FOKUS: #PPKM MIKRO

Disebut 'Tidur' Urus Covid, Bupati Kubar: Biar Tuhan Yang Tahu

KBRN, Sendawar : Bupati Kutai Barat FX.Yapan menanggapi pemberitaan media yang menyebut dirinya tidur saat wabah covid-19 mengganas di daerah ini.

“Ini ada lagi dalam surat kabar (menulis) bupati tidur,” kata FX.Yapan saat diwawancarai wartawan di lobi utama kantor bupati, Minggu (1/8/2021).

Ia menyebut anggapan media itu berlebihan. Sebab pemerintah Kubar sudah berupaya maksimal dalam menangani pandemic covid-19.

“Ya Tuhan aja yang tahu,” ucap bupati FX.Yapan didampingi wakil bupati Edyanto Arkan.

“Ya habis sudah energi tenaga ini sudah habis pikir. Tekanan naik masih juga bilang kita tidur. Apalagi,” ujarnya penuh kesal.

BACA JUGA:

Kasus Corona di Kubar Bertambah 3000 Dalam Sebulan, Bupati: Tolong Tunda Semua Acara

FX Yapan dan Edyanto Arkan menilai melonjaknya kasus covid-19 Kubar bukan semata-mata kegagalan pemerintah. Tetapi peran serta masyarakat dan semua elemen yang ada.

Terutama mengenai penerapan protocol Kesehatan. Sebab masyarakat cenderung mengabaikan protokol kesehatan. Bahkan acara yang mengumpulkan masa masih saja dilakukan. Baik acara keluarga, upacara adat maupun kumpul-kumpul warga.

“Tolong juga wartawan imbaukan  melalui berita-berita. Saya sudah kirim surat, acara-acara baik acara adat, acara agama, acara pernikahan tunda dulu,” pesan Yapan.

Saat ditanya mengapa pelanggar prokes tidak ditindak tegas, Yapan dan Edyanto hanya meminta masyarakat lebih sadar.

“Memang masyarakatnya yang perlu lebih sadar. Biar tegas apa lagi lah. Kami dengan aparat ini sudah tenaga dan pikiran habis,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.

Bupati maupun wakil bupati mengaku tidak memberikan sanksi kepada masyarakat dan lebih memilih tindakan persuasif.

“Janganlah (diberikan sanksi). Ini kan kita memberikan tindakan-tindakan prefentif. Kasihan,” ujar orang nomor satu dan dua di Kubar itu.

Keduanya mengaku pemerintah belum angkat tangan meski kasus covid-19 tak kunjung mereda.

“Ya kita jangan sampai angkat tangan. Apapun terjadi yang penting jangan sampai niat baik kita nanti salah,” katanya.

BACA JUGA:

Pemkab Kubar Baru Mau Lelang Mesin Generator Oksigen, DPRD : Ini Darurat Jangan Pakai Lelang

Sorotan berbagai media itu menyusul pernyataan ketua dan anggota DPRD Kubar yang menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Barat tahun 2020 tidak terpakai hingga Rp 708 Miliar. Sementara sarana prasarana di RSUD Harapan Insan Sendawar masih terbatas. Baik mesin PCR, oksigen hingga obat-obatan.

“Kalau kita berbicara masalah anggaran aduh di Kutai Barat ini besar sekali. Makanya kita lihat di Silpa targetnya itu 50 miliar. Ternyata terealisasi 700 miliar lebih artinya 1000 % lebih silpa ini. Artinya banyak uang kita ini tidak bisa dibelanjakan,” sebut ketua DPRD Kubar Ridwai, saat memimpin rapat kerja dengan Dinas Kesehatan dan Direksi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harapan Insan Sendawar di kantor DPRD Kubar, Rabu (28/7/2021).

Ridwai juga mempertanyakan soal belum adanya mesin PCR di RSUD HIS. Padahal klinik swasta seperti Klinik Permata Husada Melak mampu membeli alat tes covid-19 itu.

“Saya awalnya itu berpikir bahwa ini mungkin 50-an miliar, kok sulitnya pengadaan barang ini. Ternyata barang ini tadi 1,4 miliar. Sangat mustahil (tidak bisa beli) kalau kita betul-betul serius urus barang itu.

"Apa sih hebatnya klinik Permata itu dibanding dengan pemerintah kabupaten Kutai Barat kok gak bisa beli itu, padahal Klinik Permata sanggup untuk beli mesin PCR itu," ucap Ridwai.

BACA JUGA:

SILPA APBD Kutai Barat Tahun 2020 Capai Rp 708 Miliar, DPRD: Kenapa Mesin PCR Tidak Bisa Beli

Sorotan juga disampaikan sejumlah anggota DPRD. Salah satunya diungkapkan politisi partai Gerindra Yahya Martan.

"Terkait penambahan anggaran dan lain sebagainya. Tadi disampaikan oleh kepala BKAD posisi kas kita hari ini masih ada 887 miliar. Silpa kita 2020 itu 708 miliar, makanya saya katakan dengan pak Sahadi (Kepala BKAD) artinya nda perlu ragu kita luncurkan aja yang penting mudah prosesnya," tandas Yahya Martan.

Senada diungkapkan Rita Asmara Dewi. Politisi PAN itu menilai tidak masuk akal jika alasan uang tidak ada.

"Yang namanya percepatan yang diteriakin Jokowi itu perang sampai darah kita habis, sementara kok dibilang kita nggak punya uang, orang uang itu dikemanakan saja? Dinas kesehatan bilang nggak ada uang loh tadi cerita uang banyak betul itu ngapain kita kembalikan ke pusat," tanya Rita.

BACA JUGA:

Alasan Pemerintah Tidak Bisa Beli Alat PCR Buat DPRD Kubar Berang, Wakil Rakyat: Jangan Ada Permainan Bisnis

Anggota DPRD, Anita Theresia dan Zainuddin Thaib juga ikut menyoroti soal pengadaan mesin PCR yang molor. Pasalnya anggota dewan sudah berulang kali meminta agar segera membeli mesin PCR.

"Terkait alat PCR ini sifatnya urgent pak direktur HIS dan Ibu Kadis kita harus cari solusi di sini tapi kalau saya lebih sepakat ini yang mobile. Karena hanya ini solusi yang tercepat saat ini," kata politikus PDI-P Anita Theresia.

"Ini sudah rapat yang keempat kita bahas mengenai pengadaan mesin PCR. Kita sudah berulang kali minta dibelikan tapi sampai hari ini tidak terlaksana," tambah Zainuddin Thaib wakil rakyat dari partai Golkar.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00