Guru Paud Swasta di Kubar Mengeluh Tak Dapat Insentif dan Uang Makan, Ternyata ini Masalahnya

KBRN, Sendawar : Nasib Ratusan guru Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) swasta di Kabupaten Kutai Barat kembali tak menentu.

Pasalnya di tahun 2021 ini mereka tak lagi mendapat insentif mengajar, uang makan maupun Tunjangan Hari Raya (THR).

Padahal tahun-tahun sebelumnya mereka sempat mendapat bantuan dari pemerintah kabupaten. Akibat ketidakpastian itu perwakilan bunda paud serta pengurus Yayasan Pendidikan mengadu ke DPRD setempat.

Keluhan itu direspon wakil rakyat hingga akhirnya mereka diundang dalam rapat dengar pendapat dengan pemerintah di gedung dewan Kamis (24/6/2021).

Kepala Sekolah TK Kemang Melati Anita Lusiana mengaku pada 2020 guru TK mendapat honor Rp 400.000 per bulan dan penjaga sekolah mendapat Rp 300.000. Namun sejak Januari 2021 mereka tak lagi menerima insentif tersebut.

“Alasannya itu dikembalikan kepada yayasan. Sementara yang saya tahu hampir seluruh kabupaten Kutai Barat ini Yayasannya vakum. Semua diserahkan kepada kepala sekolah. Jadi yayasan itu hanya sekedar menaungi kemudian Kepala sekolah yang berusaha sendiri berjuang sendiri untuk menghidupkan sekolah tersebut,” katanya.

Sementara kepala sekolah TK Anggrek Putih Kecamatan Sekolaq Darat Shien Elvie mengatakan semua tenaga pendidik di sekolahnya adalah honorer. Untuk membiayai insentif, mereka hanya berharap bantuan pemerintah. Sementara jika membebani orang tua murid dengan biaya maka cukup sulit.

“Kalau kita mau ngambil dana dari orang tua murid banyak alasan. Saya harapkan kalau bisa pemerintah membantu kita yang honor-honor sekolah. Apalagi saya ini kan sudah tidak termasuk PTT jadi gaji saya kecil dibanding dengan guru saya,” ucapnya.

Guru TK Puncan Kecamatan Melak Pramita punya kisah menyedihkan.  Ia menyebut hentinya bantuan honorarium guru TK Swasta jadi pukulan telak bagi bunda Paud di tengah pandemik covid-19. Apalagi pemerintah mewajibakn semua sekolah melengkapi data pokok Pendidikan (Dapodik) secara daring baru bisa mendapat bantuan biaya pendidikan (BOP) maupun biaya penyelenggaraan pendidikan daerah (BPPD). Masalahnya ada sekolah yang tidak ada Dapodik karena terkendala jaringan internet atau pengetahuan guru.

“Saya punya teman saat dia kehilangan THR, uang makan dan insentif dia menangis berhari-hari bermalam-malam. Karena dia hanya mengharapkan dari insentif uang makan dan THR tapi dari sekolah tidak ada memberi satu sen pun. BPPD hanya keluar 6 bulan sekali itu pun sering telat,” katanya.

“Jadi kami guru-guru ini dapat dana itu dari mana? Untuk menarik siswa pun kalau daerah kota mungkin orang tua setuju mereka mengerti tapi kalau desa untuk Rp10.000 per bulan mereka mengeluh. Dan dilapangan juga ada kepala sekolah yang tidak tahu-menahu dengan honor sekolah,” sambung Mitha.

Dia menyebut ada guru yang malah urunan memberikan uang makan dan insentif kepada teman karena kasihan.

Kepala sekolah TK.Kristen Jengan Danum Kecamatan Damai Cica Susantie justru pasrah. Ia mengaku hanya karena panggilan hati dan pengabdian untuk anak bangsalah yang membuat ratusan guru Paud mau mengajar walau tak digaji.

“Saya mohon dikembalikanlah uang makan dan insentif mereka. Biar menambah semangat. Kita aja kalau kerja nggak dikasih uang bagaimana rasanya. Memang ada sih kita kerja itu sebagai sukarelawan tetapi ya dalam hati pasti lah namanya kita kerja kita pengen dapat penghasilan. Jadi besar harapan kami dari seluruh anggota Dewan, Dinas Pendidikan pemerintah lebih memperhatikan ini terutama yang lama-lama mengabdi kalau bisa diangkatlah jadi PTT. Jangan mereka yang baru masuk tiba-tiba diangkat jadi PTT atau TKK oleh dinas,” sebutnya.

Petrus Bien salah satu pengurus Yayasan Paud di Kecamatan Barong Tongkok sependapat dengan kepala sekolah TK maupun guru-guru PAUD swasta. Ia berpandangan jika sekolah-sekolah dan guru swasta dianaktirikan maka mimpi pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan kian sulit.

“Karena Paud ini ibarat fondasi Pendidikan. Kalau ini tidak diperhatikan maka mimpi kita menciptakan generasi masa depan yang lebih baik akan tersendat. Apalagi kita di Kutai Barat ini mayoritas sekolah swasta,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Kubar Ahmad Syaiful Acong, dan Anggota DPRD Kubar Ipin, Yahya marthan dan H.Zainuddin Thaib saat rapat dengar pendapat dengan Guru Paud

Mendengar keluhan itu kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kutai Barat Silpanus Ngampun akhirnya menjelaskan duduk persoalan hingga distop bantuan untuk guru Paud Swasta.

Pertama ia mengapresiasi masyarakat yang ikut membangun dunia Pendidikan melalui Yayasan. Posisi yayasan setara dengan pemerintah dalam hal mendirikan sekolah.

“Oleh karena itu saya mewakili pemerintah berterima kasih kepada masyarakat melalui Yayasan-yayasan yang sudah berinisiatif mendirikan sekolah. Karena memang pemerintah tidak sanggup mengelola semua sekolah. Baik itu tingkat PAUD, SD, SMP dan seterusnya. Oleh kan itu kita mengakui bahwa peran masyarakat ini sangat penting dalam pengelolaan Pendidikan,” jelasnya.

Mantan guru ini menilai apa yang disampaikan oleh perwakilan bunda Paud benar adanya. Sebab pemerintah memang belum sanggup memenuhi semua kebutuhan di sektor pendidikan.

Sehingga pemerintah akan memprioritaskan anggaran untuk sekolah Negeri.

“Saya tidak mungkin menelantarkan orang di rumah saya (sekolah yang didirikan pemerintah) lalu saya urus rumah orang lain, kan itu satu prinsipnya. Makanya kami berusaha untuk mengurus rumah tangga sendiri dulu itu pun belum bisa terurus semua. Bisa dicek aja masih banyak juga guru atau tenaga pendidik yang belum terangkat juga, apalagi yang swasta,” ulas Ngampun.

Hanya saja Silpanus mengatakan selama ini untuk distribusi anggaran tidak ada perbedaan antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Baik anggaran BOP yang berasal dari pusat maupun BPPD dari pemerintah daerah. Apalagi Paud swasta di Kubar sekitar 228 sekolah. Sedangkan Paud Negeri hanya dua sekolah.

Untuk tahun 2021 ini dua mata anggaran itu tetap ada baik sekolah negeri maupun swasta. Namun syarat utamanya semua sekolah wajib memasukan data dalam system aplikasi Dapodik.

“Tetapi banyak sekolah yang tidak cukup administrasinya, tidak terdaftar di Dapodik nah ini masalah. Kalau dia tidak terdaftar di Dapodik dari pemerintah pusat tidak memberikan karena BOP itu dari pemerintah pusat bukan dari daerah. Jadi BOP itu untuk Paud, sedangkan SD SMP itu BOS dari pusat,” ulasnya.

Untuk itu ia meminta pengurus Yayasan ikut membantu sekolah memperbaiki administrasinya agar bisa menerima anggaran tersebut.

“Saya mendapat laporan dari bidang, jatah Kutai Barat itu lebih tapi tidak bisa terserap karena sekolahnya tidak layak administrasinya, ini sayang. Jadi tolong sekolah-sekolah itu mulai berbenah supaya terpenuhi syarat untuk mendapat BOP itu. Kami tidak pernah menghalangi itu, saya mendorong semua sekolah dapat, ini kan uang pemerintah pusat Ini bukan uang kita,” terang kadis Dikbud Silpanus Ngampun.

Sementara itu untuk anggaran BPPD mulai tahun ini menggunakan mekanisme penilaian yang sama. Yaitu semua sekolah wajib mengisi Dapodik baru bisa dicairkan.

“Bantuan BPPD sama tidak dibedakan antara Negeri dan swasta. Tapi persoalannya dalam pengolahan BPPD sering tidak tertib administrasi. Banyak temuan oleh Inspektorat,” katanya.

Aturan yang wajib diketahui oleh sekolah adalah seputar penggunaan uang. Untuk anggaran BOP atau BOS jika tidak bisa digunakan dalam satu tahun anggaran maka bisa dimasukan sebagai sisa lebih penggunaan tahun sebelumnya (Silpa).

Sedangkan anggaran BPPD jika kelebihan harus dikembalikan ke kas daerah pada akhir tahun.

“Jadi pada tanggal 31 Desember itu kan semua uang harus kembali ke kas kalau ada sisa. Ada uang yang masih utuh belum dipakai karena cairnya di bulan Desember bahka ada bendahara yang nggak tahu ada uang masuk. Artinya dia enggak ngurus uangnya itu, lalu banyak yang belum mengembalikan uang itu,” sebut Silpanus dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kubar H.Ahmad Syaiful Acong dan Ketua Fraksi PDIP Ipin tersebut.

Pengetatan tatakelola uang rakyat itu harus dilakukan. Sebab sudah ada temuan yang dilaporkan Inspktorat maupun BPK.

“Ada sekolah yang uangnya masih ada di rekening disuruh kembalikan susah betul baliknya. Ada berapa yang akan kita panggil tolong kembalikan karena memang itu aturannya. Kalau BPPD tidak sama dengan BOS. Kalau bos itu Silva namanya boleh dipakai lagi. Kalau BPPD tidak.  Kalau dia tidak terpakai sampai 31 desember itu hangus dikembalikan. Itu ketentuan akuntansi nya nah itu banyak persoalan,” tandasnya.

Lalu yang berikut soal laporan pertanggungjawaban. Menurut Ngampun, pencairan dana BPPD dilakukan per Triwulan. Bedanya jika sebelum tahun 2018 sekolah membuat SPJ lebih dulu baru cair, maka saat ini berubah uang duluan baru SPJ.

“Tapi banyak yang tidak buat laporan atau laporannya lambat. Dan yang menyedihkan banyak sekolah yang tidak bisa cair 4 triwulan, karena kepala sekolah nda  ndak ngurus itu. Jadi banyak yang cairannya 2 triwulan yang lainnya nggak sempat.

Itu pasti akan mempengaruhi ke guru-guru kalau misalnya honor dari situ, berarti 2 triwulan nda terima. Hilanglah haknya guru jadi kadang teman-teman kepala sekolah juga ntah kurang transparan atau kurang kerja sama dengan gurunya saya kurang tahu ini,” lanjutnya.

Dia menegaskan tidak akan kompromi dengan masalah keuangan.

“Kenapa begitu supaya kita latihan ada pengendalian keuangan kalau tidak maka tidak ada pengendaliannya. Dalam hal ini saya tidak mau kompromi mohon maaf aja karena ini menyangkut uang negara bukan uang milik pribadi saya. Jadi kita harus taat asas,” katanya.

Sementara itu mengenai SPJ untuk BPPD menurut kadis pendidikan sangat mudah. Karena 80% untuk belanja pegawai dan 20% belanja non pegawai.

“Nah kalau dipertanyakan apa yang bisa dibantu oleh pemerintah untuk tenaga honorer, ya dari situ bisa diambil. Memang ada persoalan kalau sekolahnya muridnya cuma 5 orang kali 35000 ya sedikit itu juga ada masalah juga kalau murid sedikit,” tuturnya.

Adapun syarat SPJ BPPD adalah SK awal tahun dan daftar tanda terima uang.

“Cum aitu saja tapi kok nggak beres-beres terus saya bingung juga. Jangan-jangan kepala sekolahnya nda menyampaikan ke gurunya. Jadi untuk dapat tanda tanganya susah. Jadi saya minta tolong kita perlu kerja sama yang baik,” harap Ngampun.

Sementara itu mengenai uang makan menurut Silpanus tidak lagi diberikan ke guru honor. Hanya PTT dan PNS. Begitu juga dengan THR.

Sedangkan insentif bunda Paud swasta ternyata sudah dianggarkan. Hanya saja belum bisa dicairkan karena tidak sesuai dengan kode dalam nomenklatur SIPPD.

“Jadi kami bingung mau mencairkannya ini insentif tetapi disitu hanya ada namanya honor. Kan tidak klop takut temuan ini kami masih cari solusinya. Karena di nomenklaturnya agak aneh. Ada itu memang jumlahnya tidak sama dengan yang PTT harap maklumlah tapi ada kita anggarkan, jadi para bunda berdoa supaya kami ketemu payung hukumnya,” ujarnya.

Ia mengklaim perhatian pemerintah Kubar untuk sekolah dan guru swasta sudah sangat istimewa. Hanya saja perlu gotong royong dan kerja sama semua pihak.

Adapun rapat dengar pendapat dengan bunda Paud itu juga dihadiri kepala seksi Pendidikan dari kecamatan Barong Tongkok, Melak Sekolaq darat dan Damai serta perwakilan Inspektorat Kubar.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00