• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

KPK Dorong Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar Selamatkan Sejumlah Aset Hingga Triliunan Rupiah

21 October
22:30 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Pemerimtah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali melakukan penertiban sejumlah aset milik pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini ikut mendorong agar pemerintah daerah melakukan penertiban aset-aset yang sebelumnya masih dikuasai oleh pihak ketiga.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Jakarta menjelaskan bahwa total aset yang berhasil ditertibkan total mencapai Rp 6,5 triliun. Menurut Febri, penertiban ini termasuk pengembalian sejumlah aset milik Pemprov Sulsel dan dan juga aset milik Pemerintah Kota (Pemkot)  Makassar.

“Total ada 7 aset milik  Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar yang sebelumnya dikuasai oleh pihak ketiga, totalnya mencapai Rp1,4 triliun," kata Febri Diansyah di Jakarta, Senin (21/10/2019).

Febri menjelaskaj bahwa KPK juga membantu penertiban fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) dari 4 perumahan di Pemkot Makassar senilai Rp1,86 triliun, penertiban kendaraan dinas Pemprov Sulsel dan Pemkab Takalar berupa 1 eskavator dan 24 kendaraan senilai Rp 6,7 miliar.

Menurut Febri, dari penertiban aset pendanaan, personel, prasaran dan dokumentasi (P3D) seluruh Pemda di Sulsel ditertibkan aset senilai Rp 3,2 triliun dan penertiban 79 aset daerah pemekaran Pemkab Luwu dan Pemkot Palopo senilai Rp 42 miliar. 

Febri menambahkan bahwa kegiatan monitoring evaluasi (monev) di Provinsi Sulsel pada 21-25 Oktober 2019 di kantor Gubernur Sulsel, KPK terus mendorong keseriusan Penoriv Sulsel untuk menertibkan dan menyelesaikan permasalahan sejumlah aset lainnya.

“Salah satu persoalan aset yang terus didorong penyelesaiannya adalah sertifikasi aset tanah pemda. Dari 30.124 bidang tanah di Sulsel hingga September 2019 baru sekitar 38% atau 11.149 tanah yang telah bersertifikat” kata Febri Diansyah kepada wartawan.

Sementara terkait optimalisasi pendapatan daerah, per September 2019 KPK mencatat capaian Provinsi Sulsel sebesar 40% peningkatan pendapatan pajak asli daerah dari Rp 234 miliar di periode yang sama tahun 2018 menjadi Rp 328 miliar.

"Pajak-pajak tersebut bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor” pungkas Febri Diansyah 

Sementara itu sumber pendapatan daerah lainnya yang berhasil didorong terkait penagihan piutang pajak daerah senilai Rp 21,8 miliar. 

Piutang pajak tersebut bersumber dari penerimaan atas penagihan pajak kendaraan bermotor kendaraan dinas, kendaraan bermotor perorangan dan badan usaha, pajak air permukaan, pajak hotel, restoran, hingga pajak hiburan.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00