DPR RI Minta Pengamanan ZEEI Ditingkatkan

KBRN.Ranai : Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid mengatakan fihaknya akan mempelajari peraturan – peraturan mengenai keamanan laut,yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari TNI AL dan Bakamla dalam menjalankan pengamanan teritorial laut Indonesia, khususnya perairan Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) Indonesia, Laut Natuna Utara.

Hal itu disampaikan Meutya saat memimpin kunjungan kerja Komisi I DPR RI, ke Natuna, Kamis (16/1/2020) di Selat Lampa, Natuna. Dikatakan, Undang – Undang Keamanan Laut perlu dikuatkan, agar tidak terjadi konflik antara pelaksana tugas pengamanan. 

" Kita akan tinjau secara penganggaran, apa saja yang perlu ditambah untuk tugas pengamanan perairan ZEEI,” ujar Meutya .

Meutya berjanji, secara konsisten, pihaknya akan minta agar pengamanan perairan Natuna Utara terus ditingkatkan, sampai benar – benar aman.

Dalam hal ini, tanggung jawab pelaksanaan pengamanan yang dilakukan TNI maupun Bakamla harus ditingkatkan hingga kondisi di Laut Natuna kondusif.

Dalam hal pengamanan ZEEI, Legislatif juga memberikan dukungan terhadap instruksi Presiden Joko Widodo.

Selain itu, tambah Meutya, DPR RI juga memberikan apresiasi kepada TNI, Polri dan Bakamla serta unsur lainnya yang telah melakukan pengamanan di ZEEI ,laut Natuna Utara.

“ Kita minta agar kapal – kapal TNI dan Bakamla tetap disiagakan di Laut Natuna Utara, dan terus ditingkatkan pengamanannya, hingga dirasa benar – benar aman,” tambah Meutya. 

Meutya Hafid menegaskan mengingat wilayah perbatasan rentan akan konflik dengan negara tetangga, oleh karenanya pengamanan wilayah perbatasan, khususnya Natuna, tidak hanya dijaga dari negara Tiongkok, tetapi juga dari negara lain seperti Malaysia dan Vietnam. 

"Kita ingin pengamanan laut Natuna Utara tidak hanya saat ini, juga seterusnya, karena kita tahu ini daerah yang rawan konflik,” tutup Meutya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00