Ahli penyakit Menular Universitas Sun Yat- Sen Guangzhou dr. Arfelina Sugiarto, Meminta Pilkada Ditunda

Foto : Koleksi dr. Arfelina

KBRN, Banyumas : Ahli penyakit menular dari Universitas Sun Yat- Sen Guangzhou China dr. Arfelina Sugiarto, MD meminta  Pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada 2020. Karena dikhawatirkan akan membuat kluster baru Covid- 19. 

Sebab dalam tahapan Pilkada akan mempertemukan banyak orang. Terutama pada saat masa kampanye, ataupun pencoblosan di TPS. Meski masyarakat mempergunkan masker ataupun menerapkan protokol pencegahaan Covid-19. 

Selain itu, orang tanpa gejala ( OTG) di Indonesia cukup tinggi, mereka tidak mengetahui dirinya terjangkit Covid- 19. Dari mereka inilah akan menyebarkan Covid- 19, pada saat adanya pertemuan dalam kegiatan Pilkada. 

Arfelina yang ikut menangani masa awal pandemi Covid- 19 di China. Menyangsikan kedisplinan masyarakat dan Pemerintah Indonesia, untuk membuat Pilkada yang aman dari Covid- 19. 

Berbeda dengan China, Pemerintah dan masyarakatnya ketat dalam penanganan Covid-19. Kasus Covid-19 yang pada awalnya di negara tersebut, saat ini mulai hilang.  

Kekhawatiran semakin meningkat bagi  gadis asal Purwokerto Jawa Tengah, mengenai Pilkada sebagai kluster Covid- 19, yakni sejumlah komisioner bahkan Ketua KPU sudah dinyatakan positif Covid- 19, termasuk   sejumlah bakal calon kepala daerah yang dinyatakan positif Covid- 19.

" Saya yakin mulai masa kampanye, akan ada kluster- kluster Covid-19. Sekarang kalau orang berkumpul, orang banyak, mereka ngobrol, itu sudah pasti. Apalagi tidak memperhatikan jarak, kondisi ini didukung banyaknya OTG di Indonesia,"kata Arfelina, yang sejak Maret 2020 sampai saat ini tinggal di Purwokerto.  

Sementara itu Dekan Fakultas Kedokteraan Unsoed Purwokerto Dr. dr. M. Mukhlis Rudi Prihatno MKes kepada RRI Rabu (23/9/2020) mengatakan Pilkada bisa tetap dilaksanakan. Asalkan Pemerintah dan Penyelengara Pemilu ketat dalam melakukan protokol kesehatan pencegahaan Covid- 19. 

" Kalau pendapat saya pribadi, silakan dilanjut cuma dengan protokol yang ketat. Kalau nga, mendingan nga susah. Kalau ada komitmen dari Pemerintah sanggup melaksanakan protokol yang baik dan ketat, maka tidak masalah,"kata M.Mukhlis.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, menjelaskan alasan Pemerintah tetap melaksanakan Pilkada 9 Desember 2020. Diantarnya sudah dilakukan penundaan sebelumnya. Pemerintah tidak ingin pimpinan 270 daerah dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), karena mereka tidak boleh mengambil kebijakan strategis. (RA). 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00