• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

KPK Fasilitasi Penandatanganan MoU Pemda se-Provinsi Maluku

23 October
10:15 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Gubernur dan Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku dengan Kejaksaan Tinggi, Kanwil BPN Provinsi, Kanwil DJP Provinsi, dan Bank Pembangunan Daerah terkait optimalisasi penerimaan daerah dan pengelolaan aset daerah. Penandatanganan dilaksanakan hari ini Rabu (23/10) pukul 10.00 WIT bertempat di Gedung Islamic Center Kota Ambon.

"Kegiatan dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Gubernur Maluku, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Maluku, Kepala Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku, serta Bupati dan Walikota se-Provinsi Maluku beserta jajaran pejabat terkait lainnya dari instansi masing-masing." kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah Rabu (23/10/2019).

Febri menyebut MoU ini meliputi 4 lingkup perjanjian kerja sama. Pertama, terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang melibatkan antara Gubernur dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dan antara Bupati/Walikota dengan Kepala Kejaksaan Negeri.

Kedua, kerja sama terkait sertifikasi aset tanah, penanganan permasalahan aset tanah serta pengintegrasian data pertanahan dengan perpajakan daerah dan zona nilai tanah (ZNT) antara Gubernur dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Maluku serta antara Bupati/Walikota dengan Kepala Kantor Pertanahan.

Ketiga, terkait KSWP dan potensi perpajakan daerah yang melibatkan antara Gubernur/Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku. Terakhir, terkait pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara online antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan Direktur Utama PT Bank Maluku Malut.

"Selain penandatanganan MoU dan kerja sama, paralel melalui Pusat Edukasi Antikorupsi KPK menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapabilitas aparatur pengawas internal pemerintah (APIP). Pelatihan berlangsung selama 4 hari mulai Senin – Kamis, 21 – 24 Oktober 2019, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Prov. Maluku. " tambah Febri.

Febri menyebut jika pihaknya memandang penting hal ini untuk meningkatkan peran dan kapabilitas APIP dalam pengawasan tata kelola pemerintahan.

"Kapabilitas APIP juga merupakan salah satu area fokus pendampingan KPK terhadap pemerintah daerah selain 7 area fokus lainnya, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah (OPD), dana desa, dan manajemen aset daerah." lanjut Febri.

Peserta pelatihan adalah para auditor inspektorat atau pegawai fungsional pada Inspektorat yang melakukan fungsi pengawasan. Peserta pelatihan juga diutamakan bagi pemangku jabatan Sekretaris Inspektorat dan/atau Inspektur Pembantu dan/atau Ketua Tim.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00