DPRD Pertanyakan Kawasan Ibu Kota Barong Tongkok Kerap Banjir.

KBRN, Sendawar : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mempertanyakan ke perintah soal banjir yang kerap melanda kecamatan Barong Tongkok. Pasalnya wilayah di kawasan ibu kota kabupaten ini selalu dilanda banjir saat hujan lebat maupun ringan.

“Kita mengikuti di media sosial akhir-akhir ini mereka banyak sekali menyoroti kondisi ibu kota kecamatan Barong Tongkok ini dimana kalau ada hujan yang cukup deras selalu banjir. Tapi akhir-akhir ini ada komentar tidak ada hujan tidak ada apa-apa kok banjir. Artinya air selalu mengalir di jalan,” ujar ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat Ridwai saat memimpin rapat kerja dengan pemerintah di ruang rapat komisi kantor DPRD Senin (17/5/2021).

Menurut Ridwai, kecamatan Barong Tongkok adalah ring satu ibu kota yang menjadi cerminan dan wajah Kutai Barat. Namun dengan banjir yang kerap melanda seolah menampar muka wakil rakyat dan pemerintah Kubar.

“Ketika orang dari Samarinda dari Tenggarong dari mana datang lewat darat pasti masuknya ke kota Barong dulu. Jadi ketika orang masuk ke kota Barong melihat kondisi kita seperti ini, ibarat peribahasa muka kita ikut tertampar. Barong Tongkok ini cerminan pertama wajah Kutai Barat, tapi disuguhkan dengan kondisi (banjir) yang menurut kita memang seharusnya tidak perlu terjadi seperti itu,” katanya.

Ridwai - Ketua DPRD Kutai Barat saat memimpin rapat kerja penanganan banjir di Kecamatan Barong Tongkok. (17/5/2021).

Atas kondisi itu maka lembaga dewan memanggil tim eksekutif dalam rapat kerja untuk mencari solusi. Diantaranya kecamatan Barong Tongkok, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan).

“Kita tidak menutup mata dan telinga karena kita merasakan kondisi banjir ini. Kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang tidak melaksanakan tugas dengan baik tapi intinya kita sama-sama mencari solusinya. Kami dari DPRD mendorong agar ini jangan tinggal perencanaan saja karena ini sangat dibutuhkan,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Camat Barong Tongkok Denasius membenarkan jika banjir memang kerap melanda wilayah ibu kota. Terutama di Kelurahan Barong Tongkok dan Simpang Raya. Menurutnya kondisi itu terjadi lantaran mayoritas parit terlalu kecil sehingga tidak mampu menampung debit air saat hujan lebat. Kemudian ada jembatan atau penutup parit yang runtuh dan menghalangi jalur air. Sementara untuk membersihkan jalur yang tersumbat harus menggunakan alat berat. Selain itu lebih parahnya ada beberapa lokasi yang tidak ada parit atau drainase sama sekali.

“Artinya debit air yang mengalir dari jauh sampai ke bawah sana ini sudah tidak bisa bergabung lagi. Di Simpang Raya mulai dari tempat mertuanya pak ketua ini sampai ke lampu merah itu belum ada parit. Inilah yang memicu kenapa setiap hari hujan banjir-banjir terus. Kalau masih dibiarkan tetap aja sampai kiamat Barong Tongkok tetap jadi tenggelam. Di atas gunung tapi banjir,” kata penguasa wilayah ibu kota ini.

Denasius , Camat Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.

Densius mengaku ada sejumlah titik rawan banjir di kecamatan Barong Tongkok. Mulai dari jalan Senopati dikawasan Busur, hingga jalan Gajah Mada di kantor Polres Kubar. Bahkan Jalan ke kantor camat pun kerap direndam air bah saat hujan.

“Apalagi yang di jalan masuk ke camat itu paritnya kecil banjir terus di situ. Ada lagi depan ruko kantor Polres itu yang memang tersumbat dan tidak bisa dikerjakan secara gotong royong harus pakai alat berat,” ungkapnya.

Dia mengaku kerap ditelpon bupati FX.Yapan soal banjir di ibu kota. Namun apa daya fakta lapangannya belum bisa terurai karena drainasi buruk. Hanya saja ia mengklaim sudah berusaha maksimal. Yakni melakukan koordinasi dengan dua lurah di wilayah ibu kota baik secara lisan maupun melalui surat. Yaitu dengan Lurah Barong Tongkok dan Lurah Simpang Raya. Ia meminta agar dua lurah itu menggalang gotong royong memperbaiki jalur parit yang sumbat maupun meminta bantuan ke Instansi teknis kabupaten yang memiliki alat berat. Namun anak buahnya itu dinilai lambat respon.

“Saya surati ke dua lurah ini segera kita lakukan gotong-royong. Yang memerlukan alat berat tolong koordinasi dengan yang punya alat berat. Tetapi sampai detik ini pak saya menunggu mereka membuat jadwal kita gotong royong belum pernah ada. Sebagai camat sudah saya laksanakan, tetapi eksen di bawah yang tidak mendukung,” bebernya.

Lambatnya kerja dua lurah itu membuat Denasius geram. Ia mengaku jika punya kewenangan mengganti maka ia akan mencopot lurah Barong Tongkok dan Simpang Raya.

“Saya ini kan tidak punya wewenang mencopot atau memindahkan pejabat dibawah ini. Jujur saja kalau saya punya kewenangan yang tidak mau tunduk, tidak mau mendengar arahan saya, ya saya ganti. Saya nda mau pusing karena ini sama sekali tidak mendukung,” tandas Denasius.

Sementara sekertaris Dinas Perkimtan Sabransyah menilai kondisi darainase dan sanitasi di wilayah ibu kota justru paling buruk.

“Kita akui atau tidak bahwa sistem drainase kita sangat buruk. Penyebab buruknya itu banyak sekali. Mungkin dari perencanaan awal dan sebagai pola tingkah laku masyarakat, kita juga sebagai aparatur pemerintah mungkin banyak yang jadi penyebabnya (asal membangun),” ucap Sabransyah dihadapan anggota dewan.

Sabransyah - Sekertaris Disperkimtan Kubar

Solusinya kata dia hanya dua. Yaitu normalisasi atau peremajaan drainase yang ada. Kemudian untuk jangka panjang pemerintah perlu membangun polder atau peresapan air.

“Memang sangat buruk, solusinya normalisasi atau peremajaan drainase itu saja. Kalau mau, kita ke lapangan kita buat master plan yang mana dulu. Itu solusi jangka pendeknya tidak ada pilihan lain,” katanya.

BACA JUGA: Awali Periode ke-dua, Bupati Soroti Sikap Gotong Warga Masih Rendah

Ia menjelaskan drainase secara fungsinya menampung dan mengalirkan tetapi kenyataannya tidak demikian.

“Berarti ada yang salah di tatanan itu. Yang salah itulah yang harus kita perbaiki, tidak ada solusi lain,” lanjut Sabransyah.

Sementara solusi jangka panjang yaitu pembangunan polder air juga harus direncanakan dengan matang. Agar fungsi kolam peresapan itu tidak hanya mengatasi banjir tetapi air yang sama bisa dikelola jadi sumber air bersih.

“Dengan adanya polder-polder itu fungsinya luar biasa, karena sebagai serapan dan penampung air bahkan bisa jadi bahan baku mutu air kita di PDAM. Karena standar baku mutu airnya juga sama, itu bisa untuk konsumsi masyarakat kita,” jelasnya.

Ia menilai buruknya drainase yang ada saat ini kian diperparah dengan kebiasaan masyarakat yang tidak mau merawat atau menjaga. Malah membuang sampah ke dalam parit. Namun masyarakat tidak lantas disalahkan atau jadi biang kerok banjir di ibu kota.

“Apapun prilaku masyarakat ini tidak mungkin terjadi begitu saja pasti ada penyebabnya. Penyebabnya itulah perlu kita koreksi pada pemerintahan kita ini. Tugas pemerintahan itu awalnya membangun. Itu adalah urusan wajib bagaimana lingkungan yang bersih,” sambungnya.

Ia menjelaskan instansi teknis yang bertugas membangun adalah dinas PUPR. Sedangkan Disperkimtan hanya menata kawasan pemukiman dan perumahan. Apalagi saat ini tupoksi Perkimtan mulai berkurang pasca perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah. Dimana urusan persampahan kini jadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan kebersihan dibawah dinas PUPR.

“Dulu ada petugas kami pasukan drainase 13 orang yang sehari-harinya mau membersihkan. Kami tidak tahu persis apa itu masih dipertahankan untuk memperbaiki sesaat untuk menghibur masyarakat atau tidak ada lagi,” lanjut Sabransyah.

Meski sudah berpindah kewenangan, Dinas Perkimtan kata dia sering turun lapangan dan ikut membersihkan saat hujan atau banjir.

“Hujan pun kami bekerja  karena hujan itu kelihatan dimana terjadi penyumbatan. Itu kalau memang jam kerja tapi itu hanya solusi yang berulang-ulang, kita masuk di lubang yang sama,” tandasnya.

Rapat Kerja DPRD Kubar dengan Camat Barong Tongkok, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan Membahas Persoalan banjir di kecamatan Barong Tongkok. (17/5/2021)

Kepala bidang Bina Marga dinas PUPR Kabupaten Kubar Martoyosan menyebut sejak 2019 pihaknya sudah mengajukan anggaran proyek drainase dalam kota. Namun belum terealisasi. Sedangkan 2020 dan tahun ini tidak ada proyek drainase dalam kota lantaran anggaran banyak dipangkas untuk membantu penanganan pandemi covid-19.

“Jadi untuk 2021 ini yang ada hanya pemeliharaan saja, itu di UPT. Kalau dalam rencana kerja kami mulai 2019 sampai 2021 dan 2022 nanti selalu kami buat termasuk yang prioritas. Tetapi ya memang kliping sampai DPA untuk 2021 ini belum masuk,” jelasnya.

Martoyosan mengaku drainase dalam kota Sendawar dibangun sebelum 2015 oleh dinas kebersihan dan perumahan (DKP) yang sudah dibubarkan. Namun secara teknis tidak sesuai. Sehingga mau tidak mau harus dibangun ulang.

“Yang membuat penutupan atasnya itu dulu bukan PU, waktu itu masih DKP. Jadi kalau secara teknisnya memang ya itu tidak sesuai kemudian kalau spek kita saat ini pun tidak pakai lagi yang pasangan batu jadi dia dicor,” katanya.

Martoyosan - Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kubar

Sedangkan untuk mengatasi banjir di kecamatan Barong Tongkok ada beberapa titik yang akan dibangun pembuangan air atau crossing.

“Yang arah Ambo Dale itu crossing pertama, kemudian crossing kedua di pertanian baru di lampu merah Simpang Raya ada tiga. Kemudian untuk diameter drainase yaitu 1,5 meter atasnya dan dibawahnya 80 cm,” ucap pria yang akrab disapa Ocan itu.

Hanya saja Ocan mengaku sudah beberapa kali pemerintah mau membangun drainase namun ada warga ibu kota yang tidak merelakan tanahnya dibangun parit. Salah satunya di kelurahan Simpang Raya.

“Tapi mudah-mudahan nanti ketika kita bekerja di 2002 itu tidak ada hambatan,” harap Ocan.

Dia mengatakan tahun ini memang ada proyek drainase yang dibangun oleh pemerintah pusat melalui anggaran APBN. Namun mayoritas di luar kota. Sedangkan dalam kota belum ada karena masuk jalan kabupaten.

“Kalau proyek APBN biasanya kita sifatnya hanya tembusan,” terang Ocan.

Sejumlah anggota DPRD Kubar yang mendengar paparan pemerintah ini akhirnya memahami kondisi yang sebenarnya. Wakil rakyat pun memberi lampu hijau agar proyek drainase dalam kota Barong Tongkok segera terealisasi.

“Kita dari DPRD mendorong agar jangan hanya perencanaan saja karena Barong Tongkok ini wajah Kutai Barat,” ucap ketua DPRD Ridwai.

“APBD perubahan segera diusulkan dan segera diperbaiki,” tambah H. Saparudin anggota dewan Partai Kebangkitan Bangsa.

Sementara wakil rakyat dari Partai Demokrat Arkadius Ely menilai banjir juga terjadi akibat penyumbatan parit. Biang keladinya adalah masyarakat yang membangun jembatan penutup parit di depan rumah masing-masing namun kualitasnya tidak terjamin.

“Ada yang memakai kayu ada yang membuat beton. Itu kalau lewat trak ambruk. Makanya saya usulkan perlu ada penyamaan presepsi, kalau dia membangun rumah kemudian dibuat jembatan melewati parit itu harus ada standar. Kalau tidak memenuhi standar maka sebaiknya dia tidak boleh karena yang terjadi sekarang kepunyaan masyarakat yang runtuh,” ungkapnya.

Wakil ketua DPRD H.Ahmad Syaiful Acong lebih menyoroti soal bongkar pasang drainase gara-gara ada proyek PDAM berupa pemasangan pipa.

“Selama ini jalan yang dibangun PU mungkin bagus semua, tapi begitu ada PDAM hancur lagi. PDAM main bongkar-bongkar mereka tidak akan perbaiki. Saya berharap pipa PDAM kasi di pinggir, supaya dia tidak menyeberang drainase lagi. Kalau nyeberangin drainase ada yang buang plastik, sampah, popoklah jadi tertutup lagi parit itu,” katanya.

Rita Asmara Dewi dan Anita Theresia - Anggota DPRD Kubar

Sementara anggota dewan dari kaum Hawa di DPRD Kubar setuju dengan pembangunan polder air untuk atasi banjir. Namun mereka meminta harus dilakukan perencanaan yang matang. Begitu juga soal penanganan sampah, agar jadi perhatian serius pemerintah.

“Harapan saya sebelum ada Polder minimal itu ada tempat pengendapan atau polissing pond. Karena kalau tidak begitu sungai lagi yang akan tercemar. Ujung-ujungnya yang lain lagi yang kena. Selain itu mengenai sampah, karena Kutai Barat terutama Barong Tongkok ini sudah semakin padat. Jadi kalau tidak ada penegasan juga dari sisi sampah dan tata kotanya tetap tidak akan selesai walaupun dibuat parit. Akhirnya parit menjadi tampungan sampah. Artinya bagaimana dari pihak kecamatan dan Perkimtan juga berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan supaya kalau masih minim untuk pengangkutan sampah apakah perlu ditambah atau bagaimana ini penting,”jelas wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional, Rita Asmara Dewi.

“Ketiga Dinas PUPR koordinasi dengan pemerintah pusat supaya kalau bisa parit yang sedang dibangun di sepanjang jalan Samarinda Kubar ini bisa dialihkan di daerah-daerah seperti Simpang Raya Barong Tongkok. Ini kan sangat rawan banjir, daerah-daerah yang memang memerlukan penanganan serius. Disana memang bagus saya setuju dibuatkan parit, tapi alangkah baiknya kalau dari daerah yang memang benar-benar diperlukan terlebih dahulu,”ucapnya.

Sedangkan wakil rakyat dari fraksi PDI Perjuangan Anita Thersia menilai warga ibu kota yang belum sadar untuk pembangunan itu juga masih ada. Baik yang menolak lahannya digunakan untuk bangun parit maupun yang suka buang sampah sembarangan.

“Ada beberapa lapisan masyarakat yang agak sulit dan itu memang harus di nego (merelakan lahannya bangun parit). Tapi sekarang saya rasa mereka sudah pasti mau memberikan karena tempat mereka juga banjir parah sampai ke dalam rumahnya,” ucap Anita legislator perempuan di DPRD Kubar itu.

Anggota dewan berjanji akan menyetujui anggaran proyek drainase di Kota Sendawar demi menghindari banjir yang berkepanjangan. Sebab akibat banjir lingkungan jadi kumuh. Apalagi dinas Perkimtan mencatat sekitar 20 persen wilayah Barong Tongkok masuk kategori daerah kumuh.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00