FOKUS: #LARANGAN MUDIK

Masyarakat Keluhkan Wajib Antigen di Pelabuhan Murhum Baubau

Rapid Tes Antigen di Dinas Kesehatan Kota Baubau (Foto:RRI)

KBRN, Baubau: Pemberlakukan addendum Surat Edaran Satgas Covid-19 No.13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik hari raya Idul Fitri dan upaya pengendalian penyebaran Covid-19 rupanya belum tersosialisasi dengan baik. Pasalnya, sebagian besar pemudik dari Kepulauan Buton yang akan kembali ke daerah asal mengaku kaget dengan aturan wajib rapid tes antigen saat hendak membeli tiket di loket.

Salah seorang mahasiswa asal Siompu, Kabupaten Buton Selatan tujuan Kota Kendari yang tidak ingin di sebutkan namanya, mengaku keberatan atas pemberlakuan aturan ini. Selain dinilai mempersulit juga merugikan, baik waktu dan finansial karena harus melakukan tes. Untungnya, kata mahasiswa Universitas Mandala Waluya Kendari itu, rapid antigen diperolehnya secara gratis di Dinas Kesehatan Kota Baubau, namun dengan atrean panjang, sementara di klinik-klinik harus membayar dengan biaya Rp200 ribuan ke atas.

“Kita dari kampung ini bawa uang pas-pasan, tiba di sini ternyata wajib rapi antigen, kaget juga. Karena kita masih mau beli tiket, biaya makan di kapal, transport dari pelabuhan Kendari ke kost. Untungnya kami yang ber KTP luar Baubau tetap diperbolehkan rapid antigen disini,” katanya sembari menunggu antrean di Dinkes Baubau, Selasa (18/5/2021).

Hal yang sama juga dilontarkan Hariono pekerja dari Kota Kendari yang mudik di kampung halamannya, Pulau Kadatua Buton Selatan.  Diapun merasakan ketidak adilan, karena wajib rapid antigen ini hanya berlaku bagi penumpang dari Baubau, sementara yang dari luar tidak.

“Merasa berat. Awalnya kemarin dengar dari keluarga katanya tidak wajib rapid, tapi kenapa sekarang ada. Ini masih dalam satu provinsi kenapa harus dipersulit?” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Koordinator Wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Baubau, dr Ricky Atrian mengatakan pemberlakuan addendum itu telah disepakaiti bersama antara gugus tugas Kota Baubau bersama stakeholder terkait yang juga direstui langsung oleh Ketua DPRD dalam rapat yang digelat pada Senin malam.

“Addendum itu acuannya, sudah tegas di situ. Keputusan rapat kemarin, rapid antigen wajib, jika loket kapal ada yang melanggar SITU SIUP dicabut. Security dengan sengaja atau ketahuan dari Syahbandar akan ditindak tegas, sementara instansi lain akan diadukan,” terangnya.

Terkait kenapa penumpang dari Kota Kendari khususnya menggunakan kapal laut tidak wajib antigen, dokter umum itu meminta langsung menghubungi atasannya langsung di Kendari.

“Saya sudah koordinasi ke Kendari kenapa dari sana Bebas. Daripada berulang-ulang silahkan tanyakan kepada kepala kantor saya langsung,” pungkasnya.

Di sisi lain Anggota DPRD Kota Baubau, Acep Sulfan meminta Gubernur Sultra segera mengeluarkan aturan tegas agar wajib rapid antigen diberlakukan di seluruh lintasan pelabuhan di Sultra agar tidak ada ketimpangan dan ketidakadilan.

‘Saya sebagai wakil rakyat mengaku kecewa karena melihat ini ada ketimpangan. Harusnya juga berlaku di pelabuhan Raha, Kendari dan yang lainnya, jangan hanya dari Baubau. Kasian masyarakat menengah ke bawah harus mengeluarkan lagi biaya untuk rapid,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Satgas Covid-19 pusat telah mengeluarkan addendum yang mengatur perpanjangan masa peniadaan mudik dari 18-24 Mei 2021. Di dalamnya mengatur kewajian rapid antigen bagi seluruh pelaku perjakanan, kecuali bagi anak di bawah 5 tahun.

“Pelaku perjalanan penyeberangan laut wajib menjukan surat keterangan hasil negative tes RT-PCR/rapid tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau sarat keterangan hasil hasil negative tes GeNose C19 di pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia,” bunyi poin 13 huruf c dalam addendum Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 13 itu.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00