Inspektorat Kubar Sebut Ada 240 Temuan Penyelewengan Dana Desa Sejak 2015, Mayoritas Belum Dikembalikan

KBRN, Sendawar : Kepala Inspektorat Kabupaten Kutai Barat (Kubar) RB.Bely Djunedi Widodo akhirnya membongkar hasil temuan terkait dugaan penyelewengan dana desa.

Tak tanggung-tangung sejak 2015-2020 ada 240 lebih temuan yang mengarah ke tindak pidana korupsi karena ada kerugian negara. Temuan ini belum termasuk dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemkab Kubar.

“Temuan untuk kampung ini sudah kita inventarisir mungkin ada 240 lebih lah. Untuk kampung-kampung, tapi yang lainnya saya ngga ingat pasti datanya. Itu sejak 2015 ada dana desa,” sebut RB.Bely saat dikonfirmasi wartawan di kantor Inspektorat kompleks pemkab Kubar Senin (14/6/2021).

“Yang sudah kita proses ini bahkan sejak tahun 2000 Kutai Barat berdiri itu masih ada. Tapi itu sudah habis. Tinggal 2009 ke sini sampai 2015/2016 waktu adanya dana desa itu. Ini kita sudah ada aplikasi untuk mempermudah pelacakan dan itu ngga akan hilang,” ucapnya.

Menurut Bely hingga pertengahan 2021 ada 100 lebih temuan yang sudah ditindaklanjuti. Sisanya belum dikembalikan. Kendati demikian hanya satu desa dengan 4 tersangka yang akhirnya dijerat Aparat Penegak Hukum (APH).

Meski tak menyebutkan jumlah kerugian negara, namun temuan yang melebihi jumlah kampung (190 kampung) seolah menjadi catatan ditengah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih pemkab Kubar selama 5 kali berturut-turut.

“Istilahnya lagi bersih-bersih juga ini, dengan temuan-temuan lama sebelum saya ada di sini masih ada sisa-sisa, tadi baru saya inventarisir,” katanya.

BACA JUGA : Tak Mampu Bayar Kerugian Negara Bisa Pakai Jaminan, Tapi Koruptor Akan Dikejar Sampai Mati, Ahli Waris Juga Ikut Bertanggungjawab

Bely mengaku Inspektorat hanya sebagai instansi pembina. Sedangkan pihak yang berwenang memproses hukum adalah APH seperti Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Prinsip pengawasan dari inspektorat itu sebenarnya adalah pembinaan. Karena ini internal dimana persetujuan utamanya adalah pengamanan atau pengembalian aset dalam bentuk uang atau barang terutama uang, ini prinsip,” jelasnya.

Bely mengatakan tidak ada batas waktu bagi Inspektorat untuk memaksa para pihak menindaklanjuti hasil temuan. Yang ada batas waktu hanya audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yakni 60 hari setelah laporan diserahkan wajib ditindaklanjuti.

“Tergantung dari BPK nya, kalau keuangan biasanya kurun waktu bisa 60 hari, tapi kalau ada yang perlu didalami juga ya tergantung rekomendasinya BPK. Bisa ada yang sampai 3 bulan, kemarin ada yang sampai Desember karena memerlukan pendalaman tapi rata-rata kalau dari sisi keuangan kita juga makai yang digunakan oleh BPK. Tapi prinsip secara aturan ngga ada tertulis 60 hari itu, tapi kami mengikuti dari yang berlaku umum dipakai oleh BPK,” ujarnya.

BACA JUGA : Kepala Inspektorat Kubar Bongkar Carut Marut Pengelolaan Dana Desa

RB. Bely - Inspektur Daerah Kutai Barat. (Foto depan ruang konsultasi kantor Inspektorat Kubar) Senin 14/6/2021.

Meski begitu ia mengaku sudah berulang kali meminta kepala desa, perangkat kampung maupun pihak-pihak yang terlibat penyalahgunaan dana desa untuk segera mengembalikan. Hanya saja tetap bandel.

“Beberapa yang masih bandel udah kita surati, kan kita ada surat penegasan namanya, setelah temuan kita penegasan 2 bulan atau 1 bulan  kita nagih supaya ditindaklanjuti. Kalau beberapa kali kita sudah membuat surat penegasan tidak ditindaklanjuti biasanya kami panggil dalam bentuk pertanggungjawaban.

Nah ini  bahasanya sudah agak keras karena sudah ada perintah secara tegas dari Presiden dari Depdagri agar percepatan tindak lanjut, karena  nanti kalau tidak segera ditindaklanjuti kami akan menyerahkan ke APH,” tegas Bely.

BACA JUGA : Bupati Sebut Tukang Lapor dan Cari-cari Kesalahan, LSM Fakta Buka Suara

Menurut dia tidak semua temuan BPK atau Inspektorat yang berkaitan dengan penyelewengan anggaran bermuara ke tindak pidana korupsi. Sebab untuk masuk kategori korupsi harus ada niat jahat pelaku atau mens rea.

“Pengembalian itu belum tentu itu tipikor juga, mungkin masih dalam ranah administrasi. Kita himbau tapi kalau sudah indikasi tipikornya kuat itu langsung kita serahkan. Contohnya kayak kemarin itu (kampung) Dasaq kita imbau nggak mau mengembalikan itu indikasi tipikor jelas ya sudah teman-teman dari aparat yang melakukan lanjutan dan kebetulan penghitungan kerugian negaranya dari BPKP,” katanya.

“Kalau memang masih bisa dibina pelan-pelan dibina, lama-lama enggak bisa juga ya dibinasakan,” sambungnya.

RB. Bely Dj.W - Saat wawancara dengan Wartawan di ruang kerja kantor Inspektorat

Bely menyebut semua kerugian negara yang terbukti disalahgunakan harus dikembalikan dan akan tetap tercatat sampai mati. Bahkan ahli waris ikut tanggungjawab.

“Jadi temuan itu enggak akan kami hilangkan dan kami nggak bisa menghilangkan pasti akan muncul terus dan ditanya terus. Kan kami dimonitor oleh Irjen Dagri  dan BPK. Kami kalau tidak ditindaklanjuti mungkin ada kategori yang meninggal, pensiun terus memang secara ekonomi tidak mampu kan itu ada analisis dampak nanti. Tapi kalau itu bukan tipikor.

Kalau indikasi tipikor ahli waris ikut. Sekarang ada aturannya sampai ke ahli waris. Agak keras sekarang kalau temuan itu memang mengarah kerugian negara yang mengarah ke tindak pidana korupsi jelas-jelas mens rea nya kesengajaan ya kami enggak bisa ada analisis ekonomi sama sosialnya,” terang RB. Bely.

Yang dimaksud dengan analisa dampak sosial dan ekonomi adalah kemampuan ekonomi dari pelaku. Itupun tidak serta merta menghilangkan kewajibannya. Proses analisa itu akan dilakukan oleh majelis pertimbangan kabupaten yang dipimpin sekertaris daerah.

“Sebentar lagi kita buat untuk yang lama-lama. Jadi intinya kami tidak berupaya untuk tidak ditindaklanjuti atau menutupi, ini memang ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ini baru saya buat surat untuk menagih temuan-temuan yang masih tertunggak,” bebernya.

BACA JUGA : Buka Rakor Petinggi-BPK, Bupati Kubar Sebut Banyak Kades Dilaporkan Ke APH : Kalau Bersih Jangan Takut !

Bahkan dalam aturan terbaru seseorang yang tidak mampu kembalikan kerugian negara wajib menyerahkan jaminan harta benda. Jika tidak sanggup bayar akan disita dan dilelang untuk negara.

“Kita kasi waktu biasanya dari satu bulan, tapi kalau memang dia nggak punya dana saat ini juga bisa membuat SKTJM (Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak) itu dengan jaminan. Dan itu sudah kita pakai semua termasuk sisa-sisa temuan yang belum ditindaklanjuti, sebagian besar sudah ada SKTJM-nya. Jadi kalau nanti dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan tidak bisa menindak lanjuti kita jual asetnya jadi milik daerah,” ungkap Bely yang sudah 35 tahun bertugas sebagai auditor tersebut.

Adapun SKTJM hanya berlaku 2 tahun. Selain itu jika petinggi aktif maka gajinya akan dipotong sampai lunas piutangnya.

“Jadi nanti kalau pakai SKTJM paling banter 24 bulan kaya agunan bank. Ada juga beberapa kemarin yang dipotong dari penghasilan siltapnya gajinya selama 24 bulan sehingga selama 24 bulan petinggi itu ngga dapat gaji. Kalau ada SKTJM dia tidak mengganti kalaupun di APH pun akan dipertimbangkan. Kecuali sudah buat SKTJM sampai batas waktu yang ditentukan dia tidak bisa membayar kita ambil alih. Apalagi  mens reanya tipikor ya kita lanjutkan walaupun ada jaminan,” katanya.

BACA JUGA : Ini Modus Operandi Petinggi Slewengkan Dana Desa Menurut Polisi-Jaksa

Sementara itu anggaran yang dikembalikan lanjut Bely harus dimasukan dalam kas desa dan tercatat sebagai sisa lebih penggunaan anggaran tahun sebelumnya (SILPA). Hal itu untuk menghindari prinsip gali lubang tutup lubang.

“Khusus kampung atau desa nanti harus dilengkapi dengan APB-KAM bahwa memang setorannya itu menjadi Silpa dan itu masuk di APBD Kampung perubahan atau di APBD tahun berikutnya, harus nampak.

Karena diindikasikan ada temuan itu dia ngambil uang yang baru untuk nutup yang lama, nah itu saya udah buat surat bahwa kecamatan sama DPMK nanti saat verifikasi APB-KAM  itu harus nampak pendapatan lain-lain atau silpanya nampak. Bahwa ini memang penyetoran yang tahun-tahun sebelumnya sehingga itu bisa digunakan untuk perencanaan kegiatan di tahun depan,” ulasnya.

Dia melanjutkan “selama ini kita indikasikan seperti itu. Karena kalau kita suruh setor ke kas daerah kasihan masyarakat kampungnya, itukan dana kampung. Kalau sudah setor ke kas daerah nanti kasihan kampung, makanya kita utamakan stor ke kas kampung tapi dengan catatan itu harus masuk ke Silpa. Nah ini yang sedang kita benahi,” tandas Bely.

Kantor Inspektorat - Kompleks Pemkab Kubar

Dengan berbagai pertimbangan itu Bely menolak disebut ada pembiaran meski temuan sudah bertahun-tahun.

Bahkan dari catatan inspektorat ada temuan dari tahun 2009 juga belum dikembalikan. Sebagai efek jera maka inspektorat akan memberikan rekomendasi ke tim baparjakat. Namun itu hanya berlaku untuk PNS.

“Ya satu sisi memang dari sisi SDM juga, tapi juga bandel. Saya bicara terus terang aja bandel memang. Kalau sudah bandel jadi catatan. Nah saya udah ngomong juga kemarin ke pak bupati bahwa ini akan jadi catatan kami tim baperjakat yang bandel-bandel ini. Kalau dia ngga ini ya saya ngga rekomendasikan.

Mulai tahun kemarin sudah mulai minta rekomendasi kami bahwa orang yang pindah , orang yang nanti ikut promosi harus ikut rekomendasi bahwa tidak ada masalah hukum. Ini saya sudah buat SOP nya seperti itu.

Jadi sekarang yang pindah harus rekomendasi saya, nggak punya utang nanti dicek, dikaji disini. Kalau sudah dicek teman-teman disini nggak ada, baru saya buat rekomendasi. Tapi kalau masih punya utang yang ngga kita rekomendasi, kita tagih malah,” tutur kepala Inspektur daerah ini.

Salah satu upaya menekan penyalahgunaan dana desa menurut Bely adalah peran aktif camat. Sebab camat punya tugas memverifikasi APB-Kam. Selain itu masyarakat juga diminta ikut mengawasi. Pasalnya Inspektorat sendiri mengalami keterbatasan personil. Sebab saat ini dari kebutuhan minimal 54 orang baru ada 25 orang auditor. Padahal seharusnya Ispektorat memiliki 100 auditor.

“Ini memang jadi tantangan kami dengan geografi, demografi dan total kampung yang 190 dibandingkan dengan tenaga personil kita cukup kewalahan juga. Ini aja pengaduan cukup banyak. Bukannya kita nggak mau menindaklanjuti pengaduan yang masuk ini kita jadwal. Tidak bisa serta-merta begitu, kecuali memang itu laporan pengaduan indikasinya memang sudah bisa kita tentutkan ini tipikor langsung kita limpahkan ke APH,” tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00