8 Bulan Masa Pandemi, Covid-19 Masih Belum Terkendali

KBRN, Purwokerto : Sejak akhir Desember 2019, muncul penyakit baru di Wuhan, China yaitu penyakit yang disebut Covid-19. Virus penyebab Covid-19 yakni Severe Acute Respiratory Syndrome/SARC Corona Virus 2/yang ke 2 (SARS-CoV-2) dan dengan cepat menyebar ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia.

“Pertengahan Maret 2020, ditemukan 2 kasus positif covid-19 di Indonesia dan dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Banyumas,” ungkap Tim Promosi Unsoed Ir. Alief Einstein, M.Hum.

Dosen Fakultas Kedokteran Unsoed, dr Yudhi Winowo, M.PH. memaparkan sejak tanggal 16 Maret 2020, dengan ditemukannya 2 kasus Covid-19, maka Kabupaten Banyumas dinyatakan KLB Covid-19.

Saat ini sudah 43 minggu lebih KLB Covid-19 di Kab.Banyumas dan belum berhasil secara maksimal untuk dapat mengendalikan KLB tersebut meskipun langkah-langkah penanggulangan dan pencegahan telah diupayakan secara maksimal.

“Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Banyumas, per tanggal 21 Oktober 2020 terdapat 739 kasus terkomfirmasi positif Covid-19, dan jumlah kematian 22 orang,” ujar dr Yudhi.

Dari 22 orang yang meninggal, sebanyak 10 orang meninggal pada bulan Oktober 2020, dan pada 2 minggu terakhir ini ada tren peningkatan laju kasus kematian (case fatality rate) menjadi 2,98.

Tentunya hal ini menjadi masalah yang harus segera mendapat perhatian semua pihak. Sementara tren jumlah test PCR menurun dan tren positivity rate meningkat. Angka reproduksi efektif (Rt) periode 16 Maret - 21 Oktober 2020 selama 14 hari terakhir masih didapatkan Rt Median >1, artinya wabah belum terkendali di Kab. Banyumas. Angka Rt sangat dipengaruhi oleh jumlah testing dan tracing.

dr Yudhi yang juga seorang Ahli Epidemiologi Lapangan (Field Epidemiology) menjelaskan Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Kemenkes RI telah mengeluarkan pedoman dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Satgas pusat Covid-19 juga telah mengeluarkan skor indikator untuk menentukan suatu daerah masuk zona tertentu terkait penanganan Covid-19 ini, hal ini dapat diakses melalui situs Covid19.go.id.

Berdasarkan kajian satgas pusat Covid-19 tersebut, Kabupaten Banyumas masuk zona kuning atau risiko rendah. Terdapat 14 indikator yang menjadi dasar penentuan zona tersebut sesuai kriteria WHO. Terkait zona ini, tim mencoba membandingkan dengan hasil asesmen yang dikembangkan oleh tim FKM UI yang disebut “Pantau Pandemi”.

Aplikasi ini untuk menilai perkembangan Covid-19 dalam kurun waktu 14 hari terakhir. Indikator yang digunakan meliputi indikator epidemiologi yaitu meliputi tren jumlah suspek, tren nilai positivity rate (rasio positif), rerata nilai positivity rate, dan tren jumlah kematian. Domain Kesehatan publik meliputi indikator tren jumlah tes PCR, rerata tes PCR per 1 juta penduduk per minggu, rerata rasio lacak, tingkat perilaku pemakaian masker di tempat umum, tingkat perilaku menjaga jarak minimal 1 meter dan tingkat perilaku mencuci tangan pakai sabun minimal 20 detik.

Indikator fasilitas Kesehatan meliputi kecukupan ventilator, kecukupan APD, dan apakah ada tenaga kesehatan yang terinfeksi dan menyebabkan pembatasan layanan. Jadi asesmen Pantau Pandemi terdiri dari domain epidemiologi (4 indikator), Kesehatan publik (6 indikator), dan fasilitas kesehatan (3 indikator).

Dari 13 indikator tersebut, 10 indikator berdasar data riil yang ada di Kabupaten Banyumas dalam rentang waktu 14 hari terakhir dan 3 indikator lainnya yaitu terkait tingkat perilaku pemakaian masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun (dikenal dengan 3M) berdasarkan data hasil survei BPS (hal ini masih menjadi pertanyaan karena tidak menggambarkan kondisi riil perilaku masyarakat Kabupaten Banyumas dan terkait waktu survei dilakukan dengan kondisi riil di lapangan saat ini).

Berdasar hasil analis Pantau Pandemi tersebut diperoleh bahwa skor total masuk zona kuning, hal ini sama dengan zona kuning hasil kajian dari satgas pusat Covid-19. Urutan penyebab masalah yang harus menjadi perhatian bersama adalah 1) kecukupan jumlah ventilator  dan 2) rerata PR di atas 10%, 3) tren jumlah kematian yang meningkat, 4) tren jumlah tes PCR yang menurun, dan 5) tren nilai PR meningkat.

Khusus terkait tingkat perilaku, sebaiknya dilakukan survei tingkat perilaku 3M di Banyumas agar didapatkan data riil. Alternatif solusi/usulan intervensi kongkrit sebaiknya tetap dilaksanakan secara simultan meskipun sudah ditemukan urutan penyebab masalah berdasar asesmen Pantau Pandemi tersebut.

Alternatif solusi tetap berpedoman pada prinsip penanganan pandemik, yaitu 3T dan I (Testing, Tracing, Treatment dan Isolating). Berdasarkan prinsip tersebut, masalah utama di Banyumas saat ini adalah faktor Treatment, yaitu kurangnya ketersediaan ventilator dan tren peningkatan CFR.

Tren peningkatan CFR berkaitan dengan aspek penatalaksanaan pasien di RS, sehingga perlu dilakukan evaluasi tentang ketersediaan ventilator, tatalaksana klinis (SOP) dan ketersediaan obat lini kedua untuk penanganan pasien yang resisten terhadap obat lini pertama.

Usulan solusinya yaitu penambahan jumlah ventilator paling tidak 5-8% dari jumlah TT yang tersedia di RS, termasuk ketersedian ruang ICU. Ketersediaan ventilator dan ruang ICU juga sekaligus dalam upaya menurunkan angka kematian (CFR).

Dalam rangka menurunkan tren CFR, maka clinical management menjadi sangat penting. Demikian juga dengan ketersediaan obat lini kedua. Obat lini kedua ini juga bermanfaat untuk menangani kasus persisten (kasus yang hampir 1 bulan atau lebih namun hasil swab tetap positif), dan system rujukan kasus berat/kritis harus maksimal agar tidak terjadi keterlambatan penanganan.

“Indikator kecukupan jumlah ventilator merupakan indikator yang sudah ditentukan dalam aplikasi Pantau Pandemi, dan saat ini sudah ada bukti ilmiah terbaru bahwa lebih efektif dengan penggunaan High Flow Nasal Canul (HFNC), sehingga indikator ini dapat dialihkan dengan meningkatkan ketersediaan alat tersebut,” jelas dr Yudhi.

Pada faktor Testing dan Tracing, masalah yang masih dihadapi Kab Banyumas menurut adalah penurunan jumlah pemeriksaan PCR dan pelacakan kontak, tren nilai PR meningkat serta rerata PR di atas 10%.

Terkait hal ini, maka harus diperbaiki sesuai prinsip dasar pencegahan dan penanggulangan wabah yaitu 3 T dan I, dan perlu penguatan surveilans, agar sesuai standar WHO.  Hal ini sekaligus untuk memperbaiki indikator lainnya. Sesuai standar WHO, maka jumlah pemeriksaan swab adalah 1/1.000 penduduk per minggu dan rasio kasus lacak adalah 1:10-30 orang.

Setiap kasus positif tanpa gejala dan gejala ringan harus diisolasi mandiri (dipastikan dapat menjalankan isolasi mandiri sesuai ketentuan) atau diisolasi secara terpusat dan terkendali dibawah tanggung jawab DKK. Kasus positif dengan gejala sedang/berat/kritis harus dirawat di RS rujukan untuk mendapatkan tatalaksana sesuai SOP.

Setiap kasus positif sebaiknya dinyatakan sembuh dan dapat kembali ke masyarakat jika hasil swab evaluasi menunjukkan hasil negative untuk memastikan tidak menjadi sumber penularan di komunitas. Laboratorium yang mampu melakukan pemeriksaan PCR di Kab. Banyumas telah tersedia, sehingga hal ini seharusnya tidak menjadi kendala di dalam upaya testing untuk menemukan kasus maupun untuk kepentingan evaluasi.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Banyumas sejak awal KLB sampai dengan saat ini sudah sangat bagus dan harus tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan. Namun upaya ini akan tetap membutuhkan dukungan semua pihak termasuk masyarakat.

Masyarakat harus mematuhi ketentuan perda yang telah dikeluarkan oleh Pemkab. Banyumas serta disiplin secara ketat terhadap protokol kesehatan. Untuk mengukur tingkat perilaku kedisiplinan terhadap protokol kesehatan terutama 3M di Kab Banyumas, sangat diperlukan survei agar diperoleh data riil tingkat perilaku 3 M di masyarakat.

Selanjutnya dr Yudhi menambahkan penyakit Covid-19 merupakan penyakit baru yang misterius dan sangat dinamis. Upaya pencegahan dan penanggulangannya sangat membutuhkan kerja sama semua pihak.

“Sekali lagi tugas pemerintah adalah menyiapkan fasilitas pelayanan mulai dari 3T dan I, sementara tugas masyarakat adalah disiplin terhadap protokol kesehatan yaitu melalui 3M dan jika berada di ruangan maka menerapkan VDJ (perhatikan Ventilasi, Durasi dan Jarak). Hal yang tidak kalah penting, adalah bagaimana kelompok risiko tinggi yaitu anak balita, ibu hamil, orang dengan penyakit komorbid dan kelompok usia lanjut dapat dilindungi dengan baik,” tutup dr Yudhi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00