• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Jiwasraya Merugi, Ombudsman : OJK Harus Perbaiki Sistem Pengawasan!

18 January
15:56 2020
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Ombudsman Republik Indonesia mengidentifikasi adanya tata kelola yang buruk didalam PT Asuransi Jiwasraya (Persero), bahkan hingga melanggar aturan dari ketentuan yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan meruginya perusahaan bidang asuransi berplat merah tersebut.

Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih menguangkapkan buruknya tata kelola Jiwasraya tersebut dengan melihat tidak adanya jajaran direksi perusahaan berplat merah yang membidangi kepatuhan tersebut, Alamsyah mengatakan bahwa Jiwasraya telah melanggar Peratiran Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 73 tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

"Di level direksi, kita lihat, (Jiwasraya) tidak ada direktur kepatuhan. Apakah Jiwasraya termasuk asuransi yang kecil? tidak kalau dilihat dari sizenya ya. Kalau asuransi kecil kemudian sulit untuk masukan satu karyawan masuk akal ya, tetapi ini besar dan tidak patuh pada ketentuan itu," kata Alamsyah, dalam diskusi bertajuk "Jiwasraya dan Prospek Asuransi" di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2020).

Dalam POJK itu, lanjutnya, aturan mengenai keberadaan direktur kepatuhan terdapat pada Pasal 7 dan Pasal 8 menyatakan perusahaan perasuransian harus menunjuk satu posisi direktur kepatuhan dalam jajaran direksinya.

Menurutnya apabila tak mampu menghadirkan direktur kepatuhan, maka perusahaan perasuransian dapat menunjuk anggota direksi lain kecuali yang membawahkan fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran. Selain tidak adanya direktur kepatuhan, Alamsyah juga mengungkapkan bahwa terdapatnya rangkap jabatan jajara direksi keuangan dan investasi. 

"Bayangkan, kalau produksi sama keuangan digabung gitu ya. Jadi, dari sisi tata kelola sudah lah enggak usah berkilah, (Jiwasraya) memang buruk," ungkapnya lagi.

Adanya pemangku kewajiban yang paling bertanggungjawab adalah pengawas dari asuransi jasa keuangan dalam hal ini yakni terdapat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga menurut Alamsyah, OJK seharusnya mengetahui akan pelanggaran aturan yang telah dilakukan oleh perusahaan negara Jiwasraya. 

"(OJK tau?) Ya harusnya tahu, karena semua aturan itukan aturan OJK yang harus dipatuhi. Kami mencatat disini memang tata kelolanya tidak tepat, dan OJK kemudian baru sekarang saya melihat mengatur kriteria investasi di sektor asuransi. seharusnya memang dari dulu kita terbitkan seperti itu," bebernya lagi.

Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih juga menyatakan bahwa yang paling bertanggung jawab didalam permasalahan kasus meruginya perusahaan berplat merah Jiwasraya dengan adanya pelanggaran regulasi tersebut berada pada Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk itu ia memberikan dukungannya terhadap peran OJK didalam perbaikan distem pengawasan perusahaan-perusahaan bidang asuransi secara cepat dan menjaga marwah Otoritas Jasa Keuangan.

"Yang paling bertanggung jawab adalah pengawas dari asuransi jasa keuangan dalam hal ini OJK, untuk itu kita harus support OJK untuk bisa perbaiki sistem ini. Kita boleh kecewa dengan OJK, tetapi kita harus bisa jaga marwahnya, jangan sampai OJK kita lemah, nanti makin hancur. Maka kita harus dorong bersama untuk terjadi perbaikan sistem pengawasan di OJK," pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00