Ini Penjelasan Pemda Kubar Soal Telsus Royoq dan Intake PDAM Tanpa Izin Lingkungan yang Disorot DPRD

KBRN, Sendawar : Pemerintah Kabupaten Kutai Barat akhirnya menjelaskan duduk perkara tumpang tindih izin terminal khusus (telsus) Kawasan Royoq Kampung Sendawar Kecamatan Barong Tongkok.

Pasalnya Pelabuhan CPO yang dioperasikan dua perusahaan kelapa sawit itu dianggap terlalu dekat intake PDAM yang menjadi sumber air bersih bagi warga ibu kota.

Bahkan polemic izin dua objek vital itu disorot anggota DPRD Kubar dalam rapat dengar pendapat di gedung dewan Senin (21/6/2021).

BACA JUGA :

DPRD Kubar Pertanyakan Intake PDAM Dibangun Tanpa Izin Lingkungan dan Berdampingan Dengan Pelabuhan CPO

Menurut kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat Ali Sadikin, Pelabuhan CPO yang dibangun PT.Kruing Lestari Jaya anak perusahaan THA Group dan PT.CT Agro tidak wajib mengurus analisis mengenai dampak lingkungan. Sebab kegiatan tersebut tidak berdampak penting bagi lingkungan.

Sehingga merujuk peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib Amdal, perusahaan hanya diwajibkan memiliki dokumen atau mengisi formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

Karena dia tidak wajib Amdal maka dokumennya UKL UPL dan yang paling kecil adalah SPPL. Ketika bicara terminal khusus ini memang tugas kami adalah melakukan kajian lingkungan. Kenapa UKL-UPL bisa karena luasannya, bisa karena dampak dan seterusnya,” ujar Ali.

Ia menambahkan Alasan tidak wajib Amdal karena dari segi luasan, lokasi Pelabuhan maupun intake PDAM Tirta Sendawar kurang dari 5 hektar. Lokasi tersebut juga jauh dari pemukiman warga. Hanya saja perusahaan tetap wajib mematuhi Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang dibuat.

Mulai dari pengelolaan limbah B3, IPAL serta tidak boleh dilakukan perbaikan diatas Pelabuhan.

“Kami memang melihat bagaimana komitmen pengelolaan lingkungannya. Karena mereka ini di jalannya yang tidak ada dokumennya, sehingga kita hanya mengejarnya dengan SOP. Kalau sesuai dengan SOP nya seperti pengelolaan limbah B3, penanganan IPAL ketika itu dia komitmen maka persoalannya jadi kecil,” jelas Ali.

“Jadi mereka harus melakukan pemantauan karena di dokumen amdal dan dokumen UKL-UPL itu ada pernyataan kesanggupan melakukan pengelolaan dan itu di atas materai kalau sekarang 10.000 kalau dulu Rp 6.000. Jadi penanggung jawab usaha kegiatan wajib melaksanakan itu karena memang ada perjanjian kesanggupan melaksanakan itu,” sambungnya.

BACA JUGA :

Tiga Perusahaan Kelapa Sawit di Kubar Terancam Sanksi Administrasi

Jika perusahaan tidak mengkuti SOP yang ada maka akan diberikan sanksi administrasi.

“Sanksi administrasi itu berdasarkan UU 32 ada empat. Yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, penghentian kegiatan dan pencabutan izin. Namun sekarang mengacu ke UU Nomor 11 Tentang Cipta Kerja dan Lingkungan Hidup itu di PP 22 ada tambahan satu sanksi administrasi yaitu menyediakan dana untuk pengelolaan lingkungan,” terangnya.

Ali menyebut Sebagian besar izin Telsus kini bukan lagi kewenangan pemerintah daerah melainkan provinsi dan pusat.

“Karena begitu izin dari Kementerian kita nggak bisa apa-apa. Terkecuali nanti ada pelimpahan dari Kementerian ke Provinsi atau ke Kabupaten,” beber Ali.

Bahkan akibat carut marut izin itu membuat sejumlah pejabat DLH diperiksa aparat penegak hukum di awal 2021 ini. Pasalnya sejak amdal Pelabuhan dibuat tahun 2007, hingga kini tidak ada satupun dokumen yang dipegang DLH.

“Karena pelabuhan itu dibuat tanpa dokumen lingkungan. Dia satu kawasan tapi memang pelabuhan itu Amdalnya 2007, seharusnya memiliki itu. Kami diperiksa Polda karena kami dianggap melindungi atau bekerja sama pada saat itu, ternyata setelah ditelusuri di hulunya ndak ada FS-nya. Otomatis ketika FS-nya nggak ada Amdalnya pasti tidak ada,” pungkasnya.

Ali Sadikin juga tak menampik soal intake PDAM tanpa izin lingkungan dan amdal.

“Kaitan dengan PDAM ini juga PR kita bersama. Memang sampai dengan hari ini PDAM itu belum memiliki dokumen lingkungan, apakah AMDAL, UKL-UPL atau di SPPL. Kemudian PDAM dia membuat Ipal tapi sayang itu karena pelumpurannya langsung ke Mahakam, padahal di situ masih ada nilai. Makanya mereka itu tidak memiliki neraca air dan neraca bahan material balance mereka tidak punya,” ulas Ali Sadikin.

Adapun sampel air di lokasi intake maupun air hasil pemurnian PDAM menurut Ali memang terjadi fluktuatif baku mutu. Sementara untuk melakukan pengukuran rutin DLH justru kekurangan anggaran maupun pegawai yang bersertifikat ahli lingkungan. Ditambah lagi laboratorium milik DLH belum bersertifikasi SNI.

BACA JUGA : 

Didesak Bupati, Perusahaan Sawit Akhirnya Perbaiki Jalan Rusak di Kampung Sendawar

Untuk satu sampel air saja DLH membutuhkan biaya sekitar Rp 4,5 juta.

“Artinya kalau 3 titik 1 inlet dan 1 outlet maka itu di luar petugas biaya-biaya kualitas airnya aja sudah 4,5 juta. Kalau misalnya dalam satu tahun di Kutai Barat kami melakukan pengawasan menindaklanjuti pengaduan ini 10 kegiatan aja nggak itu sudah tekor, sudah 45 juta itu di luar petugas. Dan petugas samplingnya itu harus yang bersertifikat karena jika tidak bersertifikat ketika itu ditingkatkan pada kasus penegakan hukum kami kena,” imbuhnya.

Sedangkan kepala bidang lingkungan hidup H.Makkulau menilai usulan anggota dewan untuk memindahkan Pelabuhan cukup sulit. Sebab telsus tersebut tidak ada limbah yang dihasilkan.

“Kalaupun ada itu bukan hasil yang disengaja, kalau pabrik itu ada hasil yang disengaja limbah makanya dia membuat Ipal, ini yang kita takutkan kalau sampai Ipal nya itu bocor berarti ada kelalaian. Kalau telsus tidak ada pembuatan limbah tidak ada sama sekali,” sebut Makkulau.

“Makanya ada SOP. Artinya kalau tercecer itu adalah kelalaian dan itu harus ditangani dengan SOP yang telah dibuat. Jadi kalau kita terlalu jauh nanti dampaknya ini ke PDAM kita. Karena di pemerintahan kita, sangat sulit kalau kita minta pindahkan sementara mereka tidak berbuat salah walaupun kita takut tercemar,” lanjutnya.

BACA JUGA :

Perusahaan Sawit Setengah Hati Bangun Kebun Plasma, DPRD Kubar Gulirkan Pansus

Menurut Makkulau jika ingin meninjau ulang izin telsus maka perlu kajian mendalam soal SOP. Apakah perusahaan melanggar atau tidak.

“Karena orang investasi dan kita sudah memberi izin artinya dalam suatu kajian itu sudah cukup matang. Kemudian yang bisa kita jadikan alasan pemindahan kalau kita menemukan kesalahan. Tapi di saat mereka belum melakukan kesalahan ini terus terang agak berat dan perlu kita pertimbangkan. Kalau seumpamanya mereka yang kita mau pindah kan malah nyerang balik akhirnya PDAM kita yang pindah,” tuturnya.

Kabid Pelayanan Perizinan DPM-PTSP Kabupaten Kutai Barat Adolfus Pontus menyebut secara aturan perizinan telsus Royoq sudah memenuhi syarat. Sehingga jika harus dipindahkan ia menyarankan agar memanggil PDAM maupun perusahaan pengelola Pelabuhan.

Begitu juga dengan lokasi Pelabuhan yang tidak sesuai tata ruang juga harus segera direvisi dalam perda RTRW yang baru.

“Atau kalau memungkinkan pemerintah yang menyediakan lahan khusus yang dijadikan Kawasan industri atau kawasan ekonomi. Kita di Kutai Barat ini belum tersedia itu. Seandainya kita mampu menyediakan lahan itu dan pemerintah Daerah yang berinisiatif membangun pelabuhan khusus lalu lokasi itu di sewa oleh para pelaku usaha itu bisa memberikan income tersendiri bagi pemerintah daerah,” katanya.

Jadi kalau kita kaitkan dengan pola pemanfaatan ruang untuk pembangunan telsus di Perda 32 tahun 2013 itu memang di lokasi itu tidak dimungkinkan untuk dibangun Pelabuhan itu. Cuma ini yang menjadi dilema kita sebelum perda itu disahkan itu sudah ada telsus Kruing. Informasi terakhir bahwa perbedaan pola pemanfaatan ruang itu sudah diakomodir dalam revisi rencana tata ruang kabupaten yang saat ini sedang berproses,” ujarnya.

BACA JUGA : 

Rawan Pencemaran dan Kebakaran, DPRD Kubar Minta Pelabuhan CPO dan BBM Pindah Lokasi

Terpisah Direktur PDAM Tirta Sendawar Untung Surapati yang dihubungi RRI menilai seyogyanya izin amdal PDAM diurus oleh pemerintah sejak awal didirikan. Namun itu tidak pernah dilakukan hingga saat ini.

“Sebenarnya tanpa diminta PDAM pun pemerintah sudah harus membuat izin itu sejak awal apa lagi biayanya besar. Kalau mereka bikin opsi ini mau dipindahkan ya tergantung pemerintah,” sebut Untung.

Mantan ketua KONI Kubar itu mengatakan Direksi PDAM tidak punya wewenang untuk menahan keinginan DPRD maupun pemerintah untuk memindahkan Intake PDAM.

“Ini kan sudah dari jaman pemerintah dulu kan sudah tahu bahwa di ilirnya Pelabuhan ada intake nya PDAM tetapi tetap mengeluarkan izin. Nah sekarang pak Ali Sadikin sudah meminta untuk anggarkan tetapi biayanya besar. Sedangkan kita ini operasionalnya saja artinya berusaha mandiri dulu walaupun tertatih-tatih,” pungkasnya.

DPRD Kubar sendiri rencananya akan memanggil pihak PDAM dan perusahaan untuk mencari solusi terbaik. Sebab jika dipindahkan maka perusahaan penyedia air bersih di ibu kota itu akan kewalahan melayani pelanggan selama proses relokasi intake. Sedangkan jika telsus perusahaan yang dipindahkan maka prosedurnya harus melalui pemerintah pusat.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00