KKP Bakal Revitalisasi PPS Cilacap agar Jadi Pelabuhan Standar Internasional

Mentri KP Sakti Wahyu Trenngono saat kunjungan ke PPS Cilacap, Senin (3/5/2021)

KBRN, Cilacap : Meningkatnya jumlah kapal di Pelabuhan Samudera Cilacap membuat tidak semua kapal-kapal bisa tertampung.

Para nelayan berharap agar pemerintah  segera merealisasikan pembangunan pelabuhan baru di Cilacap. Keberadaan pelabuhan baru, juga sebagai upaya penataan kapal-kapal yang ada di Cilacap.

Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Imas Masriyah mengatakan dengan keterbatasan kapasitas pelabuhan yang ada saat ini, juga rawan menimbulkan konflik di tengah nelayan. Padahal di Cilacap memiliki potensi besar untuk hasil perikanan yang bisa diekspor.

Saat ini jumlah kapal di Cilacap sebanyak 871 unit, dengan 49 persen merupakan kapal tempel.

“Kami menganalisa daya tamping kolam sudah tidak bisa memenuhi jumlah kapal yang terus berkembang, jika nanti ada pembangunan Pelabuhan baru, maka bisa menampung perikanan tangkap,” ujarnya.

Permasalahannya, saat ini PPSC sudah berusaha untuk melakukan koordinasi dengan TNI AD terkait dengan Kerjasama penggunakan lahan, karena ada sebagian yang menggunakan lahan milik TNI AD.

Dalam rencana pengembangannya seluas 20 hektar untuk menampung kapal diatas 100 GT, selain itu juga untuk rekreasi, dan pengembangan kawasan industri.

Untuk itu pihaknya berhadap agar Kementrian Kelautan dan Perikanan mendorong untuk segera realisasi.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berharap agar pelabuhan perikanan samudera Cilacap bisea menjadi lebih baik. Untuk itu pemerintah akan melakukan revitalisasi pembangunan samudera menjadi Pelabuhan yang diakui secara internasional.

“Kita akan memperbaiki Pelabuhan samudera ini, agar menjadi Pelabuhan bagus, Rp300 miliar kurang lebih,” ujarnya saat kunjungan ke Cilacap, Senin (3/5/2021).

Anggaran untuk revitalisasi pelabuhhan ini diperkirakan mencapai Rp300 miliar, dan pembangunannya akan dimulai pada tahun ini.

Biaya akan menggunakan dari Penerimaan negara bukan pajak yang ditargetkan oleh Mentri KKP yang ditargetkan sebesar Rp1 triliun. Sehingga bisa digunakan salah satunya untuk revitalisasi Pelabuhan samudera Cilacap.

Terkiat dengan adanya tanah milik pihak lain, yakni TNI AD, pihaknya akan melakukan koordinasi.  

“Namun masih ada beberapa lahan yang perlu kita clear up, maka nanti saya akan koordinasi antar kelembagana di pusat. Kalau ini jadi pelabuhhan samudera yang bagus dan higienis, dan nelayan berseragam, maka ini bisa menjadi model,” katanya. (RT)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00