FOKUS: #VAKSIN COVID-19

Satu Tahun Pandemi, KPU-Bawaslu Sempat Khawatirkan Klaster Pilkada

KBRN, Pontianak : Pilkada 2020 yang digelar ketika pandemi Covid-19 sempat dikhawatirkan berbagai pihak. Tahapan Pilkada khususnya masa kampanye, adalah satu diantara momentum paling disorot, karena kerumunan massa yang hadir saat itu dikhawatirkan memicu munculnya klaster Pilkdda. 

Awalnya, pelaksanaan Pilkada sempat ditunda, namun mengingat berbagai pertimbangan, akhirnya pemerintah dan DPR menyetujui Pilkada serentak digelar dengan catatan mengedepankan faktor kesehatan dan keselamatan masyarakat. 

Memasuki satu tahun pandemi Covid-19, Ketua KPU Provinsi Kalbar Ramdan mengenang kembali bagaimana kemudian Pilkada di tengah pandemi berhasil dilaksanakan.

"Kita bersyukur bahwa penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 karena sifatnya kolosal  mendatangkan banyak orang dan berpotensi terjadi kerumunan, kemudian dikhawatirkan juga berpotensi menjadi kelaster baru penyebaran Covid-19, tetapi alhamdulilah, untuk penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 tidak terjadi kelaster baru penyebaran covid-19," katanya. 

Ramdan juga menyebut, jika apa yang telah dilakukan saat Pilkada, khususnya mencegah klaster baru Covid-19 berkat kerjasama yang baik semua pihak. Khususnya mereka yang terlibat langsung dalam pencegahan Covid dan kegiatan teknis Pilkada.  

"Tentu ini dukungan berbagai pihak baik itu dari penyelenggara sendiri KPU-Bawaslu, kemudian peserta pemilihan termasuk kandidat atau calon-calon kepala daerah, kemudian tak kalah pentingnya tentu dukungan pemerintah. Baik itu dari pemerintah provinsi pemerintah kabupaten kemudian TNI Polri dan seluruh peran serta masyarakat atau pemilih itu sendiri yang sama-sama mau mengikuti dan menjalankan protokol kesehatan, khususnya di hari pemungutan," ujarnya.  

"Khusus protokol kesehatan itu juga memang dibantu ya, dibantu melalui anggaran APBN pada saat itu, berkaitan dengan  penyediaan APD termasuk dengan penyediaan alat-alat kesehatan seperti masker hand sanitizer, termasuk tempat cuci tangan di TPS secara portabel yang bisa digunakan termasuk sabu dan lainnya," timpal Ramdan. 

Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalbar Faisal Riza menegakan, jika protokol kesehatan Covid-19 menjadi konsen pengawasan jajarannya. Bawaslu bahkan sempat memberikan larangan kampanye terhadap pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. 

"Jadi kita memang salah satu aspek pengawasan  bagaimana menjalankan protokol kesehatan ya, mulai dari masa kampanye sampai pemungutan suara dan itu sampai hal-hal detil. Misalnya soal penggunaan masker, penggunaan hand sanitizer, cek suhu tubuh," katanya. 

"Ada beberapa pelanggaran, meskipun kebanyakan mayoritas itu langsung dicegah di lapangan pada saat kampanye tapi ada juga yang kita rekomendasikan untuk tidak boleh kampanye itu di Kabupaten Ketapang," sambung Faisal. 

Secara garis besar, Bawaslu Provinsi Kalbar memandang penerapan protokol kesehatan untuk Pilkada tujuh kabupaten sudah sesuai yang diharapkan dan diinginkan pemerintah. 

"Pandangan subjektif saya protokol kesehatan berhasil dilaksanakan dengan baik ya. Yang terpenting itu saat pemungutan suara, begitu jajaran Bawaslu menemukan ada TPS yang tidak dilengkapi tempat cuci tangan misalnya, kita langsung tindak dan segera diperbaiki," tutupnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00