Buka Rakor Petinggi-BPK, Bupati Kubar Sebut Banyak Kades Dilaporkan Ke APH : Kalau Bersih Jangan Takut !

KBRN, Sendawar : Bupati Kutai Barat FX.Yapan menyebut ada sejumlah petinggi atau kepala Desa yang takut diperiksa Aparat Penegak Hukum (APH).

Hal itu menurut Yapan menunjukan ada yang tidak beres dalam pengelolaan pemerintahan maupun anggaran. Seharusnya kata Yapan jika merasa bersih tidak perlu takut diperiksa APH.

“Saya tidak mau dengar lagi kalau ada yang tidak mau diperiksa karena itu sudah aturan. Biar kalian minta bantu presiden sana tetap diperiksa. Karena memang pemeriksaan rutin,” ujar Bupati FX.Yapan saat membuka kegiatan rapat koordinasi petinggi dan badan permusyawaratan Kampung (BPK) se-Kutai Barat serta penandatanganan penetapan status indeks desa membangun kabupaten Kutai Barat tahun 2021 di Gedung ATJ Kantor Bupati Kubar Rabu (9/6/2021).

FX.Yapan menjelaskan ada dua jenis pemeriksaan yang dilakukan secara internal pemerintah. Yaitu melalui inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Jika ada penyelewengan dalam anggaran maka masih diberi kesempatan untuk mengembalikan. Namun jika gagal bayar maka akan berurusan dengan APH.

 “Ya masih bersyukur kalau diperiksa inspektorat tapi kalau di APH itu tidak ada lagi ampunnya. Tapi kalau kerja sesuai apa yang ditakuti. Cari paku bengkok namanya manusia tapi jangan merugikan negara. Kalau secara administrasi ndak usah takut kalau sudah melalui proses yang benar. Yang kalian takut itu karena memang kerjanya tidak sesuai,” kata Yapan.

BACA JUGA : Lantik 52 Kades, Bupati Kubar FX.Yapan : Tidak Ikut Aturan Urusan Dengan APH

Apalagi laporan keuangan pemda Kubar selalu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI lima kali berturut turut. Hal itu mencerminkan jika pengelolaan keuangan daerah sudah sangat baik. Hanya saja seluruh jajaran pemerintah harus tetap bekerja sesuai aturan. Termasuk pengelolaan dana desa oleh petinggi dan BPK. Sehingga ia meminta petinggi dan BPK jangan blunder dalam pengelolaan anggaran.

“Saya hanya mengingatkan karena semakin kita WTP pemeriksaan ini semakin ketat. Barang siapa kepala desa, BPK yang berani membuat blunder sendiri tanggung risiko. Ikuti aturan yang ada, maka selamat kalian” tegasnya.

Yapan mengingatkan para kades agar segera berkonsultasi dengan camat maupun pemerintah kabupaten serta inspektorat jika ada yang belum paham. Dan yang terpenting petinggi dan BPK harus sinkron. Sebab menurut Yapan ada indikasi kepala desa dan BPK kerap jalan sendiri-sendiri dalam membangun desa.

“Kalau kalian bekerja itu tidak ada beban pasti kalian enak, tapi kalau kalian bekerja itu ada beban misalnya itu lawan politik saya, itu dulu tidak dukung saya itu pasti kalian bermasalah. Kalau sudah di lantik itu tidak pilih-pilih, semua masyarakat kita,” ucapnya.

Bupati juga menyinggung laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Akuntabilitas dan Transparansi (FAKTA) Kutai Barat terhadap 43 petinggi ke APH. Ia tidak mempersoalkan laporan tersebut karena itu adalah bagian dari pengawasan masyarakat. Bahkan dirinya sendiri juga ikut dilaporkan ke APH hanya karena ada proyek jalan menuju kediaman pribadinya.

“Ada 43 kampung di laporkan FAKTA. Jadi ini bukan maunya bupati. Saya aja dilapor orang kemana-mana. Membangun jalan ke pemukiman dekat tempat saya, dilapor juga. Padahal itu semua sesuai proses. Dari perencanaan, KUA PPAS, disahkan DPR sampai lelang. Tidak serta merta,” lanjut Politisi PDI Perjuangan itu.

“Kalau ada desa-desa yang takut diperiksa itu logikanya pasti ada masalah. Saya Ini di lapor ke mana-mana biarkan saja. Mau periksa saya ya silakan aja, ndak melarang itu hak dia ngomong apa aja itu hak dia,” tandas Yapan.

BACA JUGA : 40 Kades di Kutai Barat Dilaporkan LSM FAKTA ke APH

Mantan ketua DPRD Kubar itu menyebut salah satu cara agar tidak dilaporkan adalah transparan dan bekerja sesuai aturan.

“Ya saya minta para petinggi harus tertib administrasi, tertib waktu etos kerjanya. Jadi apabila para petinggi ini sudah tertib mengikuti proses mekanisme yang ada saya yakin desa itu bisa mandiri. Yang belum mandiri ini karena masih belum tertib,” sambung Yapan saat diwawancarai awak media usai pembukaan Rakor.

“Dengan BPK aja ada jarak dengan masyarakat ada jarak nah itu karena mereka tidak melakukan itu dalam tugas mereka. Dan tidak mungkin desa mengandalkan kekuatan sendiri. Saya aja bupati harus berkoordinasi dengan Kodim, Polres koordinasi dengan semua,” tutur Yapan.

Acara rakor petinggi dan BPK se-Kubar ini seharusnya dihadiri seluruh petinggi di 16 kecamatan. Namun dari 194 desa kelurahan ada 48 yang tidak hadir.

Sementara panitia kegiatan juga menghadirkan narasumber dari Polres Kubar, Kejaksaan, Bank Kaltimtara, Kantor Pajak hingga Inspektorat dan DPMK Kubar.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar