Jangankan THR, Pekerja Wisata di Bali Tanpa Upah

Pengamat pariwisata, I Wayan Puspa Negara. (KBRN)

KBRN, Kuta : Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri dipastikan menerima Tunjangan Hari Kerja (THR). Kepastian itu disampaikan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers virtual belum lama ini.

Lantas bagaimana nasib para pekerja yang kini tengah dirumahkan? 

Seperti diketahui, pandemi COVID-19 menyebabkan banyak tenaga kerja dirumahkan dengan status unpaid leave. Bahkan tidak sedikit pekerja harus menghadapi kenyataan pahit lantaran mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Ketua Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (FSP Par) - SPSI Bali, Satya Wira Marhaendra menyampaikan, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak luar biasa. Pihaknya mencatat, 90% pekerja pariwisata di Bali sudah dirumahkan.

"Secara kenyataan, hampir 90 persen lebih, kondisinya sudah dirumahkan. Sehingga posisi dirumahkan ini ada statusnya dirumahkan dalam posisi upah penuh, ada yang menggunakan potongan upah berdasarkan persentase yang disepakati oleh serikat pekerja dimasing-masing perusahaan, ada juga yang nasibnya kurang baik, tidak menerima upah dari perusahaan selama pandemi COVID-19 ini berlangsung," ungkapnya kepada RRI di Denpasar, Jumat (15/5/2020). 

Pengamat pariwisata, I Wayan Puspa Negara ditempat terpisah mengatakan, pembayaran THR adalah hal mustahil yang bisa dilakukan pengusaha. Jangankan THR, saat ini sangat banyak pekerja kepariwisataan yang tidak menerima upah. 

"Kalau kita bicara THR, saya kira kalau pemerintah mengimbau untuk memberikan THR, saya kira perusahaan berada pada posisi yang sulit sekarang. Jangankan memberikan THR, jangankan memberikan gaji regular, operasional usahanya sendiri saja tidak bisa," tegasnya.

"Karena begini, disektor pariwisata, disektor akomodasi, kalau okupansi itu dibawah dibawah satu digit, artinya dibawah 10 persen, hotel itu sudah pasti kelimpungan, karena biaya operasionalnya tertutupi ketika isinya minimal itu 10 persen keatas, baru bisa operasional," lanjutnya. 

Puspa Negara mengemukakan, 1.675.000 pekerja kepariwisataan di Bali terdampak pandemi corona. Mereka disebut harus menjadi sasaran bantuan sosial (bansos) baik dari pemerintah daerah maupun pusat. 

"Inilah yang harus dijadikan sasaran. Data itu lengkap disemua pengusaha hotel, restoran, sarana dan sarana kepariwisataan lainnya, dari spa, aktivitas wisata alam, dan aktivitas wisata lainnya," pungkas tokoh masyarakat Legian itu.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00