Gubernur Kalbar Akui Pentingnya Pendataan Keluarga 2021

KBRN, Pontianak : Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mendukung pelaksanaan Pendataan Keluarga yang akan dilaksanakan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara serentak di Indonesia pada April-Mei 2021. Sutarmidji mengakui pentingnya pendataan  Keluarga, bahkan saat audiensi dengan Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar Tenny Calveny Soriton di Kantor Gubernur setempat, Rabu (27/01/2021) sempat mempertanayakan mengapa tidak disatukan dengan Sensus Penduduk 2020.

 Gubernur mengakaui ternyata indikator-indikator pendataan keluarga lebih banyak yang mencakup tiga indicator utama, anatara lain Indikator Kependudukan, Keluarga Berencana dan Indikator Pembangunan Keluarga yang jumlahnya 56 variabel.

“Pentingnya pendataan keluarga ini sebagai backup data  dalam menyusun program untuk percepatan kesejahteraan keluarga, program-program yang dibuat pemerintah itu harus didasarkan data-data yang valid, termasuklah dalam pendataan keluarga ini  penanganan-penganan seperti stunting itu  bisa lebih terarah dan focus, termasuk mungkin kegiatan lain yang mungkin nanti bisa berpengaruh  ketahanan ekonomi keluarga, kesehatan, akses pendidikan kemudian kemampuan pembiayaan keluarga dan sebaginya”, papar Sutarmidji.

Gubernur Kalbar Sutarmidji mengakui banyak aspek dalam pendataan ini  sehingga penting untuk mensukseskan Pendataan Keluarga. Apalagi sekarang sudah ada hasil yang sama antara data statistic dengan kepenterian dalam negeri dalam jumlah penduduk.

Menurutnya jika nanti KK nya selaras dengan  data penduduk, maka disitulah program-program akan baik dan cepat serta tidak ada lagi yang salah arah. Jika data salah dapat dimungkinkan  program satu instansi dengan instansi yang lain   tidak nyambung, walaupun sebenarnya data yang sama.

“Dalam hal ini hendaknya seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk memberikan data keluarga dengan benar, tidak ada yang ditutup-tutupi agar semua dapat ditangani dengan baik”, harapnya.

Mantan Walikota Pontianan dua periode ini menyatakan, data keluarga ini nanti dapat dipakai sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga pemerintah jangan melakukan data-data lain dan data ini penting untuk DTKS. Jika ini dapat direalisasikan, maka bantuan-bantuan sosial siapa yang berhak sudah terarah, kalau sekarang tidak jelas datanya, diaman DTKS jumlahnya ada  tetapi siapa masih ada beberapa persen yang tidak terarah.

“Kalau yang ini nanti dengan data keluarga saya yakin bisa digunakan”, tambahnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Perwakilan BKKBN provindi Kalimantan barat, Tenny Calveny Soriton mengatakan sesuai petunjuk Gubernur bersama Kepala Dina Kependudukan dan Pencatatatan Sipil (Dukcapil)  Kalbar,  sepakat akan kolaborasi untuk pendataan keluarga.

“Kita sudah menghadap Gubernur  minta petunjuk yang diharapkan data nanti ini bisa dipergunakan bukan hanya untuk kepentingan bangga kencana tetapi untuk kepentingan program-program yang ada di Kalimantan Barat  sehingga pemprop menyambut baik  untuk mengarahkan kita untuk bagaimana bisa berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait untuk melaksanakan pendataan ini dan diharapkan nanti data yang dihasilkan bisa digunakan untuk  menentukan program-program maupun kebijakan pemerintah Kalimantan barat”, jelas Tenny.

Sesuai arahan Gubernur kami benar-benar akan  melakukan pendataan ini sebaik-baiknya  melibatkan semua instrument yang ada untuk bisa menghasilkan data yang valid. Karena data ini sesuai arahan gubernur disaat kita akan menggunakan juga bukan hanya program Bangga Kencana tetapi untuk data terpadu kesejahteraan sosial  dapat menggunakan.

“Melalui data ini optimis dapat memetakan  dimana daerah-daerah yang tercover stunting, sehingga tentunya dengan data yang valid bersama Dukcapil akan coba satukan data atau untuk  bisa menentukan nanti tentang langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencegah stunting”, ujarnya.

Bahkan seperti arahan dari Menko PMK bahkan tahun 2021 ini  BKKBN akan menjadi coordinator untuk penanganan stunting, sehingga data ini sangat dibutahkan, bagaimana untuk kedepan menjadi bahan analisis dan menyusun program-program bersama dangan mitar-mitra kita atau dinas terkait seperti Catatan sipil, Dinas Kesehatan maupun lembaga-lembanga yang membutuhkan data itu. (Hermanta). 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00