Hetifah Apresiasi Perhatian Kemendikbud terhadap PTS

KBRN, Jakarta : Kemendikbud mengumumkan kebijakan mengenai penyesuaian UKT mahasiswa di masa pandemi Covid-19, Jumat (19/6/2020) sore. Pengumuman tersebut langsung disampaikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim melalui kanal Youtube Kemendikbud RI.

Dalam pengumumannya, Mendikbud menjabarkan keringanan UKT untuk mahasiswa dalam Permendikbud no.25 tahun 2020, antara lain cicilan, penundaan, dan penurunan UKT. Selain itu, Kemendikbud juga memberikan dana bantuan UKT untuk 410.000 mahasiswa yang belum menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Mayoritas akan diberikan untuk mahasiswa PTS. Hal ini dikarenakan kebijakan sebelumnya (tentang keringanan UKT) adalah untuk PTN. Sementara, banyak sekali mahasiswa PTS yang sangat rentan untuk tidak lulus dikarenakan masalah pembayaran. Dari sisi institusi, PTS yang pendanaannya mayoritas dari UKT, juga ikut rentan. Kami bukan hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Negeri, tapi lingkup kami mencakup dua-duanya, yaitu negeri dan swasta,” paparnya.

Terkait hal tersebut, Hetifah Sjaifudian selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI menyatakan apresiasinya. 

“Dikotomi antara negeri dan swasta ini memang sudah menjadi masalah yang berlarut-larut. Di masa pandemi ini, justru institusi swastalah yang keberjalanannya paling rentan, karena dana operasionalnya mayoritas dari UKT dan SPP. Kalau negeri masih ada biaya yang ditanggung pemerintah. Kebijakan Kemendikbud sudah tepat dengan memprioritaskan mereka,” ujarnya.

Hetifah menambahkan, selain dana bantuan UKT, pihaknya juga mengapresiasi pengalihan dana BOS Afirmasi dan Kinerja terhadap sekolah swasta. 

“Dulu kedua komponen ini hanya diperuntukan untuk sekolah negeri saja, sekarang bisa mencakup swasta dan negeri. Juga targetnya bukan lagi sekolah 3T dan sekolah berkinerja baik, tapi memang dialihkan ke sekolah terdampak Covid-19 di seluruh Indonesia. Memang itu prioritas kita saat ini,” paparnya.

Hetifah yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kesra ini berharap, kedepannya kesenjangan antara institusi pendidikan negeri dan swasta dapat terus dijembatani dengan kebijakan yang tepat.

“Pelan-pelan keadilan itu harus terus kita perjuangkan. Kemendikbud dengan program-programnya, dan kami dari sisi regulasi dan anggaran. Kemarin juga kami baru saja menerima Badan Musyawarah Perguruan Swasta di Komisi X. Banyak sekali masukan konkrit terkait revisi UU Sisdiknas. Kami harap kedepannya ini bisa diintegrasikan dengan peta jalan pendidikan Indonesia yang sedang disusun oleh Kemendikbud.” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00