• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Tanggap Bencana

Akhirnya Didapati Karhutla Ulah Manusia, Pemerintah Siap Tegas dan Keras

17 September
00:29 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak main-main dalam perintah penanganan dan penindakan sekaligus untuk menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau. Dalam Rapat Terbatas (Ratas), Kepala Negara meminta Polri dan TNI bersinergi menindak tegas dan keras terhadap para oknum pembakar lahan gambut yang menyebabkan Riau diselimuti asap. Baik perorangan atau korporasi, Presiden Jokowi tidak peduli, hukum harus ditegakkan.

"Masalah penindakan hukum, Presiden menekankan hukum harus dilakukan keras dan tegas kepada siapa pun. Tentunya kami juga sudah mendapat laporan dari wilayah-wilayah yang terjadi karhutla, itu sudah dilaksanakan proses hukum meliputi perorangan maupun korporasi," ungkap Menko Polhukam Wiranto usai Ratas penanggulangan Karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019) malam.

Dalam Ratas tadi malam, Kepala Negara juga menyampaikan pentingnya menjalankan langkah-langkah pencegahan Karhutla sejak awal. Artinya, seluruh aparatur terkait sampai lintas lembaga yang ada di daerah harus bekerja lebih optimal dalam hal ini. Dan ini adalah perintah langsung dari Presiden Jokowi.

Presiden menekankan bahwa tanggung jawab daerah itu adalah utamanya dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat sebagai pemilik wilayah, jangan melulu berharap Pemerintah Pusat turun tangan melakukan pencegahan sampai penindakan. Terlebih untuk Karhutla ini, baik Pemprov, Pemkab, Pemkot seharusnya sudah memahami apa yang terjadi di wilayah yang ditinggalinya sehari-hari.

Sejauh ini, menurut Wiranto, sinergi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama (KLHK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) berhasil menyegel 49 unit entitas perusahaan terkait Karhutla. 

BACA JUGA: Karhutla Riau: Kampar Masih Menyala, Asap Ganggu Pelabuhan Dumai

Menteri LHK yang menghadiri Ratas di Pekanbaru ikut menginformasikan bahwa pihaknya bersama TNI baru saja mengamankan 3 (tiga) orang di Tesso Nilo yang membakar lahan dengan sengaja. Proses penegakan hukum sudah dilakukan.

Usaha pemadaman melalui hujan buatan, water bombing, serta pengerahan pasukan darat ke lokasi menjadi hal yang terus dilakukan pemerintah. Para anggota Satuan Tugas (Satgas) Karhutla selalu siap bergerak kemanapun dalam upaya penanggulangan, pencegahan, sampai penindakan.

Wiranto juga ikut menguatkan pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, bahwa berdasarkan hasil penelitian, walau kekeringan terjadi dengan sangat luar biasa, namun kemungkinan untuk terjadinya kebakaran terhitung kecil. APa yang paling besar? 

"Ulah manusia persentasenya lebih besar," tegas Wiranto.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan sudah membentuk Tim dari unsur Itwasum dan Propam untuk memeriksa langsung penegakan hukum jajarannya terkait Karhutla. Dirinya menegaskan tak main-main untuk menggeser Kapolda, Kapolres, sampai Kapolsek yang dinilai gagal dalam penanggulangan Karhutla.

Apabila dari Tim pemeriksa menemukan di Polda ada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan (gagal terkendalikan), lantas tidak ada upaya konkret mengatasinya, tanpa ada penangkapan maupun penindakan terhadap para pembakar lahan yang sudah di depan mata, dirinya sebagai Kapolri akan mengambil langkah tegas terhadap jajarannya itu. 

"Ada yang tidak (bisa) dikendalikan, dan tidak ada upaya maksimal sampai penangkapan, mau Kapolda, Kapolres, Kapolsek, out! Tim sudah dibentuk dan bergerak mulai hari ini," kata Tito di Novotel, Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019).

BACA JUGA: AirVisual : Status Udara Hazardouz, Pekanbaru Resmi Darurat Asap

Namun begitu, ia juga menyatakan takkan menutup mata terhadap seluruh anggotanya yang berhasil dalam penegakan hukum terkait Karhutla. Bakal ada reward/penghargaan terkait keberhasilan itu.

"Seandainya mereka berhasil melakukan penangkapan, sesuai dengan grade tiap Polda, kami berikan reward, mau sekolah, promosi, sampai Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB). Reward dan punishment ini akan memacu mereka," imbuhnya.

Khusus untuk menangani Karhutla yang disebabkan korporasi/perusahaan, Polri sudah menerjunkan Tim dari unsur Bareskrim. Dan sejauh ini, berdasarkan pantauan, belum ada perkebunan milik korporasi yang terbakar, selain kawasan hutan. Kapolri memastikan hal ini tadi malam kepada Kepala BNPB dan Panglima TNI.

"Hasil (pantauan) dari udara, tidak terlihat perkebunan yang terbakar. Sawit dan HTI. Yang terbakar banyak hutan atau semak. Artinya ada indikasi kuat terjadinya pembakaran, kesengajaan. Sebagian sudah ditangkap, itu membuktikan bahwa peristiwa (pembakaran disengaja) itu ada," tandasnya.

Pada bagian lain, Senin, 16 September 2019 siang, didapat kabar bahwa Kapolda Kalimantan Barat (Kalbar) Irjen Pol Didi Haryono bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar, Christianus Lumano dan Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kalbar, Florentinus Anum, menggelar hasil penanganan kasus Karhutla di Mapolda Kalimantan Barat.

Kapolda mengutarakan kemarin siang, bahwa pihaknya telah menangani 66 kasus Karhutla di wilayah hukum Polda Kalbar, serta menahan 66 tersangka pelaku pembakaran. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00