KBRN, Sabang: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang resmi menetapkan Desa Iboh di Kota Sabang sebagai desa binaan keimigrasian. Penunjukan ini didasari oleh sejumlah pertimbangan strategis yang menyangkut potensi kerawanan keimigrasian di wilayah tersebut.

Kabid Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Imigrasi Aceh, Mohammad Agus Sofani saat diwawancarai RRI menjelaskan, salah satu alasan utama dipilihnya Desa Iboh adalah karena kawasan tersebut merupakan destinasi wisata yang kerap dikunjungi warga negara asing (WNA). Aktivitas wisata yang tinggi memunculkan potensi penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA di daerah tersebut.

"Di Desa Iboh banyak terjadi perkawinan campur antara warga lokal dan WNA. Untuk itu, perlu diberikan pemahaman mendalam tentang hak-hak hukum anak dan pasangan hasil perkawinan campur kepada masyarakat kiat, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kami ingin memastikan hak-hak anak dan istri dari warga negara Indonesia tidak terabaikan oleh WNA setelah menikah,” Agus, Kamis (26/6/2025).

Program desa binaan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Walaupun hingga kini belum ditemukan indikasi TPPO di Sabang, namun langkah antisipatif tetap diperlukan. “Masyarakat harus memahami dampak besar dari TPPO. Edukasi sejak dini di desa wisata seperti Iboh sangat penting,” lanjut Agus.

Ia menambahkan, pembinaan ini dilakukan melalui penyuluhan langsung kepada warga desa agar mereka melek hukum terkait persoalan keimigrasian, baik menyangkut keberadaan WNA maupun implikasi hukum dari interaksi antarnegara. Hal ini sekaligus menjadi upaya pencegahan dini yang humanis dan partisipatif.

Penetapan Desa Iboh sebagai desa binaan merupakan bagian dari program terstruktur yang digalakkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang. Diharapkan, langkah ini bisa menjadi model bagi desa-desa lain di wilayah perbatasan atau destinasi wisata dalam membangun ketahanan sosial terhadap potensi pelanggaran keimigrasian.