• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Jokowi Serahkan DIPA untuk Kementerian / Lembaga di Istana Negara

14 November
14:52 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada semua Kementerian dan lembaga, serta para kepala daera provinsi di seluruh Indonesia, untuk bergerak cepat mengatur anggaran yang diberikan pemerintah pusat. Kepala Negara tidak ingin lagi ada anggaran dalam jumlah besar yang masih belum digunakan di akhir tahun.

Pemerintah pusat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran beserta dengan Transfer Dana ke Daerah untuk Kementerian dan Lembaga beserta seluruh pimpinan kepala daerah dari seluruh provinsi di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, ada sekitar Rp 900 Triliun anggaran untuk belanja Kementerian dan lembaga.

Sedangkan transfer ke daerah dan Dana Desa dialokasikan sebesar Rp 856 Triliun. Dengan dana sebesar itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada semua Kementerian dan lembaga, serta para kepala daerah provinsi di seluruh Indonesia, untuk bergerak cepat mengatur anggaran yang diberikan pemerintah pusat. Kepala Negara tidak ingin lagi ada anggaran dalam jumlah besar yang masih belum digunakan di akhir tahun.  

"Setelah penyerahan ini, saya ingin melihat ada perbahan dalam cara bergerak, mindset kita, pola lama yang harus kita tinggalkan. Mulai secepatnya belanja terutama belanja modal bagi DIPA yang kita tadi sudah serahkan." Ujar Presiden Jokowi di Istana Negara pada kamis (14/11/2019).

Jokowi juga mengatakan, dirinya sudah tidak ingin lagi ada pergerakan lambat dalam hal pengelolaan anggaran, mulai dari masalah tender, konstruksi, dan lain-lain.

"Belanja secepat-cepatnya. Saya harapkan jangan sampai yang kemarin yang saya sampaikan, November masih ada Rp 31 Triliun dalam proses e-tendering. Ini konstruksi. Oleh sebab itu, mulailah sejak januari tahun depan ini, penggunaan belanja APBN itu." Jelas Jokowi menambahkan.  

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa untuk perwujudan perbaikan pembangunan APBN Tahun 2020, dibutuhkan dukungan dari seluruh menteri, para kepala lembaga, dan tentunya juga seluruh para pimpinan kepala daerah di seluruh provinsi di Indonesia. 

"Perwujudan strategi APBN Tahun 2020 tentu butuh dukungan dari para menteri, kepala lembaga, dan tentunya seluruh pimpinan di daerah dan seluruh jajaran pemerintah, yang menjadi penanggung jawab program-program pembangunan yang telah direncanakan, untuk tahun 2020. Untuk itu, pencapaian target pembangunan dan pertumbuhan ekkonomi menjadi sangat penting." Ujar Sri. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, tahun depan merupakan awal kabinet Indonesia Maju melaksanakan program yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024. APBN 2020, kata Sri Mulyani memiliki peran strategis bagi Pemerintah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.

Perlu diketahui tepat Indonesia berusia 100 tahun pada 2045, Indonesia sudah harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah sudah memulai program pembangunan SDM sejak tahun 2020 dan menjadi prioritas utama. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00