Lantik 52 Kades, Bupati Kubar FX.Yapan : Tidak Ikut Aturan Urusan Dengan APH

KBRN, Sendawar : Bupati Kutai Barat (Kubar) FX.Yapan mewanti-wanti kepala kampung atau kepala desa bekerja sesuai aturan. Sebab selama ini menurut FX.Yapan ada kepala kampung yang bekerja sendiri alias tidak sinkron dengan  Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Akibatnya ada kebijakan di tingkat kampung yang bermasalah hingga berdampak hukum.

Hal itu ditegaskan FX.Yapan saat melantik 52 kepala kampung se-Kutai Barat di Alun-alun Itho kompleks perkantoran pemkab Kubar Senin (5/4/2021).

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, kepala desa atau petinggi mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPK. Ingat sekali lagi petinggi mengatur kebijakan bersama BPK. Karena selama ini antara petinggi dengan BPK ini banyak yang tidak sinkron”, ujar FX.Yapan dalam sambutannya.

Yapan menegaskan kepala kampung harus melibatkan masyarakat dan BPK dalam menyusun program atau kegiatan kampung sejak awal. Tidak boleh mengambil keputusan sendiri.  

“Yah, tidak boleh petinggi ego sendiri apalagi menyangkut anggaran kampung”, katanya.

Orang nomor satu di Kubar ini menilai aturan penyelenggaraan desa sudah sangat ketat. Namun ironinya ada petinggi yang merangkap Pengguna Anggaran (PA). Seharusnya yang mengeksekusi program adalah sekertaris desa dan masyarakat.

“Petinggi sama dengan bupati . Pelaksana anggaran itu ada di dinas-dinas. Begitu juga di kampung pelaksana itu diserahkan ke sekertaris jangan petinggi yang laksanakan”, lanjut Yapan.

Mantan ketua DPRD Kubar itu menyebut akibat tidak sinkron itu sudah banyak petinggi yang berurusan dengan apparat penegak hukum (APH).

“Ingat, saya tidak mau lagi dengar ada yang tersangkut. Ikuti aturan yang ada. Baca aturan yang ada. Jangan sesuai kemauan sendiri. Nanti Ketika diperiksa tidak terima.  Sekali lagi kalau ada yang tidak terima, saya langsung serahkan kepada APH. Kalau tingkat APIP masih ada ampunnya, bisa mengembalikan”, beber Yapan dalam acara yang juga dihadiri wakil bupati Edyanto Arkan itu.

Ia menegaskan jika sudah masuk ranah APH maka harus dipertanggung jawabkan secara hukum.

“Tapi kalau sudah tingkat APH tidak ada ampunnya. Siapa yang tidak terima diperiksa serahkan ke APH. Ingat Pak Inspektur (kepala Inspektorat), biar mereka hambur pelurupun, tetap serahkan ke APH.  Ini kita menegakan aturan bukan menegakan keinginan sendiri”, tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Meski begitu FX.Yapan meminta petinggi tidak perlu takut jika sudah bekerja sesuai aturan.

“Kalau kita sesuai dengan petunjuk tidak ada masalah kita. Saya memang tegas hari ini. Karena saya kasian kalian”, sambungnya.

Kepala daerah yang siap dilantik periode kedua ini menyebut banyak pihak yang kini ikut mengawasi pemerintah kampung termasuk penggunaan dana desa ADD dan ADK.

“Kita tahu di Kutai Barat ada LSM namanya Fakta. Kalian diobrak abrik dilaporkan mereka. Jangan kalian salah pikir bahwa kalian diperiksa karena (laporan) bupati. Ngga loh. Salah kalian berpikir begitu. Ngapain?. Sejelek-jeleknya harimau tidak mungkin memakan anaknya.

Kalau kalian mau selamat ikuti bupati. Jadi melaksanakan APB-KAM itu harus rapat. Buat berita acara untuk apa kegiatannya.

Coba lihat kepala kampung yang masuk-masuk (penjara). Mana bisa lagi. Dikira dia masuk penjara itu bebas, nda. Sudah masuk dia harus mengembalikan lagi. Itu yang saya kasihan”, tandas Yapan.

FX.Yapan menyebut ada selentingan dimana-mana, seolah-olah dirinya yang melaporkan petinggi ke APH.

“Jadi kalian itu dilaporkan. Kepala DPMPK itu (bilang) ada 40 kampung yang baru dilaporkan. Bukan saya. Kalian diperiksa kok saya yang disalahkan. Jangan kalian, saya aja bupati diperiksa”, tutupnya.

Sementara sejumlah petinggi mengaku siap menerima amanah yang diberikan bupati.

“Setelah ini saya akan membawa BPK bersama-sama dalam rapat. Untuk sinkronkan program kami. Supaya tidak seperti yang diungkapkan bupati bahwa petinggi tidak sinkron lagi”, ujar Santi petinggi kampung Muara Tae kecamatan Jempang.

“Saya siap bekerja sama dengan siapa saja dari BPK , RT dan seluruh masyarakat di kampung kami. Saya berkomitmen tidak akan menyalahgunakan dana ADD dan ADK”, ucap Edi Sophian Hadi petinggi kampung Sebelang kecamatan Muara Pahu.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Kutai Barat Faustinus Syaidirahman mengatakan  sudah berulang kali mengingatkan para petinggi untuk bekerja sesuai aturan. Termasuk soal tanggung jawab mengelolah dana desa sesuai regulasi yang sudah ditetapkan.

“Oleh karena itu hari ini kita buat fakta Integritas. Harapan kita dengan adanya janji mereka akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Jangan anggap penggunaan dana itu main-main. Jangan anggap dana itu dititipkan untuk petinggi tetapi dititipkan ke petinggi untuk dipergunakan mensejahterakan masyarakat”, bebernya.

Adapun 52 petinggi yang dilantik kali ini merupakan hasil pemilihan serentak tanggal  10 Maret lalu.

Terpisah ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Akuntabilitas dan Transparansi (FAKTA) Kubar Hertin Armasyah menyebut Petinggi  kampung memang  dituntut  untuk lebih kreatif dan inovatif dalam pembangunan Kampung. Para Petinggi wajib  melibatkan  semua  elemen masyarakat dengan menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan semua pihak terutama BPK  di Kampung.

“Terkait  imbauan  Pak bupati FX. Yapan  tersebut terlambat sebenarnya meminta para petinggi hati-hati. Karena sekarang sudah berapa milyar uang DK dan DD ini selalu menjadi perbincangan publik. Nah ini sebenarnya kami dari LSM Fakta merasa perlu untuk dilakukan kontrol sesuai fungsi kami sebagai lembaga swadaya masyarakat”, katanya.

Dia melanjutkan “karena  ini bukan hanya  kekeliruan  dan kesalahan para  petinggi kampung  saja, tapi muaranya juga harus perhatikan. DPMK dan  Ispektoratnya  juga  harus dimaksimal monitoring dan bimbingan  kepada Petinggi/Aparat desa selaku  PA (Pengguna Anggaran) maka  hasilnya tidak  terkesan  nihil”, tandas Hertin.

Hertin tidak mempersoalkan jika lembaganya disebut tukang lapor.

 “Jadi Pak Bupati mengatakan LSM Fakta Tukang Lapor dan memantau, itu benar dan kami tidak keberatan. karena itu merupakan upaya kontrol sosial yang kami dari LSM Fakta lakukan, agar asas  akuntabilitas transparansi  tercapai. Namun perlu kami tegaskan bahwa yang dilaporkan itu tentu  ada indikasi-indikasi penyimpangannya dalam hal pengelolaan  ADK dan DD tersebut serta berdasarkan data dan dokumen bukan fitnah.

Dampak positif yang paling utamanya dari upaya yang kami lakukan  bagi kita semua itu paling tidak  meminimalisir perbuatan koruptif para pejabat baik dari Petinggi Kampung  dan staf sampai Bupati  dan jajarannya juga perlu dilaporkan apabila ada indikasi dan tugas APH membuktikannya delik aduan masyarakat”, tegas Hertin.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar