Penyuluhan Soal Tindak Korupsi Kepada Siswa di Kejari Cilacap Dilaksanakan Via Daring

KBRN, Cilacap : Pandemi covid 19 juga diakui telah mengubah pola  program di jajaran Kejaksaan termasuk di Kejaksaan Negeri Cilacap . Menurut Jaksa Muda   kasi intelijen  Kejari kabupaten Cilacap Dian Purnama  , SH , pola yang terlihat berbeda dalam bidang penyuluhan hukum termasuk melalui Program Jaksa Masuk Sekolah . Dalam dialog Jaksa Menyapa di RRI Purwokerto Kamis (26/11/2020 ), Kasi Intelijen Dian Purnama mengungkapkan , materi pencegahan tindak pidana Korupsi tetap menjadi salah satu materi dalam Program Jaksa Masuk Sekolah via daring .

“ kami tetap melaksanakan progam Jaksa masuk sekolah namun melalui daring . Selama tahun 2019 ada 10 kali program Jaksa masuk sekolah  dan tahun 2020 ada 13 kali sebagian besar melalui daring “ ungkap Dian Purnama .

Program ini bertujuan mengenalkan dini kepada para siswa agar mereka memahami akibat akibat bila mereka melakukan tindak pidana korupsi .

Menjawab pertanyaan wilayah yang sudah tercover sosialisasi melalui Program Jaksa Masuk Sekolah, Dian menyebut, sejumlah desa bahkan yang jauh seperti Kampung Laut telah mengikuti program ini melalui daring .

Sementara itu     , Kejaksaan juga sesuai tugas pokok kewenangan melakukan tugas pokok dan fungsi  bidang Perdata dan Tata Usaha Negara  , yang menurut Jaksa Madya,  Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Cilacap Nurul Anwar, SH M Hum ,    sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi untuk menjamin tegaknya hukum, menyelamatkan kekayaan negara, menjaga kewibawaan pemerintah, dan melindungi kepentingan masyarakat untuk melaksanakan fungsi tersebut.

“ jadi, Kejaksaan Republik indonesia bidang perdata dan tata usaha negara di berikan wewenang oleh undang-undang dan secara delegatif dari surat kuasa, kewenangan jaksa pengacara negara di bidang perdata meliputi bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan lainya sudah berjalan secara maksimal sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. “ Jadi, Jaksa sebagai pengacara negara bisa menjalan kan kewenanganya harus ada surat kuasa khusus, baik jaksa itu beracara di dalam pengadilan negeri, pengadilan niaga, pengadilan agama maupun Mahkamah agung walaupun cara untuk beracaranya berbeda tetapi dengan dilandasi oleh memorandum of understanding yang dibuat oleh para pihak terlebih dahulu “ tegas Nurul Anwar .

Nurul juga sepakat, kendala-kendala yang dihadapi dalam Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mencakup     kendala dari intern lembaga kejaksaan sendiri yaitu belum semua unsur intern Kejaksaan memahami keberadaan, tugas dan finagsi serta organisasi JAM DATUN, sehingga fungsi DATUN belum dilaksanakan secara optimal.

Komitmen jajaran Kejaksaan Negeri Cilacap dalam pencegahan  dan penindakan kasus korupsi akan terus melalui berbagai cara pendekatan, melibatkan berbagai unsur di masyarakat termasuk tokoh tokoh agama  untuk bersama sama mencegah memberantas tindak korupsi . (IND/YN)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00