• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

KPK Jelaskan Mengapa Tidak Hadir Dalam Sidang Gugatan Praperadilan Tersangka Imam Nahrawi

22 October
21:16 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini tidak hadir alias absen dalam persidangan gugatan pra peradilan yang diajukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. 

Imam sebelumnya diberitakan telah mengajukan gugatan terkait keputusan penyidik KPK yang menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersangka kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. 

Karena pihak KPK tidak bisa hadir dalam persidangan itu, maka hakim tunggal Elfian menunda sidang permohonan praperadilan yang diajukan mantan Imam Nahrawi. 

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat ditanya wartawan di Jakarta menjelaskan alasan terkait ketidakhadiran tim biro hukum KPK. Menurut Febri, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu permohonan praperadilan yang diajukan tersangka Imam Nahrawi. 

"KPK sedang mempelajari terkait permohonan praperadilan yang diajukan tersangka IMR (Imam Nahrawi)," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (22/10/2019).

Febri menjelaskan bahwa ketidakhadiran tim biro hukum KPK ke sidang bukanlah sebagai langkah untuk mengulur-ulur waktu. Menurut Febri, KPK yakin betul bahwa proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Imam sesuai dengan prosedur hukum serta didasarkan pada bukti yang kuar 

Sementara itu jalannya persidangan gugatan pra peradilan  yang seharusnya  digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pagi tadi akhirnya ditubda. Penundaan dilakukan sampai 4 November 2019. 

"Sebagian besar alasan yang diajukan oleh tersangka sudah cukup sering digunakan para pemohon praperadilan lain sehingga sebenarnya relatif tidak ada argumentasi baru," kata Febri.

Menurut Febri, sejunlah alasan permohonan itu soal tidak pernah diperiksanya Imam sebagai calon tersangka hingga berkaitan dengan penahanannya tidak sah bila dikaitkan dengan 'penyerahan mandat' pimpinan KPK.

"Alasan ini sudah sering ditolak hakim, karena memang UU KPK mengatur secara khusus, bahwa sejak proses penyelidikan, KPK sudah mencari alat bukti, sehingga ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka pada saat penyidikan dimulai sekaligus dapat dilakukan penetapan tersangka," katanya 

Febri menjelaskan terkait penahanan yang dihubungkan dengan penyerahan mandat, KPK telah menegaskan bahwa Pimpinan KPK tetap bertugas sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) sampai dengan 21 Desember 2019 ini. 

“Dan sampai saat ini tidak ada Keputusan Presiden tentang pemberhentian Pimpinan KPK," pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00