Disorot Akibat Sampah Menumpuk di Ibu Kota, Ini Penjelasan Pemkab Kubar

KBRN, Sendawar : Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kutai Barat Ali Sadikin akhirnya beri penjelasan soal sampah yang menumpuk di ibu kota pekan lalu. Pasalnya wajah ibu kota sempat dihiasi tumpukan sampah di sejumlah titik akibat tidak terangkut berhari-hari.

Ali Sadikin yang dikonfirmasi RRI di kantornya kompleks Pemkab Kubar Rabu (2/6/2021) mengatakan, sejak januari 2021 penanganan sampah sudah berpindah dari Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan ke Dinas Lingkungan Hidup. Namun mengenai sampah tidak terangkut sejak akhir mei lalu ada tiga penyebab.

Pertama jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Belaw  Kecamatan Barong Tongkok rusak parah. Kedua Sebagian besar armada sampah berusia tua bahkan beberapa diantaranya rusak berat. Ketiga sistem pengolahan sampah hanya kumpul angkut buang dan sampah hanya dibuang begitu saja ke TPA tanpa perlakuan apapun atau system open damping.

Soal jalan menuju TPA Belaw yang rusak parah menurut Ali Sadikin sudah terjadi bertahun-tahun. Ditambah lagi hujan lebat beberapa hari membuat jalan digenangi air.

“Sebelum hujan ekstrem itu ada 17 lubang, sekarang bertambah kurang lebih 28 lubang. Dari 28 lubang itu termasuk ke tempat pemakaman covid, yang benar-benar dalam itu ada sembilan. Lalu ada dua titik yang betul-betul tidak bisa dilewati,” jelas Ali.

Ia menyebut jalan menuju TPA Belaw  sekitar 7 kilo meter. Namun hanya sekitar 2 km yang sudah disemenisasi. Sedangkan  5 km beralasakan tanah. Kerusakan makin parah karena jalan lebih rendah tanpa drainase.  

“Nah itu kondisinya di bawah kebun orang. Jadi ketika hujan ini jadi parit. Sudah kami coba satu track ternyata mobilnya ngejim nda bisa jalan. Walaupun mobil itu double gardan ndak bisa lewat. Kita coba satu truk sampah lewat akhirnya kena gardannya. Kita sudah lapor ke pimpinan bahwa memang jalannya rusak,” ujarnya.

Ali Sadikin mengaku sempat disorot berbagai pihak akibat darurat sampah di ibu kota . Mulai dari kecamatan Barong Tongkok, Melak, Sekolaq Darat dan Linggang Bigung. Namun kondisi lapangan memang diluar kemampuannya pada saat itu. Meski demikian Ali tak mau lempar tanggung jawab. Bahkan seluruh petugas sampah tidak diizinkan libur.

“Kemarin tuh anak-anak setiap hari kita absen. Mereka kumpul di samping LAB itu. Karena kami nda punya tempat parkir lain selain di situ, anak-anak stay disitu pak. Makanya anak-anak siap selalu ketika ada perintah. Kami siap, karena bagaimanapun ini kan tanggung jawab saya,” bebernya.

“Betul-betul ya lumayan lah HP saya ini berbunyi terus karena seolah-olah yang dievaluasi itu kan kinerja nya LH,  padahal kami nggak ada niat apa-apa kami siap selalu. Tapi ini kan karena kondisi ekstrem,” sambung Ali.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kubar Ali Sadikin

Dia mengungkapkan seluruh petugas sampah termasuk operator alat berat dan supir armada sampah yang jumlahnya sekitar 130-an orang siap bekerja. Namun karena jalan rusak mereka terpaksa diistirahatkan.

“Tapi anak-anak semangat kerja karena mereka gajinya harian. Kalau mereka tinggal nda kerja kan kasihan. Kalau petugas mobil kita ada 11. Tapi tenaga kerja harian itu kurang lebih 130-an orang. Itu sudah termasuk yang di TPA-nya, di mobil truk, pickup, kemudian petugas retribusi sampah termasuk mandor,” terang Ali Sadikin.

Bahkan demi sampah bisa segera terangkut, ia rela mengeluarkan dana pribadi untuk membeli tanah pasir batu (sirtu) guna menutupi jalan berlubang. Inisiatif itu diikuti pejabat lain hingga bupati FX.Yapan dan wakil bupati Edyanto Arkan.

“Jadi semua kepala dinas ada yang dua reit. Saya beli 6 reit. Terus pak wakil (bupati) langsung bilang ya sudah kita sama-sama royong bantu dulu. Jadi kami cari sirtu. Itupun karena memang orang-orang tidak berani jual maka truk sampahnya lah yang angkut ini. Orang takut razia,” katanya.

“Karena keadaan darurat akhirnya pak bupati, pak wakil nyumbang. Bupati 4 reit wakil 4 reit untuk nutup yang lubang itu. Jadi diserahkan ke PU untuk tutup, yang penting sampah terangkut dulu. Kemudian yang membantu menggreder itu semua kan PU. Jadi kami upayanya sudah sampai ke situ,” lanjutnya.

Sumbangan dan gotong royong para pejabat itu akhirnya jalan ke TPA Belaw  bisa diperbaiki meski belum permanen.

“Kalau jalan itu tugasnya PU kami tugasnya eksekusi sampahnya itu. Saya kemarin juga ke situ dan sekarang sudah di greder. Nah ini baru ada perbaikan setelah pak sekda ke lapangan,” ujarnya.

Kondisi Jalan ke TPA Belaw 23 Mei 2021. (Dok Foto DLH Kubar).

Permasalahan kedua soal sampah tak terangkut menurut Ali adalah kondisi armada. Baik alat berat maupun mobil-mobil sampah sudah berusia tua. Ia menyebut dari 11 unit mobil sampah hanya 3 yang layak pakai.

“Ada yang keropos yang memang nda bisa kita paksa. Apalagi mobil ini dari 11 unit yang diserahkan oleh Perkim itu yang benar-benar layak jalan tuh hanya tiga. Sisanya itu ketika kita perbaiki paling seminggu di lapangan rusak lagi,” pungkas Ali.

“Bahkan kondisi ekscavator kita di TPA itu rusak parah. Bagaimana mau kerja kalau sudah seperti ini. Nah di bak-bak sampah yang pick up sudah seperti itu juga,” sebutnya.

Dia mengaku upaya peremajaan armada sampah ini terkesan lambat. Namun apa boleh buat, rusak disaat volume sampah terus meningkat.

“Kami tetap jalankan. Walaupun kemarin sempat dipertanyakan kinerja LH ini. Ya nda bisa diapa-apakan. Kondisi alat berat kita juga sudah banyak kropos.  Sementara kita dituntut melayani secara prima. Buldozer kita ini low, tenaganya 500 meter aja sudah payah. Nah excavator kita juga terduduk, ini sudah dari zamannya Perkim. Kami tanyakan dengan UT (United Tracktors) biaya perbaikannya kurang lebih 322 juta,” tandas Ali.

“Bak mobil juga sampingnya ada  bolong-bolong, harusnya sudah ada peremajaan. Makanya tanggal 8 (Juni) nanti pak wakil mengundang para pihak mungkin nanti saya diminta mempresentasikan ini. Pak wakil pak sekda minta supaya perusahaan hadir, supaya mereka peduli juga dengan ini,” papar Ali.

Ia menyebut hingga saat ini volume sampah di 4 kecamatan wilayah Ibu Kota sudah mencapai 9 juta ton per tahun. Artinya dalam sebulan jumlah sampah mendekati 800 ribu ton. Lantas masih mampukah TPA Belaw  menampung barang bekas tersebut.

“Karena sistem angkut sampah kita ini kan masih system open dumping ya, tapi kalau untuk 4 sampai 5 tahun kedepan masih cukup lah,” imbuhnya.

Solusi pengelolaan sampah yang baik kata dia harus dimulai dengan konsep 3 R. Yaitu Reduce atau mengurangi, Reuse atau menggunakan kembali dan Recycle atau mendaur ulang.

“Kedepannya memang harus dipikirkan pengolahan TPA yang lebih modern dengan konsep 3R dan berteknologi. Yaitu pengolahan sampah yang terpisah, terpilih mengadopsi kota-kota besar. Dengan metode 3 R ini sampah bisa kita manfaatkan lagi sementara ini kita masih open dumping,” cetusnya.

Permasalahan ketiga dalam pengolahan sampah adalah minimnya Tempat Penampungan Sementara (TPS). Namun karena pembangunan TPS ini adalah tanggung jawab dinas PUPR maka DLH hanya merekomendasikan dimana saja lokasi yang layak. Sebab selama ini banyak TPS ditutup warga lantaran terlalu dekat dengan pemukiman masyarakat.

“Misalnya TPS di Melak ada dua yang dibongkar masyarakat karena menyangkut estetika dan kebauan. Repotnya ketika TPS sampah tertumpuk, ya namanya juga orang cari untuk makanan ternak jadi sampah itu terhambur. Akhirnya mereka tutup itu. Cuma PU rencana ada membangun yang baru itu kurang lebih 10 TPS,” katanya.

Terakhir soal kesadaran masyarakat dalam urusan persampahan. Menurut Ali Sadikin warga ibu kota mayoritas mendukung upaya pemerintah menciptakan lingkungan yang bebas sampah. Terbukti tahun 2021 ini DLH mampu menghimpun dana retribusi sampah hingga Rp 93 juta hanya sekitar 5 bulan. Naik Rp 20 juta rupiah dari tahun lalu.

“Jadi kami itu dari hasil penarikan retribusi cukup menggembirakan. Di Perkim tahun 2020 setahunnya Rp 73 juta, nah kami sampai dengan 28 Mei sudah 96 juta yang dari retribusi sampah. Tetapi kondis alatnya ya itu, kita mau langsung pakai untuk perbaikan tidak bisa juga,” tuturnya.  

“Memang kita malu juga, sementara masyarakat ini penuh kesadaran kita pelayanannya kurang. Tapi kondisi mobilnya begini, kadang-kadang kami kanibal dulu yang penting jalan,” pungkas Ali Sadikin.

Sementara kepala bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Martoyosan mengaku pihaknya sudah terjun ke lokasi untuk memperbaiki jalan yang berlubang.

“Kemarin dari UPTD sudah ada di lokasi karena mereka yang ada alat. Lagi dikerjakan ini makanya sudah bisa lewat ini,” katanya.

Hanya saja ia mengaku perbaikan itu sifatnya hanya sementara untuk penanganan darurat. Sedangkan perbaikan permanen masih dalam proses lelang cepat. Namun ia berjanji dalam minggu ini sudah mulai progress di lapangan.

“Kalau anggaran perawatan ada meskipun sedikit tapi ada. Kami usahakan minggu ini sudah bisa dimulai. Karena yang berkaitan dengan anggaran harus sesuai dengan tahapan. Masih ada proses dan mekanisme (tender atau lelang proyek),” ungkap pria yang akrab disapa Ochan itu.

Martoyosan - Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kubar

Terpisah sekertaris Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Kubar Sabransyah mengatakan armada sampah belum pernah diremajakan sejak masih jadi tanggungjawab Perkimtan.

“Dulu setiap tahun sudah kita ajukan tapi dengan kondisi anggaran yang terbatas ya mau gimana. Tapi ini sebenarnya tinggal pengaturan saja. Misalnya pagi berapa unit, siang berapa unit kan bisa diatur itu,” ujarnya.

Sabransyah menjelaskan pengelolaan sampah merupakan urusan wajib pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Namun hingga saat ini tata kelola persampahan menjadi pekerjaan rumah yang tidak pernah tuntas. Akibatnya 20% wilayah Kutai Barat masuk kategori kawasan kumuh.

“Memang 20% wilayah di Kubar ini kategori kawasan kumuh. Sudah di SK-kan ada tim survei yang melihat kawasan kumuh itu. Tapi saya belum pelajari daerah mana saja. Makanya pertama disini kita harus membuat rencana induk atau master Plan. Termasuk soal sampah ini. Misalnya di kampung ini bangun apa, daerah ini bangun apa. Kalau tidak ada rencana induk ya kita berjalan dalam gelap terus,” tandasnya.

“Kedua masalah sampah ini kita masih kumpul angkut buang. Salah satu penyebab kekumuhan itu ya sampah ini. Dimana ada semak-semak disitu ada sampah karena belum ada solusinya. Indikator kota maju itu adalah bersih,” lanjut Sabransyah.

Untuk itu ia menilai strategi TPS 3 R harus mulai dikerjakan agar tidak muncul kawasan kumuh baru.

“Strateginya membangun sarana dan prasarana tempat pemilahan sampah. Jadi bukan lagi TPS yang dulu kita kenal dengan benda mati. Sekarang sudah berubah. Disitu adalah satu bangunan di mana ada kegiatan dari rumah ke pengumpulan. Kemudian pengangkutan sampai di TPS ada pemilihan dan pengolahan residunya. Baru kita amankan secara ramah lingkungan ke TPA,” jelasnya.

Solusi ini lanjut dia akan membuka lapangan kerja bahkan sampah akan bernilai ekonomi. Kemudian dengan berkurangnya sampah maka biaya ongkos angkut ke TPA bisa lebih hemat.

“Dan itu bisa memperpanjang usia penggunaan TPA kita,” katanya.

Sabransyah - Sekertaris Disperkimtan Kubar

Berseraknya sampah di tengah kota menurut Sabransya bukan karena kurangnya kesadaran masyarakat. Sebab pemerintah melarang masyarakat membuang sampah sembarangan namun TPS saja tidak memadai bahkan tidak ada.

“Jadi kita tidak bisa menyalahkan masyarakat. Tugas pemerintah sesuai undang-undang Nomor 18 tahun 2008 itu membangunkan dulu sarananya. Kan tiap peraturan ada hak. Apa hak dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Kita melarang masyarakat buang sampah sembarang, lah yang benarnya dimana? Maka mau buang ke TPA sendiri kan jauh,” pungkas Sabransyah.

“Sekarang ada lagi tempat penitipan sementara. Kata-kata titip itu ada konsekwensinya pasti ada biaya operasional yang harus kita keluarkan. Makanya pengambil kebijakan level bawah harus memahami tugas dan fungsinya sesuai UU 18 itu arahnya kemana. Karena belum memahami itu akhirnya mengambil kambing hitam masyarakatlah yang disalahkan,” sesal dia mengakhiri wawancara dengan awak media di kantor Disperkimtan kompleks Pemkab Kubar.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar