Bupati Sebut Tukang Lapor dan Cari-cari Kesalahan, LSM Fakta Buka Suara

KBRN, Sendawar : Kalian hati-hati dengan Fakta, kemarin 43 kampung dilaporkan.

Begitulah ucapan bupati Kutai Barat (Kubar) FX.Yapan kepada ratusan kepala desa saat membuka rakor Petinggi dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Gedung ATJ Kantor Bupati Kubar Rabu (9/6/2021).

Yapan menyebut salah jika kepala desa atau petinggi menganggap mereka diperiksa Aparat Penegak Hukum (APH) karena laporan bupati.

“Jadi ini bukan maunya bupati, salah kalau kalian menduga ini karena bupati (yang melapor),” katanya.

Meski begitu orang nomor satu di Kutai Barat ini meminta petinggi dan BPK tidak perlu takut diperiksa jika sudah bekerja sesuai aturan.

“Yang tau takut itu apabila kerjanya memang tidak sesuai. Nah itu takut dia. Tapi kalau kerja sesuai, apa yang ditakuti. Orang mau cari paku bengkok ya namanya manusia pasti ada tapi jangan merugikan negara,” tandas Yapan.

Politisi PDI Perjuangan itu bahkan mengaku dirinya juga dilaporkan ke APH hanya karena ada proyek jalan ke rumah pribadinya di Kawasan Busur Kelurahan Barong Tongkok.

“Saya aja dilaporkan orang kemana-mana. Membangun jalan menuju tempat saya, bukan tempat saya itu memang pemukiman dilapor, ya saya layani,” sebut Yapan.

BACA JUGA : Buka Rakor Petinggi-BPK, Bupati Kubar Sebut Banyak Kades Dilaporkan Ke APH : Kalau Bersih Jangan Takut !

BUpati Kubar FX.Yapan berbincang dengan Wakil Bupati Edyanto Arkan, Ketua DPRD Ridwai dan Dandim 0912 Kubat Letkol Infantri Anang Sofyan Effendi usai pembukaan Rakor Petinggi-BPK di gedung ATJ Kantor Bupati Rabu (9/6/2021).

Ucapan bupati itu akhirnya ditanggapi Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Akuntabiltas dan Transparansi (Fakta) Kubar Hertin Armansyah.

Dia menilai secara etika orang pribadi atau lembaga yang melaporkan suatu perkara tindak pidana tak seharusnya dibuka depan publik.

“Pertama ingin kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak perlu keberatan mestinya hal tersebut dirahasiakan. Karena bisa saja memicu persoalan lain yang apabila ada pihak yang tidak memahami apa sebenarnya tujuan kami melakukan  laporan kepada APH terhadap beberapa oknum  Petinggi yang kita laporkan sebagaimana yang disebutkan Bupati itu,” ujar Hertin dalam keterangan pers di Sendawar Sabtu (12/9/2021).

Hertin menjelaskan laporan terhadap 43 kades ke APH atas dugaan tindak pidana korupsi bukan bermaksud menyudutkan pemerintah apalagi punya sentimen pribadi dengan bupati.

“Laporkan itu bukan karena tujuan pribadi namun itu adalah kepentingan masyarakat Kutai Barat, demi kemajuan masyarakatnya sehingga tidak perlu kami kaitkan dengan pribadi,” katanya.

BACA JUGA : 40 Kades di Kutai Barat Dilaporkan LSM FAKTA ke APH

Dia mengaku masyarakat maupun LSM punya peran sebagai kontrol kebijakan pemerintah termasuk pengawasan dana desa. Apalagi kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Menurut Hertin pemerintah telah menggelontorkan anggaran dana desa yang nilainya miliaran rupiah. Bahkan satu kampung bisa mengelola dana hingga Rp 2,5 miliar per tahun. Jumlah yang sangat fantastis jika dibanding dengan era pemerintah sebelumnya yang hanya mendapat 250 juta per kampung.

“Ini yang menjadi persoalan apabila tidak dilakukan kontrol sosial atau kontrol secara penuh oleh masyarakat. Bukan kita menyalakan tapi kita menyayangkan sikap Bupati yang justru tidak mendukung masyarakat melakukan upaya kontrol sosial tersebut,” tandas Hertin.

Dia menegaskan tak sepantasnya oknum yang menyelewengkan dana desa dilindungi. Justru ada sisi positif dengan laporan LSM Fakta ke APH. Buktinya ada beberapa oknum petinggi atau kepala desa yang mengembalikan dana yang diselewengkan secara sengaja maupun tidak sengaja karena kesalahan administrasi.

Hertin Armansyah (Foto tangkapan layar Yotube Hert Kubar)

Kemudian soal pernyataan bupati yang menyebut dirinya juga dilaporkan ke APH, menurut Hertin tak perlu dipersoalkan. Karena bupati adalah pejabat negara yang punya wewenang mengelola anggaran pemerintah.

“Ini juga kami tegaskan bahwa bagian dari kontrol publik terhadap kinerja pemerintah karena yang dikelola pemerintah itu adalah keuangan negara yang berasal dari masyarakat. Yang seyogyanya dibelanjakan dan gunakan sesuai kebutuhan masyarakat dan membangun daerah yang kita cinta agar lebih maju dan sejahtera,” ulas Hertin Armansyah.

“Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami tidak bermaksud mendiskreditkan pihak manapun termasuk bupati tapi yang kami lakukan ini adalah mendorong agar pengelolaan dana tersebut tidak hanya berfokus pada hal-hal yang tidak menunjukkan kemajuan di Kutai Barat,” terangnya.

BACA JUGA : Ini Modus Operandi Petinggi Slewengkan Dana Desa Menurut Polisi-Jaksa

Hertin menyebut pemerintah mestinya memiliki indikator-indikator untuk menilai efektivitas dan manfaat  dari besarnya dana yang masuk ke desa.

“Apa sebenarnya yang telah dibangun karena ini harus dilihat  out-putnya  secara jelas bukan serta-merta mengeluarkan dana itu sesukanya tapi tidak ada pembangunan yang berarti di desa-desa,” bebernya.

Hertin Armansyah - Ketua LSM FAKTA Kutai Barat

BACA JUGA : Kepala Inspektorat Kubar Bongkar Carut Marut Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa sejatinya adalah hal yang wajib. Hal itu seperti tertuang dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

“Peran masyarakat ada dasar hukumnya juga. Undang-Undang Nomor 6. Yaitu memantau pembangunan desa ini partisipasi, jadi masyarakat mengawasi. Presiden dan Menteri Keuangan kemarin udah nyatakan agar masyarakat ikut mengawasi penggunaan dana desai ni,” ujar kepala Inspektorat Kabupaten Kutai Barat RB. Bely Djunedi saat rakor petingi-BPK di kantor Bupati Kubar 9 Juni lalu.

Bely tak mempersoalkan jika masyarakat mengadukan penyelewengan dana desa ke Inspektorat maupun APIP.

“Jangan salahkan kalau nanti banyak surat pengaduan dari masyarkat, ini ada dasar hukumnya” tandas Inspektur Daerah Kubar ini.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00