Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM di Kubar

KBRN, Sendawar: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintahan Kubar yang ditunjuk sebagai pilot project pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK-WBBM) tahun 2020. Sejalan dengan Permenpan-RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Menyikapi hal itu, Kepala DPMPTSP Kubar Henderman Supanji dalam sesi dialog interaktif bersama RRI Sendawar, Senin (29/6/2020) mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyusunan dokumen rencana kerja, sebagai persiapan pembangunan Zona Integritas. Disamping persiapan lainnya dari segi pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga Infrastruktur pelayanan pasca proses pencanangan pada tanggal 18 Juni 2020.

“Jadi kalau komitmen kita terkait hal ini, saya sudah tegas. Artinya kepada staf yang melayani, kita punya rel-nya, dimulai dari yang namanya maklumat pelayanan, itu wajib stempel dan ditandatangani. Kemudian tindak lanjut kebawah kita punya pakta integritas. Artinya, sebagai pimpinan, saya sudah mengarah kepada semua staf untuk melakukan komitmen itu dan ditandatangani, nah ketika pada prakteknya terjadi pelanggaran terhadap itu, ya tanggung jawab masing-masing,”katanya

Dialog Interaktif Luar Studio RRI Sendawar berlangsung di Ruang Kerja Kepala DPMPTSP Kutai Barat 

“Bukan berarti kita lepas tanggung jawab, tidak. Karena kamikan melayani langsung kepada masyarakat, nah kalau mereka melanggar dari pada yang di persyaratkan tersebut berartikan oknum, bukan lembaga. Karena tidak ada lembaga yang melegalkan tindakan yang salah. Nah saya berusaha membangun komitmen dan kebersamaan itu dengan mereka, bahwa kita adalah pelayanan”lanjutnya

Bahkan menurutnya, komiten tersebut sudah dibuat dalam bentuk aturan dan himbauan yang disampaikan secara tertulis melalui pengumuman disetiap sudut kantor, dengan maksud mengingatkan secara terus menerus kepada staf agar bekerja sesuai dengan koridor.

“Karena kalau kita disini, potensi pelanggaran paling besar adalah Suap atau gratifikasi, diluar itu tidak ada. Misalnya nepotisme, apa yang perlu dinepotisme disini. Kemudian korupsi, korupsikan makan uang Negara, sedangkan kami tidak mengelola uang disini, murni pelayanan. Jadi yang berpotensi itu, diamana-mana kalau perijinan ini ya cuma suap dan gratifikasi, nah pelanggaran itu yang perlu kita hindari, terutama dalam pembangunan Zona Integritas ini. Ya sampai sejauh ini sih, syukur tidak ada yang seperti itu,”ungkapnya

Dalam kesempatan yang sama, Auditor Inspektorat Kutai Barat Rimbun Siallagan menegaskan, tujuan atau taget dari pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM ini adalah untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih baik dalam rangka memberikaan pelayanan yang maksimal kepada Masyarakat.

Dialog dipandu oleh Presenter RRI Sendawar Elvira Yosevina dengan Topik "Kubar Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani"

“Ini nanti muaranya adalah reformasi birokrasi, bagaimana nanti pelayanan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Contoh di perijinan inikan sudah dibangun dengan sistem pelayanan secara online, begitu juga mengenai pelayanan E-KTP atau pelayanan di Rumah sakit. Nah yang saat ini sudah menjadi rahasia umumkan, terkait keluhan masalah waktu. Makanya dengan adanya ini, birokrasi harus direformasi lah, baik dari segi prilaku maupun pola pikir atau mindsetnya, jadi itulah tujuan dari ZI ini,”tegasnya

Ia menyebutkan, ada empat OPD yang ditunjuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas dilingkup Pemerintahan Kutai Barat tahun 2020 yakni, DPMPTSP, RSUD HIS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Bagian Barang dan Jasa Setkab Kubar.

Ke-empat OPD ini akan dinilai dan diusulkan kepada Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk ditetapkan sebagai unit kerja yang layak mendapat predikat WBK-WBBM.

“Dalam hal ini ada namanya TPI atau Tim Penilai Internal, itu dari kami Inspektorat. Nah setelah prosesnya di TPI sudah selesai, nanti kita akan kirim ke TPN atau Tim Penilai Nasional. Jadi untuk penilaian ZI ini ada nilai minimalnya, yaitu dari 1 sampai 100, nilai minimalnya 75. Jadi yang memenuhi nailai minimal 75 ke-atas akan kita usulkan ke MenPan-RB untuk mereka nilai, apakah OPD itu memang layak atau tidak menerima WBK dan WBBM,”sebutnya

Rimbun Siallagan menjelaskan, ada 6 indikator penilaian dalam pembangunan Zona Integritas yakni, Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sitem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kerja,  Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan agenda penilaian dilaksanakan hingga akhir Juli 2020 mendatang.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00