Rawan Pencemaran dan Kebakaran, DPRD Kubar Minta Pelabuhan CPO dan BBM Pindah Lokasi

KBRN, Sendawar : Anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar) meminta pemerintah mengevaluasi kembali keberadaan dua Pelabuhan atau terminal khusus di wilayah setempat. Karena dinilai terlalu dekat dengan pemukiman penduduk dan sumber air PDAM.

Pertama Pelabuhan khusus Crude Palm Oil (CPO) yang dioperasikan perusahaan kelapa sawit di Karang Rejo Kampung Sendawar Kecamatan Barong Tongkok. Kedua Pelabuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kelurahan Melak Ilir kecamatan Melak.

Menurut anggota DPRD Kubar dari Fraksi Golkar Syaparuddin, Pelabuhan CPO di Karang Rejo terlalu dekat dengan Intake Perusahaan Daerah Air Minun (PDAM).

Jika tidak dipindahkan maka berpotensi mencemarkan air yang menjadi sumber utama bagi warga ibu kota. Mengingat PDAM sebagai Perusda Air Minum di Kubar mengadalkan sungai Mahakam sebagai bahan baku air bersih untuk seluruh pelanggan.

“Karena Pelabuhan tersebut persis bermuara di Intake PDAM Kabupaten Kutai Barat, yang nota bene diminum oleh warga Kubar dari Bupati, Ketua Dewan sampai anggota DPRD, Kepala Dinas dan masyarakat umum”, ujar Syaparuddin saat rapat kerja antara DPRD Kubar dengan Dinas Perhubungan dan sejumlah instansi di gedung dewan Senin (12/4/2021).

Syaparuddin - Anggota DPRD Kutai Barat

Anggota dewan kata Syaparuddin sudah mempertanyakan terkait lokasi Pelabuhan tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kubar. Namun DLH menyebut seharusnya tidak boleh berdekatan dengan sumber utama PDAM.

“Makanya kalau amdalnya sudah terbit kita tinjau ulang dan harus segera kita sikapi. Ok, hari ini kondisi air kita masih netral, tidak tercemar tapi kita tidak tahu berikutnya”, lanjut politisi Partai Kebangkitang Bangsa tersebut.

Baca Juga: Perusahaan Sawit Masih ‘Bandel’ DPRD Segera Telusuri Izin Amdal

Baca Juga: Soal Anggota Dewan Malas Kantor, Ketua BK DPRD Kubar: SK Bupati WFH Belum Dicabut

Dia menambahkan sebelum terjadi pencemaran sebaiknya pemerintah dan DPRD Kubar segera mengevaluasi izin yang diberikan. Bila perlu dibentuk panitia khusus (pansus).

“Sebelum kejadian itu datang, saya minta kepada ketua DPRD menawarkan ke anggota apakah kita bentuk pansus atau kita biarkan. (Jika dibiarkan) risikonya kita rasakan semua nantinya”,papar pria yang akrab disapa H.Apung itu.

Selain itu Apung juga meminta pemerintah tidak mengeluarkan izin Pelabuhan BBM di Kelurahan Melak Ilir Kecamatan Melak karena terlalu dekat dengan pemukiman warga.

“Pelabuhan bongkar minyak yang ada di kelurahan Melak Ilir, hari ini masih aman pak. Tapi yang namanya minyak kita tidak tahu api datang dari mana. Apabila terjadi (kebakaran) setengah kampung Melak Ilir akan habis terbakar”, ucap Apung memberi peringatan.

Apalagi kampung Melak Ilir cukup padat dan kerap terjadi kebakaran.

“Kita antisipasi hal ini sebelum terjadi. Saya minta pelabuhan itu dipindahkan. Jangan pakai jalan umum milik masyarakat dan jalur hijau”, tegas H.Apung.

Kendaraan Tangki BBM di pelabuhan Minya Kelurahan Melak Ilir. Foto (14/4/2021).

Pemerintah akui izin Telsus di Kubar masih tumpang tindih

Menanggapi hal itu Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kubar Henderman Supanji menilai tidak mudah memindahkan dua Pelabuhan tersebut. Pasalnya semua izin Pelabuhan khusus atau terminal khusus merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan pusat.

“Izin Pelabuhan khusus itu ada tiga tahap. Pertama penlok (penunjukan lokasi) oleh bupati kemudian izin membangun dari Dirjen (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat) dan izin operasi oleh Menteri”, jelasnya.

Menurut Henderman, izin Telsus di Karang Rejo sudah ada jauh sebelum DPM-PTSP berdiri tahun 2017 lalu.

“Dari dulu sebelum kita bentuk PTSP sudah ada izinnya itu. Artinya kita tidak tahu zaman siapa dibuat izin itu. Kami sudah cari dokumennya tidak ketemu”, katanya.

Dalam perda RTRW tidak diperuntukan bangun telsus, Kenapa Keluar izin ?

Henderman Supanji - Kepala DPM-PTSP Kubar

Ia menilai ada tumpang tindih izin telsus CPO maupun BBM. Sebab berdasarkan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat maupun Provinsi Kaltim, wilayah Royoq atau Karang Rejo kecamatan Barong Tongkok hingga Melak tidak diperbolehkan ada telsus.

“Parahnya kita tanya ke Dinas Perhubungan Provinsi mereka bilang sepanjang sungai Mahakam ini tidak pernah direkomendasikan untuk Telsus. Tapi anehnya kok bisa keluar izin Menteri disitu”, beber Henderman.

Supanji menyayangkan pemprov Kaltim mengeluarkan izin pembangunan telsus sepihak tanpa melibatkan pemkab Kubar.

“Provinsi itu menyusun perda tata ruang tidak melihat perda tata ruang kabupaten yang sudah lebih dulu ada. Nah provinsi ini kan tidak punya wilayah yang punya wilayah itu kabupaten. Mestinya mereka libatkan kita tetapi itu tidak dilakukan. Makanya sekarang kita lagi ajukan perubahan perda RTRW kabupaten untuk menyesuaikan dengan lokasi yang pas sesuai peruntukan”, sambungnya.

Rapat Kerja DPRD Kubar dengan Dishub, Dinas PUPR, DPMPTSP di Kantor DPRD (Senin, 12/4/2021)

“Kalau memang mau dipindahkan dan ada celah aturan semua pelabuhan ini dikumpulkan jadi satu tempat seperti di Palaran Samarinda atau Maloy Kutai Timur, maka itu lebih baik. Tinggal dinas perhubungan merekomendasikan dimana lokasi yang pas”, beber Supanji.

Hanya saja jika izin amdalnya tidak lengkap atau berada di jalur  hijau maka pemerintah berwenang mengevaluasi kembali.

“Pelabuhan PT.Kruing di Royoq itu memang terlalu dekat dengan Intake PDAM. Pemindahan ini tinggal teman-teman teknis dari perhubungan dan LH (Dinas Lingkungan Hidup) mengaturnya. Kuncinya tinggal menguji amdal Itu. Betul nda bahwa lokasinya disitu.

“Kita tidak lagi bicara mencemari atau tidak tapi lokasinya dulu. Kalau memang ada potensi tidak sesuai ada celah DLH masuk merekomendasikan dipindahkan”, tutur Henderman.

Kemudian mengenai keberadaan Pelabuhan BBM di kelurahan Melak Ilir ternyata belum ada izin sama sekali.

“Sampai sekarang kita tidak pernah mengeluarkan izin untuk Pelabuhan minyak di Melak Ilir itu”, ungkapnya.

Dishub akui tidak pernah keluarakan izin

Senada disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kubar Rakhmat. Menurutnya pihak pengelolah biasanya mengurus sendiri ke pemerintah pusat. Namun terkait rekomendasi lokasi tetap dari pemerintah daerah.

“Kalau yang Pelabuhan minyak memang kita mengeluarkan rekomendasinya hanya terkait bongkar muat minyaknya. Tetapi izinnya kan mereka urus sendiri ke kementrian karena itu kan khusus” ujar Rakhmat saat dihubungi RRI Rabu (14/4/2021).

Rakhmat juga tak tahu persis perusahaan mana saja yang melakukan bongkar muat BBM di Kawasan padat penduduk Melak Ilir.

“Itu pihak ketiga tapi kita tidak tahu kemana kontraknya itu. Nanti saya cek lagi ya”, imbuh Rakhmat.

Sedangkan izin telsus CPO milik PT.Kruing dan sejumlah perusahaan sejauh ini kata Rakhmat masih tarik ulur.

“Yang Pelabuhan CPO di Karang Rejo kami belum pernah keluarkan rekomendasi. Bukannya tidak mau bertanggung jawab tetapi karena terkait izin khusus ya harus dilihat lagi”, pungkasnya.

Sementara manajemen perusahaan kelapa sawit maupun pengelola Pelabuhan minyak di Melak Ilir yang dihubungi RRI tak satupun yang berhasil dikonfirmasi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00