MK Kembalikan UU Cipta Kerja, Begini Tanggapan Profesor Hibnu dari Unsoed

KBRN, Banyumas : Mahkamah Konstitusi menetapkan UU Nomor 11 tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Oleh sebab itu, pihak pemerintah diberi waktu 2 tahun untuk memperbaiki UU tersebut.

Hal itu dikritisi oleh Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto Prof. Hibnu Nugroho, SH., M.H. Jumat (27/11/2021) menurut Prof Hibnu, keputusan tersebut merupakan keputusan yang mencerminkan keinginan masyarakat.

Karena dalam UU tersebut, terdapat beberapa poin yang dinilai bukan menjawab kebutuhan masyarakat. Menurut Prof Hibnu, seharusnya Undang-Undang yang ideal memuat aspek sosiologis, yuridis, dan filosofis.

Apabila ada undang-undang yang dikembalikan untuk diperbaiki, menurutnya ada aspek yang belum terpenuhi. Dalam kasus UU Cipta Kerja tersebut, menurutnya aspek yang belum terpenuhi adalah aspek sosiologis atau aspek masyarakatnya.

“Undang-Undang ideal itu mencakup aspek sosiologis, yuridis, dan filosofis. Jadi apabila ada penolakan, itu ada unsur yang belum terpenuhi” terangnya.

Terpisah salah satu mahasiswa di Purwokerto Indana Maula menyambut baik pengembalian UU tersebut. Menurut Indana, ini merupakan hasil setelah dirinya bersama rekanya menentang omnibuslaw pada tahun lalu. Menurutnya pemerintah seharusnya memang sudah menyadari adanya cacat hukum tersebut sejak awal.

“Ini kami berjuang pada tahun lalu. Ini sudah berarti cacat hukum mahasiswa menyadari itu” ungkapnya.

Mahkamah konstitusi mengembalikan UU tersebut dikarenakan bertentangan dengan UUD 1945. Pemerintah diberi waktu selama 2 tahun, untuk memperbaiki undang-undang tersebut. (ARI)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar