Transformasi Perpustakaan Menuju Ekosistem Digital, Dongkrak Literasi

KBRN, Purbalingga: Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melaksanakan talkshow Transformasi Perpustakaan Menuju Ekosistem Digital secara hybrid baik luring maupun daring yang diperuntukkan bagi Kementerian/Lembaga,  Pemerintah Daerah Provinsi, dan masyarakat umum sebagai pengguna langsung perpustakaan, Senin (23/5/2022) .

Transformasi perpustakaan menuju ekosistem digital ini diharapkan mampu mendorong indeks gemar membaca dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca di daerah. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kemendagri Republik Indonesia sebagai ketua panitia pelaksana Zanariah, dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan talkshow kali ini adalah mendongkrak kesadaran bersama akan literasi digital. "Adanya pertemuan ini bertujuan membangun kesadaran bersama tentang pentingnya penyelenggaraan perpustakaan digital sebagai program pembangunan manusia yang berkelanjutan. Kemudian untuk mendorong para stakeholders untuk mampu mengidentifikasi peluang dan sumber daya untuk perluasan dan keberlanjutan perpustakaan digital oleh daerah," pungkasnya. Selain itu, pemerintah di daerah juga dituntut untuk mendukung peran utama perpustakaan dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang memiliki kemampuan adaptasi teknologi. Hal ini disampaikan oleh Teguh Setiabudi selaku Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam sambutan talkshow. "Indonesia kedepannya tidak lepas dari ekosistem digital yang akan kita bangun. Belum banyak pemerintah daerah yang menyadari dan memperhatikan terkait perpustakaan, literasi dan budaya gemar membaca. Hal ini sangat penting karena dapat menunjukan kualitas sumber daya suatu bangsa. Dengan adanya masyarakat yang berwawasan dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi bisa memenangkan persaingan Global. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan manusia berkarakter melalui pembangunan literasi, pemerintah daerah harus betul-betul mendukung program dan sejalan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah"ujarnya. Jika berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah, lanjut Teguh Setiabudi, pemerintah dirasa memerlukan kerja ekstra dalam menghadapi beberapa tantangan yang mungkin muncul, misalnya minimnya distribusi anggaran pengembangan perpustakaan, minimnya akses layanan sarana dan prasarana perpustakaan, terbatasnya bahan referensi, ataupun tenaga keperpustakaan. Kemudian selama sesi talkshow berlangsung, dialog interaktif dipimpin oleh Reinhard Sirait sebagai moderator dan bersama para narasumber meliputi Zanariah selaku Direktur sinkronisasi urusan pemerintahan daerah IV Kemendagri Republik Indonesia, Dedi Junaedi, selaku koordinator pustakawan ahli utama perpustakaan nasional yang mewakili Kepala Perpustakaan Nasional, Putra Nababan selaku anggota DPR RI, Amich Alhumami selaku Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Bappenas, serta Maman Suherman selaku pegiat Literasi. (GIN/spj)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar