• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

Evaluasi Pemilu 2019, Jatim Daerah Terbanyak Temuan Pelanggaran

11 November
11:34 2019
0 Votes (0)

KBRN, Malang: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan sedikitnya tiga ribu pelanggaran yang ditemui selama pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada April 2019 lalu. Pelanggaran itu mayoritas ditemukan selama masa kampanye. Hal itu diungkapkan Komisioner Bawaslu Jawa Timur, Purnomo Satriyo Pringgodigdo di sela seminar nasional evaluasi pelaksanaan pemilu yag digelar di Kota Malang, Senin (11/11/2019).

“Biacra soal temuan pelanggaran, sampai saat ini ada tiga ribu lebih, dan di Jatim ini yang terbanyak di Indonesia. Rata-rata memang temuan, kalau laporan masyarakat masih minim,” katanya.

Temuan pelanggaran itu paling banyak terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), kemudian temuan politik uang (money politics), serta netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu.

“Sebagian besar pelanggaran ini sudah kami tindaklanjuti. Sementara pelanggaran terkait netralitas ASN langsung kami limpahkan pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” tutur Purnomo.

Dalam seminar tersebut, juga dibahas mengenai catatan Bawaslu Jatim terkait penyelenggaraan pemilu. Catatan dan evaluasi ini diharapkan bisa menjadi dasar untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 mendatang. “Kami punya beberapa catatan dari proses verifikasi parpol sebagai peserta pemilu sampa dengan proses perhitungan dan pemungutan suara yang banyak memakan korban para pahlawan demokrasi. Evaluasi in tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu, tetapi KPU dan peserta pemilu yang notabene menjadi pihak langsung dalam pelaksanaan pemilu,” ungkapnya.

Evaluasi yang dimaksud Bawaslu Jatim, pertama terkait pendaftaran partai politik yang di wajib akan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Namun pada akhirnya diputuskan syarat itu hanya menjadi pelengkap saja. “Dari sisi pencalonan, napi koruptor masih menjadi polemik, bahkan hingga Pilkada serentak nanti,” ujar Purnomo.

Selain itu, Bawaslu Jatim juga menyoroti tentang penggunaan e-rekap dalam proses penghitungan suara. Pasalnya, Pemilu 2019 banyak memakan korban. Di Jatim ada 949 penyeleweng ada pemilu yang mengalami musibah. Rinciannya, 118 orang meninggal, 7 orang cacat tetap, 203 orang sakit berat, dan 621 orang sakit ringan. “Kami berharap usulan ini bisa menjadi masukan tidak hanya pada pelaksana Pilkada 2024 mendatang, namun juga Pilkada serentak 2020,” kata dia. 

Sementara itu, Komisioner KPU Jawa Timur, Insan Qoriawan juga memberikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan Pemilu 2019.  Diantaranya regulasi yang terbit berdekatan dengan pelaksanaan tahapan, ketersediaan logistik pada hari H, prosedur pemungutan suara, kategorisasi pemilih dalam penggunaan surat suara atau dalam menggunakan hak pilih, serta pengadministrasian dokumen hasil pemungutan suara.

“Ada juga tekait kesalahan administrasi pengisian formulir tidak sederhana, pemahaman regulasi petugas adhoc, kapasitas tempat penyimpanan kotak yang kurang representatif, rekapitulasi PPK yang melebihi batas waktu dan keterbatasan tempat rekap, beban kerja PPK terlalu berat ketika rekap ditingkat kecamatan, serta hal lain terkait penyelenggaraan yang perlu dievaluasi,” tandasnya. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00