• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Pemulangan Anak Yatim Piatu WNI Eks-ISIS Perlu Dilakukan Hati-hati

29 February
18:50 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : SETARA Institute menilai langkah pemerintah yang akan memulangkan anak yatim piatu WNI eks-ISIS dibawah 10 tahun ke Indonesia belum memiliki kajian yang mendalam dan data yang detail. Direktur Riset SETARA Institute Halili kepada rri.co.id mengingatkan pemerintah untuk mempersiapkan secara matang pemulangan tersebut.

"Implementasi kebijakan ini harus dilakukan secara hati-hati dan persiapan yang matang," kata Halili di Jakarta, Sabtu (29/02/2020).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan anak-anak di bawah 10 tahun yang yatim piatu untuk dipulangkan ke Indonesia. 

"Kita mengingatkan pemerintah pemulangan tersebut bukan kebijakan insidental berjangka pendek," tegasnya.

Menurutnya pemerintah harus memiliki paradigma berkelanjutan dengan memastikan ketiadaan collateral damage bagi anak yang dipulangkan dan bagi masyarakat secara luas. 

"Penguatan penerimaan dan pengembangan kultural maupun struktural bagi anak yang dipulangkan harus menjadi perhatian pemerintah," terangnya.

Selain itu, lanjutnya pemerintah harus membuat database dan melakukab profiling orang Indonesia yang bergabung dengan ISIS secara komprehensif. Ia menekankan perlunya identifikasi anak yatim yang dipulangkan harus disertai dengan bukti pendukung yang kuat bahwa mereka dapat dinyatakan sebagai anak yatim. 

"Verifikasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa status orang tua anak sudah meninggal," jelasnya.

Yang terpenting, menurut Halili ketika anak dinyatakan sebagai yatim piatu, pemerintah harus mengetahui latar belakang dan derajat keterlibatan orang tua semasa hidup di ISIS. Identifikasi dan pemetaan latar belakang dan derajat keterlibatan tersebut menjadi dasar tindakan disengagement anak dari paparan doktrin dan narasi ekstremisme-kekerasan sebelumnya. 

"Pendidikan dan proses penyadaran anak harus disesuaikan dengan kebutuhan kontra-narasi bagi anak," tandasnya.

Halili juga mengingatkan pemerintah untuk melibatkan kerabat atau extended family anak yang dipulangkan dalam proses reintegrasi sosial. Hal itu, untuk memetakan peran keluarga dalam proses ini, pemerintah terlebih dahulu melakukan studi pelacakan atas latar belakang keluarga dari orang tua anak yang dipulangkan. 

"Upaya ini diperlukan untuk menghindari kegagalan proses disengagement mereka dari paparan narasi radikal dan ekstrem serta mendorong proses reintegrasi yang organik dan lebih sesuai bagi kepentingan tumbuh kembang mereka," pungkasnya. 

00:00:00 / 00:00:00