• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Yenny Wahid Komentari PDIP Larang Penyidik KPK Geledah Kantor Hasto

16 January
21:04 2020
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Putri Presiden ke-3 RI, Yenny Wahid mengaku setuju dengan pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD mengenai keabsahan operasi tangkap tangan (OTT) yang saat ini di bawah instruksi Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Menurut Mahfud, OTT tanpa persetujuan Dewas KPK tetap sah.

“Saya ikut Pak Mahfud saja, secara hukum. Yang paling penting kan, kita harus ingat semangatnya. Semangat kita adalah memberantas korupsi,” kata Yenny kepada RRI.co.id di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Baca juga : Penyidik KPK Tak Bisa Lakukan Penggeledahan Kantor DPP PDI Perjuangan

Seperti diketahui, awal minggu lalu, KPK gagal menggeledah runag kerja Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Penyidik KPK dilarang masuk DPP PDIP yang  berada di Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat. PDIP mengklaim, penyidik tidak membawa surat perintah Dewas KPK.

“Mandat undang-undang kepada penyelenggara negara adalah menciptakan pemerintahan yang bersih. Itu semangat yang paling utama, dan ini harus menjadi pegangan bagi kita semua. Saya rasa, saya sih, mengapresiasi ya, KPK dengan segala macam badai yang menerpa, tapi tetap konsisten,”  ujar Yenny.

KPK, kata dia, tetap melakukan berbagai tindakan yang cukup memberikan efek kejut di tengah masyarakat.

Baca juga : Tim Kuasa Hukum PDIP Temui Dewas KPK

“KPK tidak usah ragu, masyarakat akan terus di belakang mereka. Dan saya rasa ini semangat yang sama ditunjukkan banyak penyelenggara negara, tentunya. Saya juga ingin memberikan dukungan kepada semua pihak yang punya kepedulian yang sama soal pemberantasan korupsi,” tegas dia.

“Awalan yang baik, 2020 sudah diawali dengan hal yang baik bahwa semangat untuk pemberantasan korupsi, tetap ditunjukkan secara nyata. Kita apresiasi dan dukung agar lebih baik ke depan,” ujar Yenny.

Larangan DPP PDIP dalam penyidikan KPK di kantor Hasto itu, terkait dugaan suap yang dilakukan kader PDIP, Harun Masiku yang menginginkan kursi DPR RI dalam pergantian antar waktu (PAW). Harun diduga telah melakukan suap terhadap komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan yang saat ini sudah mengundurkan diri dan dipecat DKPP RI.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00