan untuk mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi bagaimana kedepannya antara Disnakertrans Kubar dengan Perusahaan dapat bekerjasama dengan baik, terutama dalam melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) yang mengamanatkan 80 persen kuota untuk tenaga kerja lokal dan 20 persen untuk pekerja luar daerah Kubar.

Suasana Ruang Rapat Komisi DPRD Kubar Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum/Hearing Tentang Tenaga Kerja

“Kita ingin, kita ini mulai dengan keterbukaan untuk kepentingan masyarakat banyak, karena masyarakat ini bukan mencari keuntungan, tapi bekerja untuk mencari sesuap nasi. Jadi tolonglah perusahaan di Kutai Barat ini, jangan hanya komunikasi tapi juga menyerahkan data pelaporan tentang karyawan asing dan lokal seperti apa, pembinaannya bagaimana, itu yang perlu,”tegas politisi partai Demokrat tersebut.

Persoalan tenaga kerja ini lanjut Noratim, tidak hanya terjadi pada perusahaan tambang, tapi juga perusahaan perkebunan. Makanya kedepan seluruh perusahaan Perkebunan di Kubar juga akan dipangil guna membahas soal tenaga kerja.

Terpisah, Kepala Disnakertrans Kubar, Silan tidak menampik bahwa terjadi miskomunikasi dalam persoalan tersebut. Sementara terkait data, pihaknya siap menyerahkan kepada DPRD Kubar seketika itu dibutuhkan.

“Mengacu ke-tupoksi kita, memang tidak ada acuan kita untuk meneruskan tembusan data kepada DPRD. Tapi kalau dibutuhkan, kita siap dan data itu ada, baik jumlah owner, kontraktor dan sebagainya, bahkan jumlah karyawan kita punya. Tapi karena kepentingan ini kita tidah tahu, jadi pas hearing tadi, kita tidak bawa,”ungkapnya.

Ia berharap, kedepannya Pemerintah bersama Perusahaan di Kubar bisa sepakat, satu persepsi sejalan dengan Undang-undang dan Peraturan Daerah yang berlaku, baik dalam hal pendataan, perekrutan dan lain sebagainya terkait dengan ketenagakerjaan di Kutai Barat, menuju hari esok yang lebih baik dari pada hari ini.

Berita Acara Rapat Hearing Antara DPRD, Disnakertrans dan 5 Perusahaan Pertambangan di Kubar

“Kita berterimakasih, dalam hal ini DPRD sudah menjadi fasilitator antara Pemerintah dengan perusahaan. Kami (Disnakertrans) juga siap untuk melakukan perbaikan dan pembenahan, sesuai dengan selogan Pak Bupati, menuju “hari esok lebih baik dari pada hari ini”. Jadi kita akan perbaiki kinerja kita kedepan,”pungkas Silan.

Untuk diketahui, dalam RDP gabungan Komisi itu, ada 5 perusahaan pertambangan yang hadir yakni, PT Teguh Sinar Abadi (TSA), PT. Gunung Bara Utama (GBU), PT Turbaindo Coal Mining (TCM) dan Barinto Ekatama (BEK), serta PT Bina Insan Sukses Mandiri (BISM).

Sementara itu, anggota Dewan yang hadir yakni, Yono Rustanto Gamas (Komisi I). Agus Sopian, Lusia Ipin, dan Rita Asmara Dewi (Komisi II). Kemudian Yahya Marthan, H. Sopiansyah, dan Anitha Theresia (Komisi III) 

Dimana dalam hearing tersebut disimpulkan 6 butir kesepakatan yang intinya mewajibkan Perusahaan yang beroprasi di Kubar melaporkan proses perekrutan maupun PHK karyawan, serta melaporkan jumlah tenaga kerja secara berkala kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kubar.

Berikutnya, dalam penerimaan tenaga kerja, baik lokal maupun non lokal dilakukan tanpa "imbalan" terhadap calon tenaga kerja. Selanjutnya lembaga dewan juga meminta Disnakertans Kubar untuk melakukan pembinaan terhadap tenaga kerja lokal.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00