Dipenjara Karena Kritik Pembagian BLT, Jamri Lessa: Sekarang Terbukti Kan !

KBRN, Sendawar : Pegiat media sosial Jamri Lessa (JL) buka suara pasca heboh pemberitaan media soal carut-marut pengelolaan dana desa di Kabupaten Kutai Barat.

Pria 52 tahun itu jadi perbincangan warganet di sosial media Face Book dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya ia baru saja keluar dari penjara karena melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang membuat dirinya mendekam di balik jeruji selama 8 bulan serta denda Rp 500 juta subsider satu bulan kurungan penjara.

Kasus yang menjerat JL bermula dari unggahannya di sosial media face book pada 29 Mei 2020 silam. Ia menyororti pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dinilai kurang tepat sasaran.

Kritikannya soal pembagian BLT dan menyinggung auditor itu belakangan dipersoalkan pegawai Inspektorat hingga melapor ke polres Kubar. Kemudian pada 23 september 2020 polisi menetapkan JL sebagai tersangka hingga akhirnya divonis bersalah dalam sidang pengadilan 4 Februari 2021.

Setelah menghirup udara bebas, nama Jamri Lessa kembali dikait-kaitkan dengan berita soal BLT serta 240 temuan Inspektorat terhadap pengelolaan dana desa yang diungkap Kepala Inspektorat Kubar RB. Bely.

Jamri yang dikonfirmasi awak media Selasa (15/6/2021) mengaku tak ambil pusing dengan anggapan dirinya menyebarkan berita bohong alias hoax.

“Dalam statment saya mengatakan bahwa kalau mau tahu pembagian BLT itu benar dan tepat sasaran pihak auditor tanya langsung dengan masyarakat penerima, benar sudah terima atau belum lalu kalau sudah terima apakah yang bersangkutan berhak terima atau tidak berhak,"ujarnya.

“Saya menyebut pembagian BLT itu banyak yang tidak tepat sasaran. Dan sekarang terbukti Kepala Inspektorat sendiri mengakui BLT banyak yang di bagikan pada saudaranya petinggi, iparnya, kakaknya, adiknya atau sepupunya. Ini sebagai mana berita yang dirilis RRI baru-baru ini,” urai Jamri Lessa.

BACA JUGA : Keluar Penjara Karena Tersandung UU ITE, Jamri Lessa: Saya Tidak Malu Pernah Masuk Penjara

Jamri Lessa - Pegiat Media Sosial (Foto Dok RRI 3/5/2021)

Pernyataan Jamri itu merujuk berita https://rri.co.id/samarinda yang berjudul: Kepala Inspektorat Kubar Bongkar Carut Marut Pengelolaan Dana Desa.

Sebab kepala Inspektorat Kabupaten Kutai Barat RB. Bely Djunedi Widodo pernah mengungkapkan pandangannya mengenai kampung dengan kategori mandiri tetapi penerima BLT maupun Program Keluarga Harapan (PKH) tetap banyak. Untuk mengurangi angka kemiskinan menuru Bely memang tak semudah membalikan telapak tangan. Tetapi fakta bahwa warga kurang mampu ditengah status desa mandiri harus jadi analisa dan evaluasi pemerintah kampung, kecamatan dan kabupaten. Sebab ada indikasi penerima BLT sudah berkurang tetapi tetap diberikan hanya karena sudah dianggarkan.

“Ini yang terjadi, kan udah terlanjur dianggarkan dihabisin. Saudaranya dikasih, kakak iparnya dikasi, sepupunya dikasi bukan penduduk situ juga dikasi. Akhirnya jadi temuan padahal BLT ini termasuk penanganan covid ini hukuman maksimal hukuman mati karena kondisi darurat,” ungkap kepala pengawas internal pemda itu saat rakor Petinggi-BPK se Kutai Barat di aula ATJ Kantor Bupati Kubar Rabu (9/6/2021).

Tak sampai disitu, Ia juga sedih mendengar BLT dipotong petinggi dengan alasan tak jelas.

“Jadi harapan saya jangan ada pemotongan lagi untuk BLT. Saya paling marah ini kalau ada pemotongan untuk masyarakat miskin. Saya paling nggak suka orang udah susah kok dipotong. Kalau ada yang seperti itu dosanya berkali-kali,” sesalnya.

Nama Jamri Lessa lagi-lagi dikaitkan dengan pemberitaan seputar hasil temuan Inspektorat Kutai Barat. Sebab kepala Inspektorat menyebut sejak 2015-2020 ada sekitar 240 temuan terhadap dugaan penyelewengan dana desa. Ironinya pihak-pihak yang merugikan keuangan negara itu bandel dan tidak segera mengembalikan temuan inspektorat meski berkali-kali diingatkan.

“Temuan untuk kampung ini sudah kita inventarisir mungkin ada 240 lebih lah. Untuk kampung-kampung, tapi yang lainnya saya ngga ingat pasti datanya. Itu sejak 2015 ada dana desa,” sebut RB.Bely saat dikonfirmasi wartawan di kantor Inspektorat kompleks Pemkab Kubar Senin (14/6/2021).

RB.Bely Dj.W - Kepala Inspektorat Kutai Barat

Sebelum data ini dibuka, Jamri juga dikasuskan atas unggahannya di sosial media yang menyebut “jangan berharap tim auditor, tim auditor itu paling-paling sampai di kantor petinggi saja. Kalau sudah dapat senyum persahabatan biasanya selesai masalah,” tulis Jamri Lessa di Group Face Book Keluhan dan Saran Warga Kubar dan Kaltim Ibu Kota NKRI pada 29 Mei 2020.

Kata-kata ‘Senyum Persahabatan’ itu dipersoalkan lantaran dinilai mencemarkan nama baik auditor sehingga membuat masyarakat jadi tidak percaya dengan tim pemeriksa.

Kalimat senyum persahabatan ini menurut Jamri Lessa tidak perlu diperdebatkan apalagi mengaitkan dengan hasil temuan Inspektorat yang diungkap ke media saat ini.

“Penegakan hukum itu tidak mengenal kata bersahabat,” sebut Jamri.

Hanya saja ia menilai jika temuan inspektorat soal kerugian negara yang belum dikembalikan bertahun-tahun itu benar, maka auditor bisa mengevaluasi kinerjanya sendiri.

Sebab dana desa diberikan pemerintah untuk mempercepat pembangunan di pelosok-pelosok kampung. Sehingga jika ada yang disunat oknum tertentu maka wajar masyarakat menuntut keadilan.

“Sekarang terbukti sejak tahun 2015 sampai saat ini tahun 2021 berarti ada 6 tahun temuan tersebut belum diproses,” ungkap Jamri.

Inspektorat kata dia bisa melimpahkan ke aparat penegak hukum jika temuan itu tidak segera ditindaklanjuti. Agar tidak ada lagi istilah senyum persahabatan yang dianggap menistakan auditor.

BACA JUGA : Inspektorat Kubar Sebut Ada 240 Temuan Penyelewengan Dana Desa Sejak 2015, Mayoritas Belum Dikembalikan

Kepala Inspektorat RB. Bely juga akhirnya membeberkan alasan mereka melaporkan Jamri Lessa ke APH.

Menurutnya di Inspektorat sendiri sudah ada SOP ketat yang dibuat untuk menjaga integritas seorang auditor.

Pertama sebelum ditugaskan, Inspektorat sudah membuat surat tugas sekaligus surat peringatan baik kepada pihak yang diperiksa maupun Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

“Dalam surat tugas yang dari kami mereka dilarang menerima, kalau surat tugas yang ke mereka itu dilarang memberikan dalam bentuk apapun. Kalau ada laporan saya panggil langsung saya tindak,” katanya.

Kedua tim APIP juga disiapkan anggaran konsumsi sendiri sehingga tidak perlu disiapkan pihak yang diperiksa.

“Minum aja kadang-kadang teman-teman kami takut loh, makan itu sendiri dilarang. Di kampung itu mereka bawa sangu sendiri teman-teman disini. Sejak jaman saya itu,” sebut Bely.

SOP itu lanjut Bely sudah jadi komitmen dari semua tim APIP. Sehingga saat dituding ‘jangan berharap tim auditor’ seperti dalam unggahan Jamri Lessa pihak Inspektorat langsung keberatan.

“Makanya kasus yang satu itu kan (Jamri Lessa) saya adukan. Saya berani karena saya tahu sudah komitmen disini kami ngga ada yang kaya gitu. Ya udah jadi ini pencemaran nama baik,” terangnya.

Meski begitu Bely mengaku ada pihak-pihak yang mengatasnamakan tim Inspektorat turun ke desa-desa atau ke OPD sebagai makelar kasus atau temuan. Setelah diselidiki ternyata bukan dari Inspektorat.

“Makanya saya buat surat edaran ke seluruh kepala kampung semua OPD juga bahwa tidak ada namanya pegawai Inspektorat bisa mengatur temuan, menyelesaikan ini nanti gak jadi temuan yang seperti itu. Karena ini ada beberapa petinggi yang dimintain duit soalnya. Ini saya bisa ngatur nih, ternyata setelah kita selidiki bukan pegawai inspektorat, ngga ada yang namanya ini ngga ada yang wajahnya ini ngga ada,” jelas RB Bely.

Sang Inspektur mengakui adukan Jamri Lessa ke APH karena auditor merasa tersinggung dengan tuduhan senyum persahabatan semua masalah beres. Hal itu bisa mengindikasikan seolah-olah Auditor gampang disuap.

“Contohnya kaya kemarin jangan percaya dengan auditor, dengan hanya salaman senyuman, beres. Itukan sudah menuduh, makanya kami kasuskan itu. Auditornya kan banyak, untung polisinya ngga tersinggung juga, kan di kepolisian ada auditor juga,” ujarnya.

Bely Djunedi mengatakan pihaknya tidak serta merta menyeret seseorang  ke APH tanpa bukti yang kuat. Termasuk pihak-pihak yang terindikasi melakukan penyelewengan dana desa.

Selain itu Inspektorat katanya akan mengadukan ke APH jika temuan mengarah ke tindak pidana korupsi. Hanya saja untuk membuktikan indikasi korupsi perlu dilakukan audit mendalam maupun audit investigasi. Kemudian unsur korupsi itu sendiri juga dibuktikan dengan adanya niat pelaku berbuat jahat atau mens rea.

“Bukannya kita nggak mau menindaklanjuti pengaduan yang masuk ini kita jadwal. Tidak bisa serta-merta begitu, kecuali memang itu laporan pengaduan indikasinya memang sudah bisa kita tentukan ini tipikor langsung kita limpahkan ke APH.

“Kami segera tindaklanjuti temuan siapapun apakah itu dari BPK maupun APIP, bisa inspektorat bisa BPKP. Segera kita tindak lanjuti. Kalau itu nanti mens reanya ke arah tindak pidana korupsi kami akan limpahkan ke APH,” pungkasnya.

BACA JUGA : Tak Mampu Bayar Kerugian Negara Bisa Pakai Jaminan, Tapi Koruptor Akan Dikejar Sampai Mati Ahli Waris Juga Ikut Bertanggungjawab

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00