• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

KPK Periksa LHKPN Pemerintah dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

21 October
22:04 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemerikdasm terkait laporan harta kekayaaan 35 pejanat penyelenggara negara aktif maupun nonaktif di lingkungan pemerintahan hingga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Jakarta menjelaskan bahwa kegiatan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ini dilakukan dalam rangka upaya penegakan hukum, pengawasan internal, dan pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor). 

Selain itu menurut Febri tujuan pemeriksaan itu dilakukan untuk mengetahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan hartanya. Pasalnya, LHKPN merupakan sakah satu wujud komitmen penyelenggara negara yang berintegritas.

“Klarifikasi harta kekayaan penyelenggara negara  ini sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 5 angka 2 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaanya sebelum, selama, dan setelah menjabat,” kata Febri kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/10/2019).

Menurut Febri, KPK akan terus melakukan kegiatan pemeriksaan LHKPN di wilayah selain Provinsi Sulsel agar terwujud Pelaporan LHKPN yang akuntabel.

Berikut jadwal klarifikasi harta kekayaan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan KPK:

Senin, 21 Oktober 2019 :

1. Gubernur Sulsel (Periode 2018 - 2022) : M. Nurdin Abdullah

2. Wakil Gubernur Sulsel (Periode 2018 - 2022) : Andi Sudirman Sulaiman

3. Wali Kota Makassar (Periode 2014 - 2019) : Mohammad Ramdhan Pomanto

4. Wali Kota Palopo (Periode 2019 - 2024) : Judas Amir

5. Wali Kota Pare (Periode 2018 - 2023) : M. Taufan Pawe

6. Bupati Kep. Selayar (Periode 2016 - 2021) : Muh. Basli Ali.

Selasa, 22 Oktober 2019 :

1. Bupati Soppeng (Periode 2016 - 2021) : A. Kaswadi Razak

2. Bupati Toraja Utara (Periode 2016 - 2021) : Kalatiku Paembonan

3. Bupati Tana Toraja (Periode 2016 - 2021) : Nicodemus Biringkanae

4. Bupati Takalar (Periode 2017 - 2022) : Syamsari Kitta

5. Bupati Gowa (Periode 2016 - 2021) : Adnan Purichta Ichsan

6. Bupati Pangkajene dan Kep. (Periode 2016 - 2021) : Syamsuddin A. Hamid

7. Plt. Sekda Sulsel : Tautoto' Tana' Ranggina S.

8. Sekda Takalar : Arsyad

9. Sekda Makassar : A. Muh. Ansar 

Rabu, 23 Oktober 2019 : 

1. Penasihat Fraksi DPRD Sulsel : Selle KS. Dalle

2. Wakil Ketua Fraksi DPRD Sulsel (Periode 2014 - 2019): Syahrir Langko

3. Ketua Fraksi DPRD Sulsel (Periode 2014 - 2019) : Ariady Arsal

4. Asisten 2 Sulsel : Muhammad Firda

5. Kepala Biro Pembangunan & Pengadaan Barang Jasa

(Periode 2017 - 2019) : Jumras

6. Kabiro Aset Sulsel : Nurlina

7. Kadis Bappeda Sulsel : Jufri Rahman

8. Kadis PSDA Cipta Karya Sulsel : Darmawan Bintang

9. Kadis Tata Ruang & Pemukiman : Andi Bakti Haruni 

Kamis, 24 Oktober 2019 : 

1. Kadis Pendidikan Sulsel : Irman Yasin Limpo

2. Kadis Kesehatan Sulsel (Periode 2008 - 2018) : Rachmat Latief

3. Kadis DPM PTSP Sulsel : Andi Muhammad Yamin

4. Kadis ESDM : Gunawan Palaguna

5. Kabid Rehabilitas Dan Rekonstruksi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kep. Selayar : Andi Asrul Yasin

6. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan

Sumber Daya Manusia Palopo : Farid Kasim

7. Kepala Bappeda Makassar : Irwan Rusfiadi Adnan

8. Kepala DPKAD Takalar : Gazali Machmud

9. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kota Makassar : Andi Bakti Djufrie 

Jumat, 25 Oktober 2019 ; 

1. Pensiunan - Sekda Sulsel : Abdul Latif

2. Sekretaris DPRD Sulsel : Moh. Jabir

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00