• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Info Publik

Dirut RRI: LPP RRI Harus Hadir di IKN Baru

4 December
15:02 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Mohammad Rohanudin mengatakan bahwa RRI harus ada di lokasi Ibukota Negara (IKN) baru yaitu di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Hal tersebut ia katakan mengingat peraturan pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 12 tahun 2005 menyebut bahwa RRI harus ada di Ibukota.

"RRI harus hadir kenapa? Ada PP nomor 12 tahun 2005 yang mengatakan RRI itu harus ada ibu kota jadi mau tidak mau, suka tidak suka, bukan hanya 2 bandara yang ada tapi RRI lembaga penyiaran negara harus hadir," katanya dalam kegiatan Sarasehan Udara yang disiarkan secara langsung melalui Pro 3 Nasional, Pro 1 dan RRINet di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Rabu (4/12/2019).

Ia mengatakan bahwa RRI merupakan representasi kehadiran negara. RRI sendiri hadir pada tahun 1945 dimana Indonesia hadir RRI pun juga lahir.

"Semua mata semua hati semua fikiran bangsa indonesia mengarah kepada ibu kota baru, pada tahun 1945 lahir negara republik Indonesia dan pada tahun itu juga lahirlah RRI. Itulah lembaga penyiaran yang sekarang ada di Indonesia dan pada saat ada ibu kota baru disitulah harus ada RRI," katanya.

Menurutnya IKN baru harus menjadi cahaya bagi masyarakat Indonesia. Terutama untuk seluruh media dan tidak terkecuali RRI, RRI harus berkonsentrasi terhadap prospek wilayahnya dan segala dimensi.

"Apalagi seperti LPP RRI yang memiliki keberpihakan kepada negara Indonesia, oleh karena itu RRI terus berikan pencerahan kepada masyarakat sekaligus memberikan dimensi yang sangat kuat agar ibu kota baru menjadi positif bagi bangsa Indonesia untuk mencitrakan Indonesia secara internasional itu yang harus dilakukan oleh RRI," ujarnya.

"Sekali lagi negara harus hadir, kalau negara tidak hadir maka representasi daripada kehadiran negara adalah RRI, termasuk Kalimantan," tutupnya.

Untuk diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) pada Pasal 12 merinci beberapa ayat, yakni:

(1) Stasiun penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibukota negara, provinsi, kabupaten/kota.
(2) Stasiun penyiaran RRI di ibukota negara menyelenggarakan siaran lokal, regional, nasional, dan menyelenggarakan siaran internasional atau siaran luar negeri.
(3) Stasiun penyiaran RRI di setiap ibukota provinsi dan/atau di ibukota kabupaten/kota menyelenggarakan siaran lokal dan regional.
(4) Stasiun penyiaran dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00