RRI News Portal

KBRN Jakarta  :  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan mantan Menteri pemuda dan Olah raga Imam Nahrawi  terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Hakim Elfian, yang memimpin sidang tesebut, permohonan tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah KONI  itu tidak tepat dan harus ditolak.

"Menimbang bahwa dengan sejumlah pertimbangan tersebut  maka permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya," ungkap  Hakim Elfian,  di ruang sidang HR Purwoto S Ganda Subrata  Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa  (12/11/2019)

Elfian mengatakan  permohonan yang ditolak antara lain keberatan pihak pemohon atas penetapan tersangka yang dianggap merugikan dan melanggar prosedur hukum

Menurut dia, berdasarkan keterangan saksi ahli dan fakta yang dihadirkan pihak pemohon dan termohon maka hakim menganggap tidak ada kesalahan dalam penetapan tersangka Imam Nahrawi

Sementara itu kuasa hukum Imam Nahrawi , Saleh SH MH  menyatakan menghormati putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurutnya meski menghormanti putusan pengadilan tapi dengan berbagai catatan 

"Ini kan sidang terbuka yang disaksikan oleh banyak orang  termasuk teman media juga  yang kami tahu bukti bukti yang diajukan KPK   itu berita acara permintaan keterangan   diranah penyelidikan lalu untuk penyidikan  mereka hanya menghadirkan berita acara pemeriksaan  dan satu bukti surat  dan  keterangan  saksi  serta kuitansi yang tidak ditandatangani oleh sekjen KOno Ending Fuad Hamidi hanya oleh Jhony E  Awoy dan ini kami nggak bisa terima, " katanya pada wartawan usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dijelaskannya  bukti bukti yang diajukan KPK dalam persidangan pra peradilan ini tidak sempurna.

"Ada bukti kwitansi yang diajukan KPK terkait sejumlah uang yang di terima pihak  Kemenpora tetapi buktikan kuitansi tersebut janggal karena hanya ditandatangani oleh Bendahara umum KONI  Jhony E Awoy  tanpa ditandatangani oleh Sekjend KONI Ending puas Hamidi padahal dalam kuitansi tersebut tertera nama Ending Fuad Hamidi jadi jelas bahwa  bukti kuitansi penyerahan uang ini tidak sempurna dan seharusnya ini menjadi bahan pertimbangan namun hakim sudah memutus lain, " pungkasnya.