Kepala Inspektorat Kubar Bongkar Carut Marut Pengelolaan Dana Desa,

KBRN, Sendawar :  Kepala Inspektorat Kabupaten Kutai Barat (Kubar) RB.Bely Djunedi Widodo memaparkan sejumlah temuan terkait pengelolaan dana desa di Kutai Barat.

Mayoritas temuan terkait dengan administrasi pemerintah maupun laporan keuangan.

Carut marut itu terjadi salah satunya akibat ketidaktahuan kepala kampung mengenai regulasi dan tata kelola pemerintah desa serta tidak adanya keterbukaan.

Perencanaan dan Verifikasi Laporan

Bely menjelaskan pengelolaan keuangan di tingkat desa saat ini sudah ada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dimana dalam Siskeudes sudah ada penjabaran secara lengkap mengenai tata kelola keuangan desa dan dilengkapi petunjuk pelaksana hingga sistem pengendalian internal (Built- in Internal Control).

Sayangnya belum semua kepala desa memahami aplikasi Siskeudes tersebut. Contohnya untuk verifikasi laporan keuangan. Seharusnya semua laporan keuangan diverifikasi sekertaris kampung baru diserahkan ke petinggi.

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, sekertaris kampung (Sekam) sebagai verifikator wajib melakukan verifikasi dan mengecek kebenaran dari bukti-bukti pengadaan yang dilakukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Namun rata-rata hasil audit Inspektorat verifikasi tidak jalan.

“Tim kami masuk itu selalu ada temuan sampai ada yang masih fiktif. Masih berani-beraninya SPJ ada tapi kegiatan atau barangnya nggak ada. Nah untuk ke depan saya udah kerja sama dengan teman-teman APH. Kita agak sedikit keras untuk hal-hal yang sifatnya fiktif. Karena kalau sudah fiktif itu udah ada niat nggak bener. Kok masih berani gitu loh,” ujar Bely saat memaparkan materi tentang Pengawasan Keuangan Desa dalam acara rakor Petinggi-BPK se-Kubar di Gedung ATJ Kantor Bupati Rabu (9/6/2021).

Kepala Inspektur daerah ini menjelaskan, semua desa wajib menampilkan rencana kegiatan dan laporan keuangan secara terbuka di kantor desa. Namun masih ada desa yang tidak transparan.

“Saya lihat banyak yang belum menampilkan depan kantor. Padahal murah aja tuh bikin banner. Mulai dari hasil Musrenbang, RKP, RKA, Pengunaan dan laporan harus ditampilkan,” katanya.

Kemudian sebagai bentuk partisipasi maka desa harus melibatkan masyarakat dalam merencanakan kegiatan kampung. Dan yang terpenting skala prioritas kampung juga harus sesuai dengan skala priorotas yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Jangan hanya bangun jalan terus. Padahal skala prioritas kita di 2021 ini sudah berubah. Sudah muncul peraturan Menteri Desa Nomor 13 itu. Namanya prioritas ini adalah hal yang utama yang harus dilaksanakan, setelah itu dilaksanakan baru yang lainnya. Ini masih pembangunan jalan terus,” ucapnya.

BACA JUGA : Buka Rakor Petinggi-BPK, Bupati Kubar Sebut Banyak Kades Dilaporkan Ke APH : Kalau Bersih Jangan Takut !

Orientasi pembangunan yang mengutamakan pembangunan fisik ini justru sering jadi objek temuan.

“Pembuatan jalan ini hasil temuan kami banyak yang bermasalah. Sebagian besar yang di SPJ-kan itu RAB nya bukan real-nya. Seharusnya uang dipertanggungjawabkan itu real-nya, kalau ada sisa jadi Silpa, jangan dihabiskan. Ini rata-rata temuan kami seperti itu. Dihabiskan, begitu cari tau untuk apa bingung.

Kedua banyak kami masuk itu SPJ nggak ada. Masa SPJ ngga ada kwitansi ngga ada gimana sih, padahal sudah  ada Siskeudes. Buku kas gak ada buku pajak enggak ada,” ulas Bely dihadapan ratusan petinggi serta BPK.

Sistem lelang dan swakelola

Selanjutnya tentang pengadaan barang dan jasa. Menurut Bely kepala desa boleh melakukan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme tender. Hal itu berlaku untuk jenis barang dan jasa yang nilainya ditentukan dengan peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan (LKPP) Barang/Jasa.

“Peraturan LKPP Nomor 12 ada lelang tapi prinsipnya adalah tetap swakelola. Jadi itu bisa pembelian langsung. Contohnya pengadaan komputer.  Metodenya bisa beli langsung atau menggunakan 2 penyedia,” sebut Belly.

Sebagai acuan dalam LKPP Nomor 12 disebutkan pengadaan langsung adalah barang dengan nilai Rp 10.000.000. Kemudian barang dengan nominal sampai dengan Rp 20.000.000 bisa menggunakan penyedia dengan negosiasi. Sedangkan diatas Rp 200.000.000 dengan lelang.

“Selama belum ada peraturan bupati mungkin kita pakai ini sebagai  acuannya. Tapi intinya itu untuk penyediaan sarana atau hal-hal yang digunakan untuk swakelola tadi. Contohnya kalau kita bikin jalan swakelola tetapi diutamakan padat karya. Tapi untuk beli semennya melalui penyedia,” urai Inspektur Daerah RB.Bely, Dj.W.

BACA JUGA : Kelakar Bupati FX.Yapan, Mengaku Sering Buat Rekom ke Perusahaan Tapi Tidak Dapat “Uang Minyak”

Bely menyebut seharusnya badan usaha milik kampung bisa mengambil pekerjaan lelang tersebut. Dengan syarat BUMKA sudah berbadan hukum dan asetnya terpisah dari hasil usaha Bumka dan aset desa.

Rakor Petinggi-BPK Se-Kutai Barat Rabu (9/6/2021).

Tujuan Jadi Kepala Desa/Petinggi

Belly Djunedi menilai saat ini banyak orang berebut jadi kepala desa atau BPK. Padahal jika melihat tugas dan tanggungjawabnya cukup berat dan salah-salah bisa masuk penjara. Indikasi kuat perebutan orang nomor satu di desa menurut Kepala Inspektur bisa jadi karena besarnya dana yang masuk desa.

“Tujuan jadi petinggi, BPK apa sih kok banyak berebut? Dengan aturan yang ada berat sebenarnya jadi petinggi. Sekarang apa memang pengabdian atau lihatnya dari dana desanya itu dengan ADD sekarang rata-rata dua miliar perkampung. Apa ini tujuannya? Begitu tanya Bely seolah menyindir kepala kampung yang berebutan jadi orang nomor satu namun belakangan bikin pusing pemerintah. Sebab tidak sedikit petinggi yang berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Jadi pertanyaan sendiri coba bapak Ibu sekalian kok sampai berantem kalau nggak kepilih nanti awas kamu nanti ta lapor. Ini rata-rata pengaduan yang ke saya itu karena nggak kebagian,” cecar Bely.

Lucunya lanjut dia ada perangkat kampung yang saling lapor padahal sama-sama bermental korup.

“Ada yang lucu laporkan malah dia sendiri yang kena. Setelah ditelusuri yang melaporkan itu juga kena. Hati-hati kalau melaporkan itu harus lihat diri sendiri juga bos. Saya udah bersih ngga, nggak macam-macam. Ternyata yang melaporkan juga ini ya kena diri sendiri,” pungkasnya.

Desa Mandiri Tapi Banyak Penerima BLT dan PKH

Berikutnya yang jadi pertanyaan Inspektorat adalah status desa mandiri tetapi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau subsidi lainnya masih tinggi. Meski ia juga tak memungkiri untuk mengurangi angka kemiskinan tak semudah membalikan telapak tangan.

“Ada strategi SDGs yaitu program pemerintah yang berkelanjutan untuk menurunkan angka kemiskinan. Apakah yang (desa) mandiri tadi sudah turun kemiskinannya. Penerima BLT berapa, PKH berapa, masih banyak yang masuk di PKH sama BLT. Kalau mandiri harusnya nggak ada. Dana desa itu sebetulnya hanya stimulus atau perangsang. Mungkin kalau desa udah maju distop dana desanya,” tandas sang Inspektur.

Kondisi itu kata Bely harus jadi analisa dan evaluasi pemerintah kampung, kecamatan dan kabupaten. Sebab ada indikasi penerima BLT sudah berkurang tetapi tetap diberikan hanya karena sudah dianggarkan.

“Ini yang terjadi, kan udah terlanjur dianggarkan dihabisin. Saudaranya dikasih, kakak iparnya dikasih, sepupunya dikasih bukan penduduk situ juga dikasih. Akhirnya jadi temuan padahal BLT ini termasuk penanganan covid ini hukuman maksimal hukuman mati karena kondisi darurat,” tegas kepala pengawas internal pemda itu.

Ia juga sedih mendengar BLT dipotong petinggi dengan alasan tak jelas.

“Jadi harapan saya jangan ada pemotongan lagi untuk BLT. Saya paling marah ini kalau ada pemotongan untuk masyarakat miskin. Saya paling nggak suka orang udah susah kok dipotong. Kalau ada yang seperti itu dosanya berkali-kali,” sesalnya.

BACA JUGA : Untuk Para Petinggi: Dana Desa itu Jangan Diproyekan Tapi Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Perangkat Kampung Harus Pahami Tupoksi

Besarnya dana desa yang rata-rata diatas satu miliar maka diperlukan aparat kampung yang berkompeten dan mumpuni di bidang administrasi, komputerisasi maupun regulasi. Sebab ada indikasi banyak petinggi asal merekrut perangkat kampung tanpa melihat kemampuannya.

“Tugas petinggi ke depan berat sehingga kalau bapak ibu mengangkat perangkat coba ngangkat yang memang kompeten. Punya keahlian keuangan dan ahli komputer karena pakai Siskeudes. Jangan ngangkat yang ngga bisa komputer. Nanti banyak kejadian suru bikin SPJ malah dibikinkan orang lain, bayar lagi. Ini sudah ada kemarin BPK kami temukan SPJ itu dibuatkan,” sebutnya.

Bupati Kubar FX.Yapan berbincang dengan Wakil Bupati Edyanto Arkan, Ketua DPRD Ridwai serta Dandim 0912 Kubar Letkol. Inf Anang Sofyan Effendi Usai pembukaan rakor petinggi di gedung ATJ (9/6/2021)

Pengaduan Masyarakat Soal Tipikor Dana Desa

Inspektorat Kubar sudah menerima banyak pengaduan masyarakat. Bahkan hasil audit ditemukan ada petinggi yang tidak mampu kembalikan kerugian negara hingga akhir masa jabatan.

“Contoh sudah ada karena bandel aja kampung itu. Kita sudah berusaha minta supaya di setor nggak mau juga sampai 2 tahun 3 tahun. Kalau ngga bisa dibina ya sudah binasakan,” paparnya.  

“Catatan saya masih ada beberapa kampung yang belum setor walaupun sudah nggak menjabat kami kejar terus. Kalau enggak mau ya sudah kami limpahkan ke aparat. BPK sudah ada kerjasama dengan APH kalau nggak ditindaklanjuti akan diserahkan kalau nggak sesuai waktunya,” sambung Bely.

Lantas pertanyaannya mengapa banyak pengaduan Tipikor. Ternyata menurut Bely dengan adanya dana desa menghilangkan budaya gotong royong. Sebab masyarakat mulai berpikir semua pekerjaan ada upah atau bayaran.

Kemudian memang adanya niat petinggi melakukan korupsi baik untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain.

“Walaupun yang menikmati bukan bapak ibu tapi orang lain juga ikut menikmati itu termasuk tindak pidana korupsi,” katanya.

BACA JUGA : Ini Modus Operandi Petinggi Slewengkan Dana Desa Menurut Polisi-Jaksa

Adapun jenis Tipikor seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 meliputi kerugian keuangan negara, suap menyuap termasuk penggelapan dalam jabatan.

“Minta uang kepada bendahara tidak dikembalikan atau nanti bendahara mereka-reka untuk SPJ-nya. Pemerasan juga sering. Begitu perusahaan nda kasi uang langsung dipalang jalannya, alasannya uang debu,” bebernya.

Selain itu perbuatan tipikor juga terjadi akibat curang. Misalnya memanipulasi pembangunan atau nepotisme.

“Perbuatan curang ini misalnya bangun jalan harusnya campuran 1,2,3 bikinnya 1,5,7. Begitu dibangun 2 bulan jebol. Kemudian konflik kepentingan dalam pengadaan, ngatur. Istrinya yang mengadakan, suaminya, anaknya yang mengadakan, perangkat desa sendiri yang mengadakan. Banyak ditemukan, saya bukan hanya ngomong memang sudah terjadi ini. Termasuk gratifikasi juga banyak,” sambungnya.

Modus-modus kecurangan itu penyebabnya juga banyak. Mulai dari internal, eksternal maupun integritas seorang petinggi sangat rendah.

“Kenapa orang kok bisa berbuat curang melakukan tindak pidana korupsi. Pertama tekanan dari internal dari pimpinan atau dari teman kantor. Selanjutnya kesempatan. Karena memang yang mengelola itu petinggi. Apalagi petinggi itu merangkap semua sebagai TPK sebagai bendahara. Itu ada, benar hasil audit kami nyatanya seperti itu,” urai RB.Bely.

Lalu ada petinggi yang sengaja membawa uang ke rumah dan tidak disimpan di bank.

“Dia bawa simpan dibawa kasur. Namanya pegang uang kan begitu kepakai dikit nggak apa-apa kita pinjam dulu pinjam dulu lama-lama habis. Bingung mau kembalikan akhirnya bikin SPJ fiktif.

Rasionalisasi pembenaran, ah yang lainnya juga nggak apa-apa kayak gitu pak. Dulu juga seperti ini nggak apa-apa, ya belum ketangkep aja, ini warning (peringatan),” tegas dia.

Tindakan otoritas desa yang menggampangkan masalah itu lanjut Bely masih sering terjadi. Bahkan jika dipertanyakan masyarakat petinggi seolah merasa paling benar.

“Jadi merasa pintar bodohin orang, ah nggak tahu juga mereka ini. Padahal dalam ajaran agama dilarang,” imbuhnya.

BACA JUGA : Lantik 52 Kades, Bupati Kubar FX.Yapan : Tidak Ikut Aturan Urusan Dengan APH

Upaya pemberantasan korupsi

Sebagai upaya pemberantasan korupsi maka pemerintah sudah membentuk tim pengawas secara berjenjang. Mulai dari tingkat desa yaitu BPK, Camat, Inspektorat, BPKP hingga KPK serta Kepolisian maupun Kejaksaan. Selain itu masyarakat juga ikut mengawasi.

Terakhir upaya pencegahan yang dilakukan menurut kepala Inspektorat harus dimulai dengan pengendalian internal.

“Di desa bisa buat peraturan internal sebagai softt control. Kalau masih jebol juga ada pengawas kecamatan. Supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan masih ada APIP. Kalau memang masih jebol juga masih ada Tipikor, ada APH. Masih jebol juga tunggu azab dari yang kuasa,” tegas Bely.

Inspektorat Fasilitasi Desa Bermasalah

Inspektorat sendiri kini membuka loket pengaduan dan ruang konsultasi untuk perangkat desa.

“Asal sebelum ada masalah datang ke kami. Jangan sudah kejadian baru datang. Kami terbuka dan sudah buat ruang konsultasi disebut APIK. Itu untuk konsultasi dan pengaduan,” tutup Bely.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar