• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Omnibus Law : Masyarakat Ketakutan dengan Sistem Pengaturan Karyawan Kontrak

29 February
19:21 2020

KBRN, Jakarta : Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law, sudah diserahkan pemerintah pusat kepada DPR RI untuk dipelajari, dipertimbangkan, lalu disetujui.

Di sisi lain, RUU Ciptaker masih menuai beragam pro dan kontra dari masyarakat Indonesia. Dan berbeda dengan sebelumnya, kali ini ketakutan akan sistem pengaturan karyawan kontrak atau outsourcing, mendapat 6,0 persen perhatian masyarakat.

Memang potensi bakal segera berlakunya RUU Ciptaker tersebut bukan menimbulkan keresahan lagi, melainkan telah menanamkan ketakutan di benak masyarakat karena diduga belum siap dengan semua konsekuensi yang harus ditanggung ke depannya.

Hal yang paling tidak disukai atau ditakutkan masyarakat jika RUU Ciptaker diberlakukan adalah mengenai upah minimum provinsi, yang mendapat 36,1 persen perhatian. Kemudian pesangon PHK kurang adil sebanyak 25,3 persen. Selanjutnya, tidak ada cuti hamil menuai ketakutan 12,0 persen masyarakat. 

"Pengaturan karyawan kontrak menuai ketakutan sebesar 6,0 persen, dan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 20,5 persen," papar Peneliti Utama Puslitbang Diklat LPP RRI, Muhammad Qodari, dalam rilis hasil survei terbaru di National Integrated Newsroom Radio Republik Indonesia, Sabtu (29/2/2020).

BACA JUGA: Survei Pengangguran di Indonesia Mencapai 86 Persen atau Menyentuh 50 Juta Orang

Metodologi survei yang digunakan dengan mengambil sample dari 5 (lima) provinsi di Indonesia yaitu : Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Dimana kelima provinsi tersebut setara dengan 55 persen populasi nasional.

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah quota & purposive sampling. Jumlah sampel sebesar 400 responden tersebar secara proporsional. Dengan margin of error sebesar ± 4.90 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah yang bertempat tinggal di wilayah survei.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara via telepon seluler menggunakan kuesioner. Data telepon seluler responden diambil secara acak dari no telp seluler responden hasil survei nasional, survei pileg, survei pilkada dan quick count di setiap wilayahnya di masa sebelumnya.

Waktu pengumpulan data Tanggal 20 – 25 Februari 2020. (Ilustrasi Foto/Slide : Ant - Zabur Karuru / Litbang LPP RRI)

00:00:00 / 00:00:00