• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Serikat Pekerja Minta DPRD Batam Kawal Proses UMS Kota Melalui Perda

20 January
22:44 2020
0 Votes (0)

KBRN, Batam : Dalam aksi demo yang dogelar serikat buruh hari ini di gedung DPRD Batam, selain menolak RUU Omnimbus Law, juga menuntut lembaga yudikatif dan legislatif ditingkat daerah untuk menyampaikan aspirasi mereka yang menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang telah berlaku sejak 1 Januari 2020. 

Seorang perwakilan buruh, Wisnu mengatakan, pemerintah tidak konsisten terhadap kesepakatan dengan wakil rakyat ditingkat pusat, agar tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan bagi kelas III, kesepakatan fundamental seperti inipun tak mampu ditepati oleh pemerintah. 

“Karena bentuk ketidak konsistenan pemerintah, saat kesepakatan bersama dengan DPR RI tidak akan menaikkan iuran untuk kelas III tapi ternyata faktanya pemerintah melakukan itu," ujarnya, Senin (20/1/2020). 

Serikat buruh juga mendesak Walikota untuk memfasilitasi perundingan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam, dan mendesak DPRD Batam mengundang SKPD dan organisasi yang tergabung dalam serikat untuk menuntaskan permasalahan UMSK 2020. 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad yang diwawancarai usai berdialog dengan pengunjuk rasa mengatakan, pihaknya menerima tuntutan pekerja namun terkait Omnimbus Law dan BPJS Kesehatan merupakan wewenang Pemerintah Pusat, pemerintah daerah hanya menjalankan instruksi saja. 

Sedangkan untuk  UMSK diharapkan tumpuannya kepada DPRD Batam dengan munculnya Perda baru, karena kenyataannya saat perundingan biparted selalu saja pihak perusahaan tidak datang, sedangkan dalam pengusulannya harus ada kesepakatan antara pelaku usaha dan pekerja. 

“Selama tidak sepakat, ketika diusulkan kepada Gubernur maka tidak akan bisa menandatangani, karena itu rentan dikasus PTUN, inilah yang diharapkan buruh untuk diselesaikan melalu Perda Ketenagakerjaan,” jelas Amsakar. 

Sementara itu Ketua DPRD Batam, Nuryanto mengatakan selama ini sikap pengusaha yang abai dalam perundingan biparted karena tidak ada sanksi yang mengatur, ke depannya harus diatur dengan Perda. 

“Mestinya harus ada sanksi dan aturan, misalnya ketika tidak hadir apapun keputusannya menjadi sah, kan gitu dan harus mengikuti legitimasi, mengikuti keputusan bersama,” tutupnya. 


tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00