• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Sorotan Kampus

BEM Unpad Jatinangor Menakar Polemik UU KPK

19 October
16:29 2019
1 Votes (5)

KBRN, Sumedang : Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Padjadjaran (Unpad) Jatinangor telah menginisiasi Diskusi Akademik mengenai ujung cerita dari polemik UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Gedung B FISIP Unpad.

Presiden BEM Unpad, Rizal Ilham menyebutkan bahwa polemik UU KPK menimbulkan banyak perdebatan dari kalangan pro dan kontra. Sehingga kedua belah pihak perlu sering duduk bersama dengan potensinya masing-masing untuk mencari solusi secara ilmiah dan belandaskan konstitusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Seperti yang telah diketahui bersama bahwa UU KPK yang telah di sahkan dalam sidang paripurna DPR RI ternyata menimbulkan masalah. Banyak perdebatan yang terjadi antara yang pro dengan yang kontra. Saya pikir kita perlu duduk bersama dengan potensi masing-masing dan saling mencerdaskan serta menemukan langkah terbaik yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia," Kata Rizal kepada RRI, Sabtu (19/8/2019).

Rizal mengatakan, Dalam diskusi kemarin membahas bagaimana selanjutnya menyikapi undang-undang yang telah diketok palu dalam paripurna DPR RI oleh berbagai pihak, termasuk didalamnya mahasiswa. 

Sementara itu, menurut Akbar salahsatu Dosen Fisip Unpad mengatakan, bahwa UU KPK akan berlaku secara otomatis setelah 30 hari tanpa harus ditanda tangani oleh Presiden. Sehingga banyak pihak yang menilai kalau revisi UU KPK yang melemahkan kinerja KPK meminta Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU).

Akan tetapi, sambung Akbar, selain itu masih ada cara lain untuk melakukan revisi kembali UU KPK. Setidaknya secara konstitusional terdapat 3 langkah yang bisa diambil untuk membatalkan UU KPK, yaitu Judicial Review, Legislative Review, dan PERPU.

"Pada dasarnya, undang-undang ini kan sudah disepakati dalam rapat paripurna DPR RI. Jadi, walaupun tidak ditanda tangani oleh Presiden, setelah 30 hari UU KPK ini akan tetap berlaku. Ada 3 cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang merasa perlu untuk membatalkan UU ini yaitu, Judicial Review, Legislative Review, atau Presiden mengeluarkan Perpu dan setiap pilihan tentu ada syarat dan ketentuan proses yang berlaku dong," ucap Akbar.

Selain itu, terang Akbar, Dalam melakukan tindakan Judicial Review dan Legislative Review akan membutuhkan waktu yang cukup lama guna menuntaskan permasalahan itu. Akibatnya, selama kedua proses tersebut dilakukan, UU KPK hasil revisian tetap berlaku. Judicial Review dapat ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dan paling cepat akan selesai dalam waktu 1 tahun. Sedangkan langkah Legislative Review mengembalikan pembahasan kepada DPR selaku pembuat UU. Mengingat, cara tersebut membutuhkan keseriusan para anggota DPR untuk membahasnya karena UU KPK dinilai menyimpan banyak kepentingan politik.

"Pilihan terakhir yang bisa ditempuh untuk mengantisipasi UU KPK yang telah disahkan ini adalah Presiden mengeluarkan Perpu. Dalam pelaksanaannya, perpu ini bisa langsung berlaku. Namun, proses keluarnya perpu ini hanya bisa dilakukan jika terjadi situasi yang sangat genting. Sehingga kegentingan tersebut akan mendesak Presiden mengeluarkan perpu yang dimaksud," pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00