PP No 7 2021 Berikan Kemudahan serta Perlindungan Bagi Koperasi dan UMKM

KBRN, Samarinda : Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah no 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk di Provinsi Kalimantan Timur.

Guna memberikan pemahaman kepada pelaku Kopersi dan UMKM tentang PP no 7 tahun 2021 atas perubahan PP no 17 tahun 2013, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Perindagkop) dan UKM Provinsi Kaltim memfasilitasi sejumlah pelaku UMKM dan Koperasi untuk mengikuti Sosialiasi Kebijakan Koperasi dan UMKM dalam mewujudkan Koperasi Modern dan UMKM naik kelas, berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, Senin (6/12/2021).

Kepala Dinas Perindagkop dan UKM  Kaltim HM Yadi Robyan Noor menyebutkan hingga kini masih minimnya pemahaman masyarakat tentang mengelola Koperasi dan UMKM, khususnya yang tertuang dalam PP no 7 tahun 2021.

Untuk itu dirinya berharap dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat khususnya bagi pelaku yang bergerak di bidang tersebut.

“Jadi sosialasi ini untuk mempertegaskan produk hukum yang tertuang dalam Peraturan pemerintah PP no 7 tahun 2021, dengan sosialisasi ini itu yang penting dipahami terebih dahulu tentang PP no 7 tahun 2021, pertama memberikan perlindungan, kemudahan dan pemberdayaan,”jelas Roby.

Dalam kegiatan ini menghadirkan Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga Luhur Pradjarto.

Sementara dalam aturan saat ini, pembetukan koperasi bisa dilakukan paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang untuk yang primer, sedangkan sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi.

Luhur menjelaskan kepada para peserta, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan UMKM salah satunya melakukan pembinaan dan pemberian fasilitas.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar