RRI.CO.ID, Sabang — Imigrasi terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui pembentukan desa binaan. Kali ini, dua desa baru resmi ditetapkan sebagai desa binaan Imigrasi, yakni Desa Balohan dan Desa Jaboi.

Kepala Imigrasi Kelas II TPI Sabang Muchsin Miralza. Melalui Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Ibnu Riadhi kepada RRI menerangkan, Program ini menjadi bagian dari implementasi aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui petugas Imigrasi Pembina Desa.

"Pembentukan desa binaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di tingkat desa. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya preventif guna menekan potensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) maupun tindak pidana perdagangan manusia (TPPM)," kata Ibnu, Rabu 8 April 2026.

Dengan terbentuknya dua desa tersebut, total desa binaan Imigrasi di wilayah Sabang kini telah mencapai enam desa. Sebelumnya, desa binaan yang telah terbentuk meliputi Desa Iemeule, Anoi Itam, Keuneukai, Iboh, serta kini bertambah dengan Desa Balohan dan Desa Jaboi.

Program desa binaan ini sebenarnya telah dimulai sejak awal tahun 2025. Pada Januari 2025, Desa Iemeule menjadi desa pertama yang ditetapkan sebagai desa binaan dalam program tersebut.

"Dalam pelaksanaannya, petugas Imigrasi Pembina Desa turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keimigrasian. Tidak hanya fokus pada TPPO dan TPPM, petugas juga memberikan edukasi, sosialisasi, serta diseminasi informasi kepada masyarakat," terangnya.

Kegiatan ini turut melibatkan aparat setempat seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas guna memperkuat pengawasan dan pencegahan pelanggaran keimigrasian di tingkat desa. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sadar hukum.

Pemilihan Desa Balohan dan Desa Jaboi sebagai desa binaan bukan tanpa alasan. Balohan dinilai sebagai titik sentral keluar-masuk orang di Sabang, sementara Jaboi merupakan wilayah yang relatif jauh dari pusat kota. Kondisi tersebut menjadikan keduanya sebagai wilayah strategis untuk mitigasi risiko terkait isu perdagangan orang sejak dini.