• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

RUU Pemilu dan Reformasi Parpol, Pusako : Kebiasaan Kita Bahas UU Selalu Mepet

19 February
19:45 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan audiensi dan diskusi terkait 'Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum dan Reformasi Partai Politik' (RUU Pemilu dan Reformasi Parpol) bersama sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkecimpung dalam kepemiluan.

Usai melakukan pertemuan diskusi RUU Pemilu dan Reformasi Parpol, Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang, Feri Amsari mengatakan, kendati adanya rancangan pembaharuan Undang-undang yang saat ini tengah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun menurut Feri adanya penerapan dan pembaharuan kembali RUU Pemilu dan Reformasi Parpol digaungkan sangat berdekatan dengan kontestasi pemilihan umum.

Menyoroti hal itu, lebih lanjut Feri Amsari mengatakan bahwa Pemerintah tidak memiliki konsistensi sudah harus dibahas jauh-jauh hari sebelum terlaksananya pesta demokrasi pemilihan umum.

"Rancangan Undang-undang bidang politik, kalau kita lihat sekarang sudah mulai masuk dalam prolegnas prioritas 2020 terutama soal Pemilu. Kita terlalu banyak mengubah undang-undang kepemiluan bahkan lima tahun sekali, tetapi kita tidak maksimal untuk membenahi partai politik. Kedua karena kebiasaan kita membahas undang-undang yang selalu mepet," ujar Feri Amsari di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Lebih lanjut Feri Amsari mengungkapkan, dengan seringnya rancangan undang-undang pemilu, selama ini dinilai tidak berjalan dengan baik. Untuk itu Ia menyarankan kepada pihak terkait dalam kepemiluan, agar dapat mempersiapkan rancangan pembaruan RUU Pemilu dan Reformasi Parpol tidak berdekatan dengan pelaksaan Pemilihan Umum, demi menghasilkan kepemiluan yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

"Hal-hal penting terkait bidang politik belum betul-betul kita kerjakan dengan baik. Nah Sekarang kita mulai bergeser mempersiapkan jauh-jauh hari paket bidang politik kita sebaik-baiknya agar kemudian hasil kepemiluan dan representasi kita ke depan menjadi jauh lebih baik," ungkapnya.

Melihat RUU Pemilu dan Reformasi Parpol, Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengharapkan untuk adanya pembicaraan kembali untuk mengelaborasi persamaan-persamaan pandangan dalam bidang politik.

Feri juga mengharapkan, bahwa rancangan undang-undang tersebut setidaknya dapat terwujud dengan baik serta tidak rumit seperti Undang-undang Cipta Lapangan Kerja Omnibus Law.

"Harapannya karena ini pola saling mengisi, kita sudah bicarakan dengan pak Bahtiar, pada intinya kita akan mulai pada persamaan-persamaan dan mencoba mencari alternatif-alternatif baru untuk hal-hal yang berbeda dalam paket bidang politik kita. Dengan tujuan sebaik-baiknya rancangan undang-undang ini bisa dibuat tidak sekontroversial Omnibus Law Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja

"Undang-Undang Parpol termasuk dalam pemilihan kepala daerah, kami harapkan dilakukan bersamaan sehingga ada sinkronisasi antara regulasi yang satu dengan lainnya dan ini tentu akan menghindari kemungkinan terjadinya tumpang tindih dalam pengaturan di dalam regulasi bidang politik ini. Dan tadi sebetulnya kita punya semangat yang sama terkait hal itu, mudah-mudahan dorongan ini bisa segera diwujudkan," pungkas Feri.

Adapun sejumlah LSM selain dari Pusat Studi dan Kajian Konstitusi yang menyambangi kantor Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti diskusi hari ini. Mereka adalah, Indonesian Corruption Watch (ICW), Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe), serta Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Dalam diskusi tersebut, keempat LSM diterima langsung oleh Plt Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum), Bahtiar.

00:00:00 / 00:00:00