40 Kades di Kutai Barat Dilaporkan LSM FAKTA ke APH

KBRN, Sendawar : Bupati Kutai Barat (Kubar) FX.Yapan menyebut ada sekitar 40 kepala kampung atau petinggi yang dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Lembaga yang melaporkan para kades itu adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Akuntabilitas dan Transparansi (FAKTA).

“Kita tahu di Kutai Barat ada LSM namanya FAKTA. Kalian diobrak abrik dilaporkan mereka”, ucap FX.Yapan dalam sambutannya pada acara pelantikan 52 petinggi se-Kubar di Alun-alun Itho kompleks perkantoran pemkab Kubar Senin (5/4/2021).

Bupati yang segera dilantik untuk periode kedua ini menyebut dirinya tidak mungkin melaporkan anak buahnya ke APH jika tidak memiliki bukti atau pelanggaran pidana.

“Jadi itu bukan kemauan bupati (melaporkan kades ke APH). Bukan kemauan kami ini. Ngapain? Sejelek-jeleknya harimau tidak mungkin memakan anaknya. Jangan kalian salah pikir bahwa kalian diperkisa karena (laporan) bupati. Ngga loh. Salah kalian berpikir begitu”, katanya.

Orang nomor satu di Kubar ini mengatakan jika sudah bekerja benar maka tidak perlu takut diawasi atau dilaporkan.

“Jangankan kalian, saya aja bupati diperiksa”, ujarnya.

Ia menjelaskan satu-satunya cara agar bebas dari tuduhan pihak lain maka harus bekerja sesuai aturan.

“Kalau kalian mau selamat ikuti bupati. Bupati tidak melaksanakan anggaran. Jadi melaksanakan APB-KAM itu harus rapat. Buat berita acara untuk apa”, bebernya.

Sayangnya menurut politisi PDI Perjuangan ini masih ada saja petinggi yang tidak sinkron dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam membangun kampung. Seharusnya menurut bupati, kepala kampung harus melibatkan masyarakat dan BPK dalam menyusun program atau kegiatan kampung sejak awal. Tidak boleh mengambil keputusan sendiri.

“Yah, tidak boleh petinggi ego sendiri apalagi menyangkut anggaran kampung. Ingat, saya tidak mau lagi dengar ada yang tersangkut. Ikuti aturan yang ada. Baca aturan yang ada. Jangan sesuai kemauan  sendiri. Nanti Ketika diperiksa tidak terima.  Sekali lagi kalau ada yang tidak terima, saya langsung serahkan kepada APH. Kalau tingkat APIP masih ada ampunnya, bisa mengembalikan”, sambung Yapan dalam acara yang juga dihadiri wakil bupati Edyanto Arkan itu.

BACA JUGA: Lantik 52 Kades, Bupati Kubar FX.Yapan : Tidak Ikut Aturan Urusan Dengan APH

Ia menegaskan jika sudah masuk ranah APH maka harus dipertanggung jawabkan secara hukum.

“Tapi kalau sudah tingkat APH tidak ada ampunnya. Siapa yang tidak terima diperiksa serahkan ke APH. Ingat Pak Inspektur (kepala Inspektorat), biar mereka hambur pelurupun, tetap serahkan ke APH. 

Ini kita menegakan aturan bukan menegakan aturan sendiri katanya.

“Kalau kita sesuai dengan petunjuk tidak ada masalah kita. Saya memang tegas hari ini. Karena saya kasian kalian”,imbuh FX.Yapan.

Kepala daerah juga meminta DPMK dan Inspektorat membekali para petinggi yang baru dilantik maupun yang sedang bertugas untuk memegang aturan main yang berlaku.

“Tolong DPMPK dan Inspektorat saya minta bina mereka”, pesan Yapan.

Lantas benarkah LSM FAKTA melaporkan 40 petinggi kampung ke APH.

“Jadi Pak Bupati mengatakan LSM Fakta tukang lapor dan memantau, itu benar dan kami tidak keberatan. karena itu merupakan upaya Kontrol sosial yang kami dari LSM Fakta lakukan, agar asas  akuntabilitas transparansi  tercapai”, jelas ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM FAKTA Kubar Hertin Armasyah dalam keterangannya kepada RRI Senin malam.

Namun dia menegaskan yang dilaporkan itu tentu  ada indikasi penyimpangannya dalam hal pengelolaan  ADK dan DD serta berdasarkan data dan dokumen bukan fitnah.

“Dampak positif yang paling utamanya dari upaya yang kami lakukan  bagi kita semua itu paling tidak  meminimalisir perbuatan koruptif para pejabat baik dari Petinggi Kampung  dan staf sampai Bupati  dan jajarannya juga perlu dilaporkan apabila ada indikasi dan tugas APH membuktikannya delik aduan masyarakat.

Menurut Hertin petinggi wajib  melibatkan  semua  elemen masyarakat dengan menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan semua pihak terutama BPK.

“Terkait  imbauan  pak bupati FX. Yapan  tersebut terlambat sebenarnya meminta para petinggi hati-hati tersebut. Karena sekarang sudah berapa milyar uang DK dan DD ini selalu menjadi perbincangan publik. Nah ini sebenarnya kami dari LSM Fakta merasa perlu untuk dilakukan kontrol sesuai fungsi kami sebagai lembaga swadaya masyarakat”.

Karena  ini bukan hanya kekeliruan  dan kesalahan para  petinggi kampung  saja, tapi muaranya juga harus perhatikan. DPMK dan  Ispektoratnya  juga  harus dimaksimal monitoring dan bimbingan  kepada Petinggi/Aparat desa selaku  PA (Pengguna Anggaran) maka  hasilnya tidak  terkesan  nihil”, bebernya.

Meski tak menyebut kampung mana saja, Hertin menilai transparansi laporan penggunaan dana desa atau dana kampung belum nampak.

“Dalam pengumpulan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB-Kampung  dari masing-masing Kampung Penerima tidak transparan. Termasuk pengecekan volume fisik kegiatan dilapanganpun hanya sebagian saja yang dicek.  DD dan DK ini tentu tidak hanya Petinggi  terima uang,  lalu dPMK  terima laporan urusan selesai. Tapi harus ini  benar-benar dimanfaatkan untuk membangun, itu yang kita masyarakat harapkan”, katanya.  

Soal pertanggung jawaban ini ujar Hertin harus melibatkan masyarakat setempat. Baru bisa transparan dan akuntabel.

“Pembuktiannya  perlu dibuat. Karena tidak menutup kemungkinan  terjadi adanya rekayasa LPJ dan Realisasi penggunaan anggaran apabila sudah dikejar waktu pelaporan sesuai Semester laporan yang ditentukan. Kita berharap agar ada sinergi antara Pemerintah Kampung  Kecamatan dan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan ini agar Kubar bisa lebih baik dan makin maju ke depannya”, harap Hertin Armansyah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Faustinus Syaidirahman mengatakan  sudah berulang kali mengingatkan para petinggi untuk bekerja sesuai aturan. Termasuk soal tanggung jawab mengelolah dana desa sesuai regulasi yang sudah ditetapkan.

“Oleh karena itu hari ini kita buat fakta Integritas. Harapan kita dengan adanya janji mereka akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Jangan anggap penggunaan dana itu main-main. Jangan anggap dana itu dititipkan untuk petinggi tetapi dititipkan ke petinggi untuk dipergunakan mensejahterakan masyarakat”, ujar Faustinus usai pelantikan petinggi di Alun-alun Itho.

“Karena yang paling banyak dana yang masuk ke desa itu adalah dana desa maka mereka harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi jangan sampai pengelolaan dana itu main-main”, tegasnya.

Soal penyalahgunaan dana desa di Kutai Barat memang relatif tak terdengar. Meski begitu ada aparat kampung yang kini diseret ke meja hijau. Salah satunya empat aparat kampung Dasaq Kecamatan Muara Pahu. Mereka ditetapkan jadi tersangka karena diduga menyalahgunakan dana desa tahun 2016/2017.

Para tersangka bakal menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor kota Samarinda usai berkasnya  dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan Negeri Kubar 31 Maret lalu.

Adapun jumlah desa di Kutai Barat sebanyak 190 dari 16 kecamatan

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar