Untuk Para Petinggi: Dana Desa itu Jangan Diproyekan Tapi Untuk Pemberdayaan Masyarakat

KBRN, Sendawar : Para petinggi alias kepala desa di 190 kampung se-Kabupaten Kutai Barat diminta menghidari pola proyek dalam pemanfaatan dana desa. Sebab sesuai aturan dana desa harus dikelola secara swadaya atau swakelola oleh masyarakat setempat.

“Jangan sekali-kali berpikir bahwa itu proyek. Kalau swakelola tidak cari untung. Kalau kalian berpikir bahwa itu proyek pasti kalian cari untung”, ujar bupati Kutai Barat FX.Yapan saat pengambilan sumpah dan pelantikan serentak 52 petinggi se-Kutai Barat di Alun-alun Itho kompleks pemkab Senin (5/4/2021).

Menurut Yapan jika diproyekan maka akan membuka potensi penyalahgunaan dana desa.

“Kalau kalian berpikir proyek ya ini bisa kena”, katanya.

Untuk itu bupati meminta petinggi agar dalam penyusunan program DD atau DK harus dibahas bersama Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan tokoh masyarakat setempat.

“Harus ada berita acara dan dibuat jadi keputusan kampung. Saya minta rubah pola lama. Masuk era baru lain ini”, jelas Yapan.

Kemudian ADD dan ADK harus dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Baik melalui badan usaha milik kampung (Bumka) maupun usaha kecil menengah tingkat desa.

“Nanti ada pemeriksaan kampung-kampung masalah Bumka. Jangan main-main dengan Bumka. Saya pingin kepala DPMK periksa itu. Mereka juga harus menyisihkan dana itu untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Ada kampung yang tidak menyisihkan itu (padahal) wajib hukumnya. Sekitar 2-3 persen karena PKK ini kegiatannya menyentuh langsung kehidupan masyarakat”, lanjut bupati Yapan.

BACA JUGA: 40 Kades di Kutai Barat Dilaporkan LSM FAKTA ke APH

Selain itu orang nomor satu di Kubar ini menilai banyak potensi yang dimiliki masing-masing kampung. Baik potensi wisata, pertanian peternakan hingga perikanan. Sayangnya belum semua potensi itu dikelola maksimal. Sehingga  Yapan meminta aparat kampung khususnya petinggi lebih kreatif dan inovatif.

“Contoh kampung Lakan Bilem dan Juaq Asa. Hasil mereka dalam satu bulan itu ratusan juta. Mereka bisa kerjasama dengan PKK, pemuda dan orang-orang yang punya lokasi di objek wisata itu mereka kerjasama. Ini yang ingin bagaimana menciptakan inovasi baru”, lanjut bupati.

Potensi wisata hingga pertanian juga bisa dikembangkan melalui kerjasama pemerintah kampung dan perusahaan di sekitar kampung.

“Contoh di kampung ibu petinggi Muara Tae ada kolam tambang. Coba kerjasama dengan orang tambang membersihkan pinggir-pinggir buat objek wisata. Nanti bisa orang jual apa saja. Saya kira nanti pejabat yang milir mudik pasti singgah. Dan pejabat itu harus bayar. Jangan gratis”, cetus politisi PDI Perjuangan tersebut.

BACA JUGA: Lantik 52 Kades, Bupati Kubar FX.Yapan : Tidak Ikut Aturan Urusan Dengan APH

Inovasi itu lanjut mantan ketua DPRD Kubar ini harus diciptakan agar potensi yang ada tidak mubazir.

“Juga lahan-lahan pertanian. Tolong saya minta didata. Pertanian ini harus kita perkuat karena kita (dekat) Ibu Kota Negara (IKN)”, ujarnya.

Kepala kampung Muara Tae kecamatan Jempang Santi berjanji bakal mengikuti instruksi bupati memanfaatkan lahan bekas tambang sebagai objek wisata.

“Kalau ada kerjasama dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten saya yakin pasti bisa”, sebut Santi yang baru pertama kali terpilih jadi petinggi di kampung halamnnya.

Sementara petinggi kampung Sebelang kecamatan Muara Pahu Edi Sopian Hadi menyebut mayoritas  warganya adalah petani dan pekebun. Sayangnya sudah empat tahun terakhir selalu gagal panen. Dana desa yang ada juga tak mampu menyelesaikan masalah.

“Memang potensi kami di pertanian namun empat tahun ini kami dapat masalah yaitu gagal panen terus. Kedepan kami mau beternak saja”, katanya.

Potensi pertanian dan perkebunan juga dimiliki kampung Bekokong Makmur kecamatan Jempang. Akhmadi sang kades yang baru dilantik mengklaim warganya perlahan bisa mandiri berkat usaha perkebunan kelapa sawit.

“Tinggal pembinaan dan pemberdayaan saja. Karena warga kami rata-rata punya kebun sawit”, beber Akhmadi.

Para kades ini berharap pemerintah kabupaten juga proaktif beri dampingan agar mereka bisa mengembangkan potensi yang ada.

Sementara kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Kutai Barat Faustinus Syaidirahman meminta petinggi tidak main-main dengan dana desa.

“Kita tidak henti-hentinya menyarankan ke teman-teman petinggi ini bahwa pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena dana itu dititipkan melalui petinggi untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi jangan sampai pengelolaan dana itu main-main”, tandas Faustinus.

Adapun total dana desa yang bersumber dari APBN untuk Kutai Barat tahun 2021 sebesar Rp181,5 miliar. Kemudian  Dana Kampung sebesar 110 miliar.

Meski begitu ADK Kutai Barat tahun ini turun hingga Rp. 56 miliar. Sedangkan dana desa dari pusat naik dari 173 miliar di tahun 2020 jadi 181,5 miliar atau bertambah Rp 8 miliar tahun ini.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar