DPRD Kubar Pertanyakan Intake PDAM Dibangun Tanpa Izin Lingkungan dan Berdampingan Dengan Pelabuhan CPO

KBRN, Sendawar : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) kembali menyoroti tumpang tindih izin lokasi Pelabuhan Crude Palm Oil (CPO) dan Intake Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sendawar di kawasan Royoq Kampung Sendawar Kecamatan Barong Tongkok.

Pasalnya Pelabuhan CPO milik dua perusahaan kelapa sawit itu terlalu dekat dengan sumber utama air PDAM di sungai Mahakam. Bahkan lokasinya persis diatas intake PDAM.

Anehnya lagi intake PDAM justru dibangun tanpa izin lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Padahal intake PDAM dibangun lebih dulu dari pada Pelabuhan CPO.

Sementara Pelabuhan minyak sawit yang dioperasikan PT.Kruing Lestari Jaya dan PT.CT Agro juga berada di lokasi yang tidak semestinya. Sebab merujuk Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Kutai Barat maupun Perda RTRW Provinsi Kaltim, lokasi tersebut tidak diperbolehkan adanya terminal khusus (telsus) atau pelabuhan khusus (pelsus).

Hal itu disoroti anggota dewan dalam rapat dengar pendapat di ruang rapat komisi kantor DPRD Kubar Senin (21/6/2021).

BACA JUGA:

Perusahaan Sawit Masih ‘Bandel’ DPRD Segera Telusuri Izin Amdal

Rapat yang dipimpin wakil ketua DPRD H.Achmad Syaiful Acong ini awalnya membahas mengenai Amdal Perusahaan Kelapa Sawit serta izin Telsus di sejumlah lokasi yang dinilai menyalahi aturan.

Namun anggota dewan lebih fokus membahas izin telsus Royoq dan Intake PDAM setelah mendengar laporan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) jika dua perusahaan itu sama-sama bermasalah dalam hal izin lingkungan.

Yang paling dikwatirkan anggota dewan adalah ancaman pencemaran air PDAM akibat aktivitas bongkar muat CPO.

“Ini yang menjadi catatan khusus yang mestinya tidak boleh Telsusnya itu ada di hulunya PDAM. Yang kedua memang selama ini mungkin belum ada persoalan tetapi ini perlu kita antisipasi juga. Kedepan itu bisa saja terjadi misalnya sudah berhati-hati tetapi bisa saja terjadi tumpahan. Nah tumpahan itu yang menjadi perhatian serius kita. Ya kalau memang sampai saat ini belum ada izin berarti kita teledor semua,” ujar Agus Sopian anggota dewan partai Nasdem.

“Permasalahan Telsus ini sebenarnya dari 2010 ketika itu Kepala Dinas lingkungan hidup ini masih menjadi Kabid. Sangat disayangkan intake PDAM yang sudah lebih dulu di buat sementara Telsus yang ada di depannya itu dibuat belakangan. Memang dari LH bilang sampai hari ini tidak ada limbah yang mengalir ke sungai Mahakam, tapi dulu kan pernah ada ikannya mati di sekitar itu. Yang kami takutkan hari ini perusahaan masih berhati-hati, tapi nanti belakangan kalau seandainya itu ada pencemaran saya yakin semua masyarakat akan kena dampak. Kalau sampai itu tercemar habis semua kita,” tambah wakil rakyat Partai PKB Syapparudin.

Politikus yang karib disapa H.Apung itu mengaku bingung dengan kebijakan pemerintah. Sebab PDAM adalah perusahaan daerah milik pemerintah namun justru tidak memiliki izin lingkungan.

“Kenapa PDAM tidak ada izin itu termasuk amdalnya berarti pemerintah yang salah pada saat itu, karena PDAM itu perusahaan milik daerah. Kami sama Pak Haji Udin pernah langsung meninjau PDAM ketika baru buka, yang ada di Royoq dan Jelemuk.  Pada saat itu kami kasih lampu hijau kepada pemerintah supaya bapak menyampaikan kepada Bupati bahwasannya perusahaan daerah ini belum memiliki standar yang layak untuk beroperasi di tempat kita.  

Memang betul itu pusat yang mengeluarkan izin tapi kajiannya, rekomendasinya dari kabupaten. Seharusnya DLH mengetahui intake seperti itu. Saya kalau mau salahkan yang salah itu dari LH. Kenapa LH tidak menyampaikan ke bupati waktu itu. Pada saat itu bupati pak Thomas, kami sampaikan lampu hijau segera buatkan,” urai H.Apung dalam rapat yang dihadiri kadis LH Ali Sadikin serta Kabid Perizinan DPM-PTSP Adolfus Pontus ini.

Atas kondisi itu H.Apung meminta DLH meninjau ulang dua objek vital tersebut.

“Sekarang kita tidak perlu cari dinas mana yang bermasalah, tetapi hari ini kita carikan solusinya bagaimana caranya pelabuhan Telsus itu kalau bisa dipindahkan kita pindahkan minimal dibelakang intake, di hulu Melak tapi di belakang intake,” pungkasnya.

BACA JUGA :

Rawan Pencemaran dan Kebakaran, DPRD Kubar Minta Pelabuhan CPO dan BBM Pindah Lokasi

Rapat Dengar Pendapat Umum DPRD Kubar dengan DLH dan DPM PTSP Senin (21/6/2021).

Sementara politisi PAN Rita Asmara Dewi mengatakan dengan lokasi sumber air PDAM yang bersebelahan dengan pelabuhan CPO maka DLH wajib melakukan pemeriksaan kualitas air secara berkala. Hal itu untuk  menjaga baku mutu air tetap standar. Sebab yang mengkonsumsi air PDAM Royoq adalah warga ibu kota.

“Mengenai water treatment ini diperlukan. Apakah memang sudah ada penyaringan dulu sebelum masuk ke sungai Mahakam. Karena yang saya dengar sawit ini kan suka asal ada saja, dalam artian tidak terlalu memperhatikan lingkungannya. Jadi ini yang saya ingin tahu mengenai proses sebelum dia jatuh ke sungai itu apakah memang sudah di treatment dulu terus baku mutu air nya itu apakah memang sudah ada pengecekan secara berkala,” tanya Rita.

Sedangkan Jainuddin anggota fraksi AGS menyebut polemik izin telsus yang berdekatan dengan intake PDAM hanya akan jadi bom waktu jika pemerintah mengabaikan saran DPRD.

“Jangan ketika limbah itu terjadi baru kita gonjang-ganjing itu sudah terlambat. Jadi saya mengharapkan dari perizinan atau lingkungan hidup segera lakukan peninjauan kembali,” katanya.

“Ketika bongkar muat itu kan pakai ponton yang saya lihat pembuangan air itu pasti bercampur minyak. Kegiatan yang bertahun-tahun di situ tidak menutup kemungkinan itu mengalir ke PDAM. Makanya yang kami inginkan bagaimana sebelum terjadi kalau memang tidak ada solusinya kita sama-sama sampaikan ke masyarakat umum agar masyarakat tahu bahwa itu tidak bisa dipindahkan atau tidak ada dampak sama sekali,” lanjut Jainuddin.

“Kalau masalah PDAM saya sangat-sangat kecewa dengan penjelasan dari LH, PDAM tidak punya izin Lingkungan Hidup kenapa tidak di tindak, berarti ikut membiarkan dalam kesalahan. Apalagi PDAM itu atas nama pemerintah,” tuturnya.

BACA JUGA : 

Perusahaan Sawit Setengah Hati Bangun Kebun Plasma, DPRD Kubar Gulirkan Pansus

Sementara Menurut H.Zainuddin Thaib air minum adalah hajat hidup orang banyak. Maka pemerintah dan PDAM jangan saling lempar tanggungjawab. Sebab politisi partai Golkar itu merasa aneh. Pemerintah justru mengeluarkan izin telsus di atas intake PDAM. Ia menduga izin tersebut dikeluarkan tanpa advish teknis dari dinas terkait.

“Ini kan dari periode yang lalu sudah mencuat masalah ini. Pernah kami tanyakan berkaitan dengan telsus yang ada di Royoq itu kayaknya semuanya lempar batu sembunyi tangan. Ini kalau melalui analisa dampak lingkungan secara sehat pasti LH tidak merekomendasikan di situ,” katanya.

“Atau mau tunggu kami bentuk pansus dulu, buat rekomendasi dulu ke bupati ya bisa repot kalau begitu,” ujar kakak kandung H.Acong yang kini duduk sebagai wakil ketua DPRD Kubar.

BACA JUGA : 

248 Ribu Hektar Lahan HGU Dikuasai Perusahaan Sawit, Tapi Plasmanya Belum Jelas

Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan Potit langsung menawarkan dua opsi. Yaitu salah satunya harus dipindahkan.

“Kalau kita sayang telsus ya telsus di situ, kalau kita menganggap bahwa PDAM itu adalah hajat hidup kita Melak Barong dan sekitar ya tergantung pilihan kita. Kami itu sudah kenyang dengan yang namanya dampak buruk dari sawit maupun tambang,” sebutnya.

Kemudian politisi Hanura Yono Rustanto Gamas mempertanyakan izin telsus yang menabrak perda RTRW. Sepengetahuan dia lokasi Royoq tidak diperuntukan bagi pembangunan Pelabuhan atau terminal khusus. Namun justru keluar izin telsus.

“Kalau memang benar itu izin di luar kawasan tata ruang wilayah Kutai Barat kenapa pemerintah provinsi menerbitkan. Setahu kami itu kan di luar izin kawasan untuk Telsus pelabuhan Royoq, itu informasi yang kami dapat dari perizinan sendiri,” tandasnya.

BACA JUGA : 

Tiga Perusahaan Kelapa Sawit di Kubar Terancam Sanksi Administrasi

Wakil ketua DPRD Kubar H.Acong yang memimpin rapat juga sependapat dengan koleganya di gedung dewan. Bahkan menurut pemilik suara terbanyak saat Pileg 2019 itu, ada hal yang ganjil dibalik berbagai izin yang belakangan jadi tumpang tindih.

Contohnya ada Pelabuhan yang dibangun pemerintah era bupati Ismail Thomas justru berada di lokasi yang kini dipersoalkan anggota dewan.

Hanya saja ia tak menyalahkan pemerintah sebelumnya. Sebab izin itu keluar saat perda RTRW belum disahkan.

“Karena sebelum telsus di Royoq ada berdiri duluan pelabuhan Pemda di depannya. Mungkin mereka mengikuti pelabuhan Pemda.  Punya pemda yang ada di Royoq itu juga nggak ada Telsusnya. Tidak bisa digunakan. Mereka beranjak dari situ kalau kita lihat. Seharusnya Pelabuhan pemerintah maupun swasta atau perorangan harus ada izin telsusnya. Karena saya ini sering urus izin telsus juga,” katanya.

BACA JUGA PENJELASAN PEMDA KUBAR SOAL IZIN TELSUS DAN INTAKE PDAM YANG DISOROT DPRD KUBAR

Ini Penjelasan Pemda Kubar Soal Telsus Royoq dan Intake PDAM Tanpa Izin Lingkungan yang Disorot DPRD

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00